(Kisah Planted Agent, permainan pengaruh, dan rahasia di balik kepentingan lokal Bima)
SENJA beringsut ke jantung malam di Mataram ketika sebuah ruangan di lantai dua gedung tanpa papan nama itu menerima seorang tamu. Hujan membasahi kaca jendela. Di atas meja panjang, sebuah peta Pulau Sumbawa terbentang, dengan Kabupaten Bima, Kota Bima, dan Kabupaten Dompu ditandai menggunakan lingkaran merah.
Pria yang duduk di ujung meja bernama Agus. Usianya mendekati lima puluh tahun. Rambutnya mulai memutih di bagian pelipis, tetapi sorot matanya tetap tajam.
Di hadapannya duduk seorang lelaki berusia tiga puluh lima tahun bernama Rangga.
Bagi orang-orang yang mengenalnya di Bima, Rangga hanyalah putra daerah yang pernah merantau ke Makassar, kemudian kembali untuk mengembangkan kegiatan sosial dan pemberdayaan pemuda. Ia memiliki jaringan pertemanan yang luas, terbiasa berdiskusi dengan mahasiswa, aktivis, pengusaha, tokoh masyarakat, dan pejabat daerah.
Tidak ada yang istimewa dari penampilannya. Ia tidak suka mengenakan pakaian mencolok. Ia lebih sering menggunakan kemeja sederhana, sepatu yang mulai usang, dan tas selempang berisi buku catatan.
Namun, malam itu, identitas sosialnya bukanlah pokok pembicaraan. “Negara membutuhkan gambaran yang lebih utuh mengenai dinamika Bima,” kata Agus.
Rangga menatap peta di hadapannya. “Dinamika dalam pengertian keamanan?”
“Keamanan, stabilitas sosial, ketahanan ekonomi, tata kelola pemerintahan, dan kepentingan strategis negara. Jangan mempersempitnya hanya pada persoalan keamanan.”
Agus membuka sebuah map berwarna abu-abu. Di dalamnya terdapat ringkasan sejumlah isu yang memerlukan pendalaman: dugaan masuknya kepentingan asing melalui berbagai kegiatan, aktivitas lembaga swadaya masyarakat atau NGO, dinamika gerakan mahasiswa, potensi eskalasi unjuk rasa, dugaan peredaran narkotika dalam jumlah besar, korupsi, permainan proyek, serta kemungkinan keterlibatan oknum aparat dalam jaringan kejahatan.
“Semua ini masih berupa persoalan yang harus diuji,” lanjut Agus. “Jangan menganggap setiap NGO sebagai ancaman. Jangan menyamakan kritik aktivis dengan tindakan subversif. Demonstrasi adalah bagian dari kehidupan demokratis. Dan jangan menuduh seseorang terlibat narkoba atau korupsi hanya karena namanya muncul dalam percakapan.”
Rangga mengangguk. “Lalu, apa yang harus saya cari?”
“Pola. Kepentingan. Hubungan yang bisa dibuktikan. Siapa memperoleh keuntungan, bagaimana sebuah persoalan berkembang, dan apakah ada ancaman nyata terhadap keselamatan masyarakat atau kepentingan negara.” Agus menutup map itu.
“Ada satu hal lagi. Informasi yang keliru dapat sama berbahayanya dengan ancaman yang sebenarnya.”
Rangga memahami maksudnya. Penugasan itu bukan sekadar mencari siapa yang dianggap berbahaya. Ia harus memilah fakta dari rumor, aspirasi dari provokasi, serta kejahatan yang dapat dibuktikan dari tuduhan yang sengaja diciptakan.
“Berapa lama?” tanyanya.
“Tidak ada tenggat yang lebih penting daripada ketepatan penilaian.”
Malam itu, Rangga menerima penugasan yang akan membawanya kembali ke tanah kelahirannya.
