Mataram, Berita11.com— Pimpinan Pusat Serikat Tani Nelayan (PP STN) mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang menangguhkan operasional 362 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pulau Jawa Wilayah II.
Kebijakan tersebut diambil setelah ditemukan berbagai pelanggaran standar, mulai dari belum terpenuhinya Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), ketiadaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), hingga persoalan manajemen dan kualitas layanan.
Ketua Umum PP STN Ahmad Rifai menegaskan, langkah tegas tersebut penting untuk menjamin kualitas dan keamanan pangan dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi kelompok rentan seperti anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
“Kami mendukung penindakan ini karena kualitas dan keamanan pangan tidak boleh dikompromikan. Standar higiene sanitasi dan infrastruktur dasar seperti IPAL harus menjadi syarat mutlak sebelum SPPG beroperasi,” ujar Rifai, Senin (13/4/2026).
Menurut dia, penangguhan ratusan dapur MBG harus menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program. Perbaikan tidak hanya menyasar aspek teknis, tetapi juga sistem distribusi dan pengawasan kualitas makanan.
Ia mengingatkan, persoalan seperti keterlambatan distribusi hingga makanan tidak layak konsumsi berpotensi merusak tujuan utama program. Bahkan, kasus keracunan akibat kualitas makanan yang buruk dinilai sebagai peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan.
“Jangan sampai program yang tujuannya mulia justru menimbulkan masalah baru. Semua pihak harus memastikan makanan yang diterima benar-benar layak dan aman dikonsumsi,” tegasnya.
Selain itu, PP STN menekankan pentingnya keterlibatan petani lokal dalam rantai pasok program MBG. Pengadaan bahan baku oleh SPPG dinilai harus memprioritaskan petani, kelompok tani, serta koperasi desa.
Rifai menilai, keterlibatan petani tidak hanya menjamin ketersediaan bahan pangan, tetapi juga membuka peluang peningkatan pendapatan dan penciptaan lapangan kerja di desa.
“Keterlibatan petani dan koperasi desa adalah inti dari ekonomi kerakyatan. Ini bukan hanya soal pasokan pangan, tetapi juga pemerataan ekonomi,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menyebut langkah tersebut sejalan dengan upaya pemerintah dalam mempercepat pengentasan kemiskinan, termasuk target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2026.
Dengan jumlah dapur MBG yang tersebar di seluruh Indonesia, program ini dinilai memiliki potensi besar untuk menciptakan pasar baru bagi produk pertanian lokal apabila dikelola secara optimal.
PP STN pun mendorong sejumlah langkah konkret pasca-penangguhan SPPG, di antaranya memastikan seluruh dapur memenuhi standar SLHS dan IPAL, memperkuat pengawasan gizi, serta membangun sistem pengadaan bahan baku yang transparan dan berpihak pada petani.
“Program MBG harus menjadi solusi menyeluruh. Anak-anak mendapatkan makanan bergizi, sementara petani dan masyarakat desa memperoleh manfaat ekonomi,” kata Rifai. [B-19]
Follow informasi Berita11.com di Google News
