Kota Bima, Berita11.com—Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I tahun 2025, hanya tumbuh 4,87%. Daya beli masyarakat melemah dan badai pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di tengah perlambatan ekonomi Indonesia.
Penurunan arus mudik tahun 2025 mencerminkan tekanan ekonomi yang sedang dialami masyarakat, karena mudik tahun ini lebih sepi dibandingkan sebelumnya, sehingga mengindikasikan menurunnya kemampuan finansial masyarakat, di mana survei Kementerian Perhubungan mencatat, jumlah pemudik tahun ini diperkirakan mencapai 146,48 juta orang, turun drastis dibandingkan 193,6 juta pemudik pada 2024. Penurunan sebesar 24% ini menjadi sinyal perlambatan ekonomi yang perlu segera direspons.
Ketidakpastian ekonomi global dapat memicu gelombang PHK sepanjang 2025, terlebih jika pemerintah tak memberikan dukungan memadai bagi pelaku usaha. Sementara data BPS menunjukkan tingkat pengangguran terbuka pada 2024 berada di kisaran 4,81% di semester I dan 4,91% di semester II. Tren ini dikhawatirkan berlanjut jika stimulus ekonomi tak segera digelontorkan.
Akademisi Universitas Mbojo Bima, Dwi Arini Nursansiwi SE.,M.Ak menilai, penurunan perputaran uang selama Lebaran 2025, yang nilainya tercatat Rp137,98 triliun, turun dari Rp157,3 triliun pada 2024 sebagai indikator kuat bahwa daya beli masyarakat sedang melemah, dan efeknya bisa menjalar ke sektor industri hulu, dapat disikapi pemerintah setidaknya melalui strategi umum.
Ia menyebut sejumlah upaya menyikapi penurunan daya beli tersebut, antara lain bisa melalui upaya pengembangan ekonomi digital, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan infrastruktur.
Menurut dia, pemerintah dapat mendukung pengembangan ekonomi digital untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat, sedangkan dari aspek pendidikan dan pelatihan, pemerintah dapat meningkatkan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas masyarakat.
Selain itu, kata dia, pemerintah dapat mengembangkan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan, untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Sementara untuk pengendalian inflasi, sejumlah upaya yang dapat dilakukan pemerintah dengan mengendalikan pasokan komoditas yang strategis. Kemudian mengembangkan pasar
“Pemerintah dapat mengembangkan pasar yang efisien dan transparan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kompetisi,” ujarnya saat dihubungi Rabu (7/5/2025).
Selain mengembangkan pasar yang efisien, kata dia, seharusnya pemerintah melakukan komunikasi efektif dengan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam mengendalikan inflasi. Selain itu, Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) seharusnya bekerja sama dengan dengan sejumlah pihak terkait mengembangkan kebijakan yang efektif.
“TPID dapat mengembangkan sistem informasi yang akurat dan terkini untuk memantau inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan secara rutin untuk memastikan efektivitasnya,” ujarnya.
Dampak dari ketidakpastian ekonomi, masyarakat melakukan efisiensi pengeluaran dan mengalihkan dana ke sektor-sektor produktif. Di sisi lain, pemerintah diminta memastikan ketersediaan kebutuhan pokok, memperkuat layanan kesehatan, serta melanjutkan program sosial seperti Makan Bergizi Gratis dan bebas biaya sekolah.
Sementara, stabilitas politik dan keamanan dalam negeri juga menjadi faktor penting agar semangat pemulihan ekonomi bisa terjaga. [B-19]
Follow informasi Berita11.com diGoogle News
