Mataram, Berita11.com— Pandemi berkepanjangan yang juga menghantam ekonomi masyarakat memengaruhi berbagai sektor, tak terkecuali pertanian. Para petani seperti di NTB masih harus menghadapi kenyataan getir, karena harga gabah kering panen (GKP) berada di bawah harga pembelian pemerintah (HPP).
Menyikapi hal tersebut, anggota Komisi IV DPR Republik Indonesia, Johan Rosihan meminta pemerintah mengatasi persoalan yang dihadapi petani tersebut melalui intervensi.
Johan prihatin dengan anjloknya harga gabah di tingkat penggilingan dan petani. Bahkan pada April 2021 lalu mencapai titik terendah dalam lima tahun terakhir.
“Situasi ini diperlukan intervensi kebijakan pemerintah saat pandemic untuk membangun rakyat, terutama petani agar pasokan melimpah di tengah panen raya dapat tetap menguntungkan petani dan stabilitas harga gabah bisa terjamin,” harap duta Partai Keadilan Sejahtera ini, Selasa (13/7/2021).
Menurut Johan, hingga saat ini terjadi surplus besar karena sejumlah sentra produksi telah memasuki masa panen dan kenyataannya GKP masih tertahan di bawah HPP. Perbandingan rata-rata harga gabah pada Juni 2021 dengan Juni 2020 tahun sebelumnya menunjukkan kurva penurunan, di tingkat petani untuk GKP turun sebesar 3,7% dan untuk gabah kering giling (GKG) juga turun drastis 15,08%. Demikian juga gabah luar kualitas mengalami penurunan 5,3%.
Legislator Dapil NTB ini mendorong pemerintah memperbaiki paket kebijakan harga dasar gabah dan beras pembelian pemerintah sebagai kebijakan strategis pada masa pandemi untuk menstabilkan harga gabah di setiap wilayah sepanjang tahun. Karena realitas di lapangan selalu ditemukan harga gabah di tingkat petani maupun di penggilingan selalu lebih rendah dari HPP.
“Insiden anjloknya harga gabah selalu terjadi pada saat musim panen. Hal ini berakibat merugikan petani pada masa pandemik ini,” ujar Johan.
Untuk itu, Johan berharap pemerintah segera melakukan intervensi kebijakan melalui kajian yang mendalam untuk membela kepentingan petani, sehingga tidak dirugikan. Pada umumnya petani menjual gabah dalam bentuk GKP dan jarang dalam bentuk GKG maupun beras. “Maka seharusnya konstruksi kebijakan pembelian pemerintah diprioritaskan untuk pembelian GKP sebagai instrumen penyangga harga gabah petani, agar harganya selalu stabil,” ucap Johan.
Wakil rakyat dari Pulau Sumbawa ini juga meminta pemerintah agar konsisten melarang impor beras tatkala produksi domestik meningkat tajam. Karena menurutnya sikap tegas pelarangan impor beras dapat bermanfaat meningkatkan harga gabah petani agar tidak terjadi disparitas harga yang tajam.
“Saya melihat akar penyebab dari anjloknya harga gabah petani adalah karena tarif impor beras yang terlalu rendah, sehingga ketika ada rencana impor dari pemerintah, maka akan langsung mempengaruhi anjloknya harga gabah petani,” papar Johan.
Ketua DPP PKS ini berpandangan, saat ini diperlukan kebijakan pemerintah untuk membuka pasar beras domestik, sehingga harga beras yang saat ini cukup tinggi di pasar dunia dapat ditransmisikan hingga harga gabah petani mengalami peningkatan. Selain itu, menurutnya, pemerintah mesti mewajibkan Bulog bahwa beras yang disalurkan dalam program Bansos pada masa pandemic harus beras dari pengadaan dalam negeri yang berasal dari hasil operasi pembelian gabah petani secara signifikan. [B-19]