Ia belum mengetahui bahwa persoalan paling sulit justru akan datang dari orang-orang yang selama ini dianggapnya sebagai sahabat.
Rangga tiba di Bandara Sultan Muhammad Salahuddin pada suatu pagi yang cerah. Udara Bima terasa kering. Di kejauhan, perbukitan tampak kecokelatan, sementara kendaraan berderet di jalan menuju pusat kota. Ia melewati kawasan Penatoi, menyusuri jalan yang ramai, kemudian berhenti di sebuah kedai kopi tidak jauh dari Lapangan Serasuba.
Bima telah berubah sejak ia meninggalkannya. Bangunan-bangunan baru bermunculan, kendaraan semakin padat, dan percakapan mengenai investasi, pembangunan, serta masa depan daerah terdengar di mana-mana. Kedai kopi atau kafe berdiri bahkan hanya berjarak beberapa meter.
Beberapa persoalan lama masih terasa akrab: kesempatan kerja yang terbatas, persaingan ekonomi, konflik kepentingan, dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sebagian penyelenggara pemerintahan.
Di kedai itu, Rangga bertemu Rizky, seorang jurnalis media lokal yang telah dikenalnya sejak sekolah.
“Baru pulang sudah mencari kopi,” kata Rizky sambil tertawa.
“Kalau mencari berita, nanti kamu yang repot.”
“Di Bima, berita tidak perlu dicari terlalu jauh. Kadang-kadang, kita baru membuka pintu rumah saja sudah ada tiga persoalan menunggu.”
Mereka tertawa. Namun, percakapan segera beralih kepada sejumlah isu yang sedang berkembang di masyarakat. Rizky bercerita tentang proyek infrastruktur yang dipertanyakan warga, dugaan ketidakberesan dalam pengadaan barang dan jasa, serta keluhan masyarakat mengenai penanganan kasus narkotika. Ia juga menyebut beberapa diskusi yang diselenggarakan organisasi mahasiswa dan NGO tentang lingkungan hidup, transparansi anggaran, serta pengelolaan sumber daya alam.
“Orang-orang sekarang mudah curiga,” ujar Rizky.
“Ada NGO mengadakan diskusi, dianggap membawa kepentingan asing. Mahasiswa mengkritik pemerintah, disebut ingin membuat daerah kacau. Padahal, kadang-kadang mereka hanya ingin mendapatkan jawaban.”
“Apakah menurutmu semua kegiatan itu murni?” tanya Rangga.
Rizky mengangkat bahu. “Aku tidak tahu. Itu sebabnya harus diperiksa. Bisa saja ada organisasi yang bekerja dengan baik, ada pula yang memiliki agenda tertentu. Sama seperti pemerintah, pengusaha, atau media. Jangan menilai hanya berdasarkan nama lembaganya.”
Jawaban itu membuat Rangga terdiam sejenak. Ia menyadari bahwa masyarakat lokal sering kali melihat persoalan dari pengalaman langsung, sementara laporan formal dapat terjebak dalam kategori-kategori yang terlalu kaku.
Di atas kertas, suatu kegiatan mungkin disebut ancaman. Di lapangan, kegiatan yang sama bisa jadi merupakan respons terhadap masalah yang belum diselesaikan. Sebaliknya, sesuatu yang tampak sebagai aktivitas bisnis biasa juga dapat menyimpan persoalan apabila terdapat bukti pelanggaran hukum, konflik kepentingan, atau upaya mengendalikan keputusan publik secara tidak sah.
Rangga mencatat satu kalimat dalam buku kecilnya: Jangan memulai penilaian dari siapa orangnya. Mulailah dari apa yang benar-benar terjadi.
Beberapa pekan setelah kepulangannya, Rangga menghadiri sebuah diskusi terbuka di salah satu ruang pertemuan di Kota Bima. Kegiatan itu diselenggarakan sebuah organisasi masyarakat sipil yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Pesertanya terdiri atas mahasiswa, aktivis, warga, dan sejumlah perwakilan komunitas. Mereka membicarakan pengelolaan hutan, dampak kegiatan ekonomi terhadap sumber air, serta pentingnya transparansi perizinan.
