Bima, Berita11.com— Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Desa Ntonggu Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor desa setempat, Senin (11/11/2024). Mereka menyorot pengeolaan alokasi dana desa (ADD) dan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) setempat.
Dalam aksinya, massa yang dikoordinir oleh Magafiratullah menyampaikan lima pokok tuntutan, di antaranya mendesak agarp pemerintah desa setempat mewujudkan operasional pelayanan yang tertib, efektif, adil dan dipandang setara. Selain itu, mendesak transparansi sumber penerimaan dan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Desa) serta mendesak tanggung jawab dan transparansi alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) setempat.
“Pemerintah Desa Ntonggu hari ini tidak memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pemerintah desa melakukan pelayanan selalu membedakan antara masyarakat miskin dan masyarakat golongan ke atas atau kaya,” teriak koordinator massa.
Kepala Desa Ntonggu, Agus Setiawan yang menemui massa menjelaskan berkaitan sorotan massa. Ia mengatakan, berkaitan disiplin kerja sebagaimana yang disorot massa, bahwa pemrintah desa setempat tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyatakat.
“Bahkan kami memberikan pelayana bukan hanya di kantor, akan tetapi kami melakukan pelayanan di rumah,” kata Agus.
Agus juga membantah jika pemerintah desa setempat memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat kaya. “Kami dari pemerintah desa tidak membedakan pemberian pelayanan kepada masyarat, karena kami paham sesuai dengan fungsi dan tugas kami selaku pelayan masyarakat,” katanya.
Berkaitan sorotan massa tentang BUMDES setempat, Agus juga menjelaskan jika pihaknya telah dua kali memanggil pengurus BUMDES setempat. “Pertama tidak hadir dan kedua mereka hadir untuk memberikan rincian terkait tata kelola BUMDES. Model awal itu Rp150 juta tahun 2018-2019 dengan rincian, dari provinsi Rp100 juta dan dari ADD Rp50 juta,” ujarnya.
Anggaran Rp 150 juta tersebut di antaranya digunakan membeli bajai, dua handphone seharga Rp1,3 juta, membeli alat cukup seharga Rp8 juta dan sisanya digunakan untuk simpan pinjam desa setempat.
“Terkait dengan transparansi penggunaan anggaran dana desa, pemerintah desa sudah membuat spanduk penggunaan anggaran dana desa, tinggal adik-adik, anak-anak saya melihat langsung yang sudah terpapar di depan kantor desa,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Desa Ntonggu, Anwar Sulaiman menjelaskan, sesuai ketentuan proses pencairan dana desa dibagi dua tahap, yaitu tahap pertama 60 persen dan yang disesuaikan oleh pihaknya 40 persen.
“Program yang disepakati pemerintah desa dan BPD disusun oleh tim penyusun APBDes tahun 20024 yang berupa fisik, antara lain program fisik yang dianggarkan melalui dana desa tahun 2024, program pembuatan deker dusun Ntonggu Baru. Alhamdulillah sudah dilaksanakan melalui anggaran dana desa tahap pertama,” katanya.
Ia juga menjelaskan, berkaitan program pemagaran sawah, saat ini sedang dilaksanakan. “Insyaallah beberapa hari ke depan akan dilakukan pemasangan. Beberapa hari yang lalu saya dan pak kades mengunjungi langsung lokasi tersebut, tetapi apa yang disampaikan masyarakat atau orang yang kami tunjuk untuk memasang tiang itu sedikit kendala. Katanya tanah masih keras dan insya Allah kami akan upayakan secepatnya karena berhubung sekarang bulan November sudah mau memasuki musim tanam,” jelas dia.
Berkaitan pengadaan mesin pompa air, Anwar menjelaskan pompa tersebut sudah dibagikan untuk masing-masing kelompok.
“Pemerintah Desa Ntonggu pada hari ini memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Desa Ntonggu. Saya tidak mengenal malam atau siang, tapi saya tidak ingin dipuji tetapi melalui kesempatan ini saya ingin berbuat lebih baik untuk masyarakat ketika masyarakat kami membutuhkan untuk pelayanan ini, di rumah kami melayani dan di luar rumah pun kami melayani,” katanya.
Bendahara BUMDES Desa Ntonggu, Nurdin menjelaskan, rincian penggunaan dana BUMDES setempat.
Ia menyebut, anggaran BUMDES terdiri dari dua sumber. Pertama, anggaran dari pemerintah provinsi Rp100 juta dan dari ADD Rp50 juta.
“Dana dikeluarkan pada tahun 2019 yang pertama kita membeli tiga roda bersamaan dengan dinas BPMDES Rp37.500.000 beserta rangka bodynya kita buat pada saat itu anggaran langsung sama besi bayar tukang Rp 5.000,000 dan bajai masih utuh sampai detik sekarang,” kata dia.
Selain itu, anggaran digunakan untuk membei alat cukur senilai Rp8 juta. Selebihnya Rp87 juta digunakan sebagai dana simpan pinjam di desa setempat.
“Yang pertama Rp37 juta, yang kedua Rp50 juta. Dana ini sebenarnya masih bisa diselamatkan cuman yang macet total Rp65 juta yang masih tetap yang tidak pernah dibayar. (Warga) yang bayar setengah kira-kira 50. Ada sisanya anggaran pada saat itu Rp16 juta,” ujarnya.
Nurdin juga menjelaskan anggaran untuk membeli HP Rp1,3 juta untuk petugas penagih di lapangan. “Pada saat itu Rp13 juta kita beli obat-obatan untuk pertanian. Terkait nam-nama nasabah yang macet total kami selaku pengurus BUMDES akan membuat list dan kolom dan memberikan keterangan terkait apa kendalanya, sehingga tidak mau mengebalikan anggaran BUMDES tersebut,” ujar dia.
Setelah proses audiensi, pengurus BUMDES Ntonggu membuat surat pernyataan untuk massa. Setelah itu, massa membubarkan diri dengan tertib. [B-12]
Follow informasi Berita11.com di Google News
