Dompu, Berita11.com–- Pembangunan Pelabuhan Kilo di Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), resmi mulai dilaksanakan. Bupati Dompu bersama Anggota DPR RI Daerah Pemilihan NTB dari Partai NasDem, Mori Hanafi, turun langsung meninjau lokasi proyek tersebut, Selasa (28/4/2026).
Kunjungan itu dilakukan untuk memastikan proses pembangunan Pelabuhan Kilo berjalan optimal serta mendorong percepatan penyelesaian proyek sebagai bagian dari program strategis nasional.
Turut hadir dalam agenda tersebut Ketua DPRD Kabupaten Dompu bersama sejumlah anggota DPRD, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), Syahbandar Kelas III Calabai, Camat Kilo, para kepala desa, serta tokoh masyarakat Kecamatan Kilo.
Dalam peninjauan itu, rombongan menyoroti pentingnya percepatan pembangunan kembali Pelabuhan Kilo yang dinilai memiliki peran strategis bagi kemajuan daerah.
Pelabuhan tersebut diharapkan mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi masyarakat, sekaligus memperkuat konektivitas transportasi laut di Kabupaten Dompu dan wilayah sekitarnya.
Bupati Dompu menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat melalui kunjungan kerja Anggota DPR RI Mori Hanafi. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan berkelanjutan.
Sementara itu, Mori Hanafi menegaskan Pelabuhan Kilo memiliki posisi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat Dompu.
Ia juga mengingatkan agar proses pembangunan dilakukan secara matang, terencana, dan tepat sasaran sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
Mori menekankan proyek pelabuhan bernilai miliaran rupiah itu tidak boleh menjadi proyek mubazir. Karena itu, ia meminta seluruh fasilitas operasional disiapkan secara memadai agar pelabuhan dapat berfungsi optimal setelah rampung dibangun.
Menurutnya, keberadaan Pelabuhan Kilo sangat strategis dalam meningkatkan aktivitas ekonomi dan konektivitas di Provinsi NTB, khususnya wilayah Dompu.
Kunjungan tersebut juga menjadi bagian dari fungsi pengawasan DPR RI, khususnya Komisi V, dalam memastikan pembangunan infrastruktur transportasi laut di NTB berjalan sesuai rencana dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. [B-22]
Follow informasi Berita11.com di Google News