Seorang pemuda berdiri di depan peserta. “Kalau pembangunan hanya dihitung dari nilai investasi, tetapi kerusakan lingkungan ditanggung masyarakat, siapa yang sebenarnya memperoleh keuntungan?” tanyanya.
Pertanyaan itu disambut tepuk tangan. Rangga memperhatikan jalannya diskusi. Ia mengetahui bahwa organisasi tersebut pernah menerima dukungan pendanaan dari sebuah lembaga internasional. Fakta itu membuatnya perlu memahami sumber pendanaan, tujuan program, tata kelola, dan bentuk pertanggungjawabannya.
Tetapi pendanaan asing, dengan sendirinya, bukan bukti adanya kegiatan ilegal atau ancaman terhadap negara. Yang harus dinilai adalah tindakan nyata: apakah kegiatan dilaksanakan secara transparan, apakah terdapat konflik kepentingan, apakah ada pelanggaran hukum yang dapat dibuktikan, dan apakah program tersebut benar-benar merugikan kepentingan masyarakat.
Seusai acara, Rangga berbincang dengan koordinator organisasi itu. “Bagaimana kalian menentukan agenda kegiatan?” tanyanya.
“Berdasarkan persoalan yang kami temukan di lapangan,” jawab perempuan itu. “Kami menerima masukan masyarakat, melakukan kajian, lalu menyusun program sesuai kapasitas organisasi.”
“Apakah pihak pemberi dana dapat menentukan hasil kajian?”
“Dalam program kami, hasil kajian harus didasarkan pada data. Tetapi tentu saja, kami terbuka jika ada pertanyaan mengenai pendanaan dan pertanggungjawaban.”
Rangga mengangguk.
Percakapan itu tidak menghasilkan kesimpulan final. Namun, ia memperoleh gambaran mengenai kegiatan yang sebelumnya hanya dikenal melalui potongan laporan.
Di sisi lain, ia juga mendengar cerita tentang organisasi yang diduga menggunakan kegiatan sosial untuk membangun pengaruh pribadi. Cerita tersebut belum didukung bukti memadai. Ia tidak langsung memasukkannya sebagai ancaman. Baginya, ada perbedaan besar antara pengaruh sosial, kepentingan politik, dan tindakan yang melanggar hukum.
Negara tidak akan menjadi lebih aman jika setiap suara kritis diperlakukan sebagai musuh. Negara justru dapat kehilangan kemampuan mendeteksi ancaman nyata apabila aparat dan pengambil kebijakan terlalu sibuk mencurigai orang yang berbeda pendapat.
Malam itu, Rangga mengirimkan penilaian awal kepada Agus. Ia menekankan perlunya membedakan kegiatan masyarakat sipil yang sah dari tindakan yang benar-benar terbukti melanggar hukum atau membahayakan kepentingan publik.
Balasan Agus datang singkat. Penilaian yang baik tidak selalu menghasilkan daftar musuh. Terkadang, hasil terbaiknya adalah menghapus nama orang yang tidak seharusnya dicurigai.
Menjelang akhir bulan Oktober, suasana di sekitar kantor pemerintah daerah memanas. Sekelompok mahasiswa dan warga menggelar demonstrasi. Mereka mempersoalkan sebuah proyek pembangunan yang menurut mereka belum dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat.
Spanduk dibentangkan. Pengeras suara terdengar dari tengah kerumunan. Beberapa peserta bergantian menyampaikan orasi, menuntut transparansi dan pertanggungjawaban.
Rangga berada di sekitar lokasi. Ia tidak melihat kerumunan sebagai satu kesatuan yang memiliki tujuan seragam. Ada mahasiswa yang benar-benar ingin mendapatkan penjelasan. Ada warga yang membawa persoalan langsung dari lingkungan mereka. Ada pula orang-orang yang datang karena solidaritas terhadap teman.
