Evaluasi di Pemkab Bima, BPKP: Serapan Anggaran Tinggi, tapi Manfaat yang Dirasakan Masyarakat tidak Optimal

Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sidi Purnomo, memberi sejumlah catatan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima saat rapat evaluasi Evra di kantor Pemkab Bima, Selsa (19/9/2023) lalu.
Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sidi Purnomo, memberi sejumlah catatan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima saat rapat evaluasi Evra di kantor Pemkab Bima, Selsa (19/9/2023) lalu.

Bima, Berita11.com— Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Nusa Tenggara Barat, Sidi Purnomo, memberi sejumlah catatan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima. Dia menyebut serapan anggaran tinggi, namun hasil atau manfaat yang dirasakan masyarakat tidak optimal.

Hal itu disampaikan Sidi Purnomo saat rapat koordinasi Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran (EVRAN) lima program prioritas yang mencakup pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, ketahanan pangan, pemberdayaan UMKM dan peningkatan daya saing pariwisata lingkup perangkat daerah Kabupaten Bima yang berlangsung di ruang rapat utama kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bima, Selasa (19/9/2023).

Bacaan Lainnya
BACA JUGA: 640 Balita Gizi Buruk dan 2.821 GK Tahun 2022, Pemkab Bima Targetkan Kasus Stunting Turun jadi 1 Digit

Menurut Purnomo, porsi anggaran yang semakin terbatas yang tidak sebanding dengan tuntutan kebutuhan yang makin kompleks memerlukan evaluasi. Pertimbangan lainnya, karena serapan anggaran yang tinggi, tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat.

Selain itu, sebut dia, tidak optimal dan kurangnya kolaborasi antarunit kerja sebagai pertimbangan evaluasi.

“Dengan cara ini, perangkat kerja dapat memperbaiki fokus dan strategi, memperjelas ukuran kinerja agar realisasi kegiatan dapat diukur dengan benar. Melakukan refocusing anggaran kegiatan yang lebih efektif dan efisien juga melakukan realokasi SDM,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Bima, H Dahlan M Noer mengatakan, agar program prioritas mencapai sasaran yang telah ditetapkan, pihaknya memerintahkan kepala OPD terkait untuk mendukung dan memfasilitasi akses data dan informasi yang diperlukan untuk menunjang kelancaran kegiatan yang dilaksanakan oleh BPKP.

Merespon lima penekanan BPKP, Dahlan mengingatkan, organisasi perangkat daerah terkait perlu memerhatikan area perbaikan yang harus ditindaklanjuti.

BACA JUGA: Geopark Tambora Siap Mendunia, ini Saran Para Ahli Geologi Senior

“Tentu dengan mengacu kepada catatan rekomendasi perbaikan, baik pada aspek perencanaan maupun penganggaran yang efektif dan efisien serta berorientasi pada tujuan pembangunan daerah,” tandasnya.

Pada kesempatan rapat koordinasi EVRAN, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengabdian (Bappeda Litbang) Kabupaten Bima, Taufik memaparkan lima aspek yang mencakup program pengentasan kemiskinan melalui rencana aksi penanggulangan kemiskinan, intervensi penurunan stunting terintegrasi. Fokus program dan penganggaran sektor ketahanan pangan strategi dan program pemberdayaan UMKM serta peningkatan daya saing Pariwisata Kabupaten Bima.

Rakor juga diikuti Inspektur Kabupaten Bima, Agus Salim dan para kepala organisasi perangkat daerah terkait program prioritas yang selaras dengan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) tahun 2023. [B-22]

Follow informasi Berita11.com di Google News

Pos terkait