Bima, Berita11.com – Massa Himpunan Mahasiswa Islam – Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Sekretariat STKIP Taman Siswa Bima menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Pemerintah Kabupaten Bima usai pelaksanaan upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas), Rabu (7/5/2026).
Aksi tersebut dikoordinir oleh Muhammad Ijul. Massa melakukan longmarch dari depan kampus STKIP Taman Siswa Bima menuju kantor Pemkab Bima sambil menyuarakan tuntutan dan membagikan selebaran pernyataan sikap kepada para pengendara.
Setibanya di depan kantor Pemkab Bima di Desa Dadibou, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, massa secara bergantian menyampaikan orasi.
Dalam aksinya, HMI MPO menyampaikan enam poin tuntutan kepada pemerintah dan pihak terkait, yakni:
Mendesak LLDIKTI Wilayah VIII untuk melakukan audit menyeluruh, transparan, dan independen terhadap pengelolaan anggaran serta penyaluran KIP Kuliah di seluruh PTN dan PTS di Kabupaten Bima, serta memberikan sanksi tegas terhadap pihak yang terbukti melakukan maladministrasi.
Massa juga mendesak Bupati dan Wakil Bupati Bima untuk segera memenuhi kewajiban membayar gaji guru PPPK paruh waktu secara penuh, tepat waktu, dan sesuai ketentuan hukum sebagai bentuk penghormatan terhadap hak tenaga kerja dan profesionalisme pendidikan.
Kemudian mendesak Pemerintah Kabupaten Bima untuk menyusun dan merealisasikan kebijakan percepatan pembangunan serta perbaikan infrastruktur jalan secara terukur, berbasis kebutuhan masyarakat, dan berorientasi pada pemerataan pembangunan wilayah.
Mendesak Pemerintah Kabupaten Bima agar segera meningkatkan kualitas dan kelayakan infrastruktur pendidikan di bawah kewenangannya, termasuk sarana dan prasarana belajar, sebagai bagian dari pemenuhan hak dasar warga negara atas pendidikan yang bermutu.
Massa juga mengecam praktik komersialisasi pendidikan yang dinilai bertentangan dengan prinsip pendidikan sebagai barang publik serta mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk mengembalikan orientasi pendidikan pada nilai-nilai keadilan sosial dan inklusivitas.
Dalam aksinya, Ijul mengecam tindakan PHK sepihak terhadap buruh yang tidak sesuai mekanisme hukum, serta mendesak pemerintah memperkuat pengawasan ketenagakerjaan dan menjamin perlindungan hak-hak pekerja secara adil dan berkelanjutan.
“Tuntutan yang kami sampaikan bukan sekadar aspirasi sesaat, melainkan wujud perjuangan berkelanjutan HMI untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, makmur, dan berkeadaban,” tegas Muhammad Ijul dalam orasinya.
Usai menyampaikan orasi, massa HMI MPO Sekretariat STKIP Taman Siswa Bima diterima untuk berdialog secara terbuka bersama perwakilan Pemerintah Kabupaten Bima di halaman kantor pemerintah daerah setempat. Setelah dialog berlangsung, massa kemudian membubarkan diri secara tertib. [B-22]
Follow informasi Berita11.com di Google News