Di tengah demonstrasi, seorang pemuda menyerukan agar massa tidak membubarkan diri sebelum tuntutan mereka dijawab. Tak lama kemudian, muncul kabar bahwa sejumlah orang berniat memancing kericuhan.
Informasi itu beredar cepat melalui percakapan telepon dan media sosial. Sebagian orang mulai menyebut demonstrasi tersebut sebagai gerakan yang ditunggangi pihak tertentu.
Rangga mencoba memahami duduk persoalannya. Apakah benar terdapat rencana kekerasan? Adakah bukti yang dapat diverifikasi? Ataukah kabar tersebut muncul dari ketakutan yang berkembang di tengah kerumunan? Ia melihat seorang mahasiswa mendekati petugas keamanan.
“Kami datang untuk menyampaikan pendapat,” kata mahasiswa itu. “Kalau ada yang melanggar hukum, silakan ditindak sesuai aturan. Tetapi jangan menganggap semua orang di sini ingin membuat kerusuhan.”
Petugas tersebut menjawab dengan tenang. “Kami berkewajiban menjaga agar semua orang tetap aman. Silakan menyampaikan aspirasi, tetapi jangan melakukan tindakan yang membahayakan orang lain.”
Dialog itu sederhana, tetapi bagi Rangga, justru di situlah letak persoalan sesungguhnya. Demonstrasi tidak selalu merupakan ancaman. Kritik tidak selalu merupakan provokasi. Namun, hak menyampaikan pendapat juga tidak menghapus tanggung jawab untuk mencegah kekerasan.
Ia mencatat dinamika kejadian berdasarkan apa yang dapat diamatinya secara langsung dan informasi yang masih perlu diverifikasi.
Beberapa hari kemudian, situasi mereda setelah perwakilan masyarakat dan pemerintah menyepakati forum dialog. Tidak semua tuntutan memperoleh jawaban. Namun, demonstrasi berakhir tanpa kerusakan besar.
Dalam laporannya, Rangga menulis bahwa ketegangan sosial dapat meningkat ketika komunikasi publik buruk, persoalan tidak ditangani secara transparan, dan rumor menyebar lebih cepat daripada klarifikasi.
Ia menambahkan satu catatan: mencegah konflik tidak selalu berarti menghentikan demonstrasi. Terkadang, yang harus dihentikan adalah ketidakpercayaan yang membuat masyarakat merasa tidak memiliki jalan lain untuk didengar.
Persoalan yang paling mengganggu Rangga muncul ketika ia mendengar tentang dugaan peredaran narkotika dalam jumlah besar. Kabar itu beredar di beberapa lingkungan. Ada yang menyebut keterlibatan jaringan lintas daerah. Ada pula yang mengatakan bahwa seorang perantara memiliki hubungan dengan orang-orang berpengaruh. Namun, nama-nama yang disebut dalam percakapan berbeda-beda. Sebagian informasi berasal dari orang yang mengaku mengetahui langsung. Sebagian lainnya hanya meneruskan cerita yang didengar dari orang lain.
Rangga memahami bahwa persoalan narkotika bukan sekadar masalah moral atau perilaku individu. Peredaran dalam skala besar dapat melibatkan jaringan distribusi, aliran uang, perlindungan ilegal, dan hubungan lintas wilayah. Tetapi dugaan seperti itu tetap memerlukan bukti, bukan sekadar rangkaian kecurigaan.
Ia membicarakan persoalan tersebut dengan Rizky. “Ada sesuatu yang tidak masuk akal,” kata Rizky. “Setiap kali muncul kabar tentang penindakan, selalu ada cerita baru yang menyebut orang lain sebagai pengendali. Tetapi tidak pernah jelas mana yang benar.”
“Apakah kamu memiliki dokumen atau keterangan yang dapat diperiksa?”
“Ada beberapa informasi awal. Belum cukup untuk menyimpulkan apa pun.”
Rangga mengangguk. Mereka sepakat bahwa informasi yang berpotensi menjadi berita harus diuji dengan hati-hati. Sumber perlu dinilai kredibilitasnya, fakta harus dikonfirmasi, dan orang yang disebut dalam dugaan kejahatan tidak boleh dianggap bersalah sebelum ada dasar yang sah.
Beberapa waktu kemudian, Rangga memperoleh informasi mengenai kemungkinan keterlibatan oknum aparat dalam jaringan narkotika. Informasi itu membuatnya berhati-hati. Jika benar, persoalannya jauh lebih serius daripada peredaran barang terlarang semata. Aparat yang menyalahgunakan kewenangan dapat merusak kepercayaan masyarakat sekaligus menghambat penegakan hukum.
Namun, ia juga mengetahui bahwa tuduhan terhadap aparat dapat digunakan untuk menjatuhkan orang yang tidak bersalah. Karena itu, ia tidak menulis kesimpulan berdasarkan rumor.
Ia menyusun pemisahan yang tegas antara informasi yang telah dikonfirmasi, keterangan yang masih memerlukan pemeriksaan, dan dugaan yang belum memiliki dukungan memadai.
Dalam laporan berikutnya, ia merekomendasikan agar dugaan keterlibatan aparat ditangani melalui mekanisme yang sah, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ia tidak mengirimkan daftar nama berdasarkan desas-desus. Ia mengirimkan persoalan yang harus dibuktikan.
Di Bima, pembicaraan mengenai proyek pemerintah hampir selalu menarik perhatian. Pembangunan jalan, fasilitas publik, pengadaan barang, dan berbagai kegiatan pemerintah membawa harapan bagi masyarakat. Namun, proyek juga dapat menjadi sumber persoalan ketika transparansi lemah dan pengawasan tidak berjalan.
Rangga mulai mempelajari sejumlah keluhan warga mengenai mutu pekerjaan dan keterbukaan informasi. Dalam sebuah pertemuan informal, seorang kontraktor bercerita bahwa persaingan memperoleh pekerjaan semakin sulit.
“Kadang-kadang, yang menentukan bukan kemampuan perusahaan,” katanya. “Ada hal-hal lain yang tidak pernah ditulis dalam dokumen.”
“Apakah Anda memiliki bukti mengenai praktik yang Anda maksud?” tanya Rangga.
Kontraktor itu menggeleng. “Kalau bukti sudah ada, mungkin saya tidak perlu berbicara seperti ini.”
Jawaban tersebut tidak cukup untuk membuktikan adanya permainan proyek. Namun, keluhan itu membuka pertanyaan yang layak diperiksa melalui data pengadaan, kontrak, perubahan nilai pekerjaan, hasil pemeriksaan, dan dokumen pertanggungjawaban.
Rangga juga berbicara dengan seorang warga yang mengeluhkan kualitas jalan di lingkungannya. “Katanya anggarannya besar,” ujar warga itu. “Tetapi jalan cepat rusak. Kami tidak tahu harus bertanya kepada siapa.”
Bagi warga tersebut, persoalan korupsi bukan perdebatan tentang angka dalam dokumen. Persoalannya adalah jalan yang rusak, waktu tempuh yang bertambah, dan uang publik yang seharusnya menghasilkan manfaat.
Di sinilah Rangga menemukan hubungan antara tata kelola pemerintahan dan ketahanan daerah. Korupsi yang terbukti dapat menggerogoti anggaran, memperburuk pelayanan, dan mengurangi kepercayaan masyarakat. Permainan proyek dapat merugikan pelaku usaha yang bekerja secara jujur. Jika dibiarkan, keduanya dapat menciptakan ketidakpuasan yang kemudian berkembang menjadi konflik sosial.
Tetapi sekali lagi, dugaan harus dibedakan dari fakta. Rangga menekankan perlunya pemeriksaan dokumen dan penggunaan jalur pengawasan yang berwenang. Ia juga mengingatkan bahwa kritik terhadap suatu proyek tidak otomatis berarti penuduh mengetahui adanya tindak pidana.
Dalam laporan kepada atasannya, ia menyebut persoalan transparansi pengadaan dan pengawasan proyek sebagai salah satu isu yang memerlukan perhatian serius, tanpa menyatakan seseorang bersalah sebelum terdapat bukti yang cukup.
Agus membalas melalui pesan singkat. Negara tidak membutuhkan laporan yang paling keras. Negara membutuhkan laporan yang paling dapat dipercaya.
Enam bulan berlalu. Rangga semakin mengenal wajah-wajah Bima: aktivis yang bekerja tanpa banyak sorotan, pejabat yang sungguh-sungguh ingin memperbaiki pelayanan, pengusaha yang mencari keuntungan secara wajar, serta orang-orang yang berusaha menggunakan pengaruh untuk kepentingannya sendiri.
Ia juga melihat betapa mudahnya sebuah isu berubah menjadi tuduhan. Satu pertemuan dapat dianggap sebagai persekongkolan. Satu bantuan pendanaan dapat ditafsirkan sebagai kendali asing. Satu demonstrasi dapat diberi label ancaman. Satu kedekatan dengan aparat dapat dipakai untuk membangun cerita mengenai perlindungan ilegal.
Sebagian dugaan mungkin perlu diselidiki. Sebagian lainnya mungkin tidak lebih dari kesalahpahaman. Tugasnya adalah membedakan keduanya.
Pada suatu malam, Agus datang ke Bima dan bertemu dengannya di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota.
“Bagaimana hasilnya?” tanya Agus.
Rangga menyerahkan laporan yang telah disusunnya.
“Sejumlah persoalan memerlukan pendalaman. Ada risiko pada tata kelola proyek, potensi penyalahgunaan kewenangan, dugaan peredaran narkotika, dan kerentanan konflik sosial. Tetapi saya tidak menemukan dasar untuk menyimpulkan bahwa semua kegiatan NGO, gerakan mahasiswa, atau demonstrasi merupakan bagian dari satu operasi yang terkoordinasi.”
Agus membaca beberapa halaman.
“Bagaimana dengan kepentingan asing?”
“Pengaruh dari luar perlu dinilai berdasarkan bukti. Kerja sama internasional, pendanaan program, atau hubungan dengan organisasi asing bukan otomatis ancaman. Yang perlu diperiksa adalah tujuan, praktik, transparansi, dan apakah ada tindakan ilegal yang benar-benar dapat dibuktikan.”
“Dan soal aparat?”
“Dugaan keterlibatan oknum harus diperiksa secara independen. Jika benar, harus ditindak. Jika tidak terbukti, orang yang dituduh tidak boleh terus-menerus diperlakukan sebagai pelaku.”
Agus menutup laporan itu.
“Kamu tahu apa yang membuat laporan seperti ini sulit diterima?”
“Apa?”
“Orang sering lebih menyukai kesimpulan yang mengonfirmasi kecurigaan mereka.”
Rangga tersenyum tipis.
“Padahal tugas kita bukan membenarkan kecurigaan.”
“Benar.”
Mereka terdiam beberapa saat.
Dari luar rumah terdengar suara kendaraan melintas. Kehidupan malam Bima berjalan seperti biasa. Di warung-warung kecil, orang membicarakan harga barang. Di rumah-rumah, keluarga menyiapkan makan malam. Sebagian pemuda berkumpul di tepi jalan, pinggir laut Amahami, dan beberapa sudut kafe, membicarakan pekerjaan dan rencana masa depan.
Tidak ada yang tahu bahwa selama berbulan-bulan, seorang lelaki telah berusaha memahami hubungan antara kepentingan, kekuasaan, dan kerentanan daerah mereka.
Rangga memandang Agus.
“Apakah penugasan saya selesai?”
Agus tidak langsung menjawab.
“Penugasan bisa berakhir. Tanggung jawab untuk berpikir jernih tidak.”
Beberapa pekan kemudian, Rangga kembali ke Amahami. Ia duduk di tempat yang sama seperti ketika pertama kali tiba di Bima. Laut teluk membentang luas, sementara cahaya matahari sore menyentuh permukaannya.
Ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Rizky muncul di layar. Ada perkembangan baru soal proyek yang pernah kita bicarakan. Dokumennya mulai terbuka. Sepertinya warga akhirnya mendapatkan jawaban.
Rangga membaca pesan itu dan tersenyum. Tidak semua persoalan selesai. Jaringan kejahatan tidak lenyap hanya karena sebuah laporan dibuat. Korupsi tidak otomatis berhenti ketika masyarakat mengetahui adanya dugaan penyimpangan. Kepentingan asing, kepentingan lokal, dan persaingan politik akan terus berkelindan dalam berbagai bentuk.
Namun, ia mulai memahami bahwa keamanan daerah tidak hanya bergantung pada seberapa banyak informasi rahasia yang dikumpulkan. Keamanan juga bergantung pada lembaga yang dapat dipercaya, aparat yang bekerja sesuai hukum, media yang memeriksa fakta, masyarakat yang berani menyampaikan aspirasi, serta pemerintah yang bersedia menjawab pertanyaan.
Ia teringat pesan Agus pada malam pertama penugasan. Informasi yang keliru dapat sama berbahayanya dengan ancaman yang sebenarnya. Kalimat itu kini terasa lebih jelas.
Jika ia membiarkan prasangka menjadi dasar penilaian, ia bisa ikut memperbesar ketidakpercayaan yang hendak dicegahnya. Jika ia menganggap kritik sebagai ancaman, ia mungkin membantu menutup mata terhadap persoalan yang justru membutuhkan perhatian. Jika ia menyebarkan dugaan tanpa bukti, ia dapat merusak kehidupan seseorang dan mengalihkan perhatian dari masalah yang sebenarnya.
Sebaliknya, jika ia mengabaikan indikasi kejahatan yang didukung bukti, ia juga dapat membiarkan kepentingan publik dirugikan.
Di situlah letak kesulitan tugasnya. Bukan sekadar menemukan siapa yang bersembunyi di balik suatu peristiwa, melainkan memahami peristiwa itu tanpa kehilangan keberanian untuk menyebut kebenaran.
Di kejauhan, seorang nelayan menarik perahunya ke tepian. Rangga berdiri, mengibas percikan air yang menempel pada celananya, lalu berjalan meninggalkan pantai.
Ia datang ke Bima untuk membaca ancaman. Tetapi setelah enam bulan, ia menemukan pelajaran yang lebih besar: ancaman terhadap negara tidak selalu datang dari luar, dan tidak setiap orang yang mengkritik negara merupakan ancaman.
Kadang-kadang, bahaya tumbuh dari penyalahgunaan kekuasaan, uang yang mengalir tanpa pertanggungjawaban, hukum yang kehilangan keberanian, atau informasi yang sengaja dibelokkan.
Dan kadang-kadang, ancaman paling sulit dikenali bukan karena ia tersembunyi di tengah masyarakat, melainkan karena orang-orang telah terbiasa menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar.
Rangga terus berjalan, membawa satu keyakinan yang tidak tercantum dalam laporan mana pun: menjaga negara berarti menjaga agar kekuasaan tidak kehilangan batas, hukum tidak kehilangan arah, dan kebenaran tidak kehilangan tempatnya.
Di tanah yang dicintainya itu, ia akhirnya memahami bahwa kesetiaan kepada negara tidak boleh mengalahkan kesetiaan kepada fakta (*)
