Kota Bima, Berita11.com– Akademisi Universitas Muhammadiyah Bima, Fajrin Hardinandar, menyoroti kondisi ketenagakerjaan di Kota Bima yang dinilainya masih menghadapi persoalan serius, terutama terkait rendahnya upah dan kualitas pekerjaan yang tersedia bagi masyarakat.
Menurut Fajrin, perekonomian Kota Bima selama ini banyak ditopang oleh sektor perdagangan dan jasa. Sektor tersebut juga menjadi tempat bekerja bagi sebagian besar tenaga kerja di daerah itu. Namun, di balik tingginya penyerapan tenaga kerja, masih banyak pekerja yang menerima upah jauh dari kategori layak.
“Banyak orang bekerja dari pagi sampai malam di sektor perdagangan dan jasa, tetapi hanya menerima gaji sekitar satu juta rupiah. Ini menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian serius,” ujar Fajrin dikutip Minggu (31/5/2026).
Ia menegaskan bahwa pembangunan ekonomi tidak semestinya hanya diukur dari angka pertumbuhan atau statistik ketenagakerjaan. Pemerintah dan pelaku usaha, kata dia, juga harus memastikan adanya perlindungan terhadap pekerja melalui pemberian upah yang layak, beban kerja yang manusiawi, serta jaminan keadilan dalam hubungan kerja.
Menurutnya, tanpa upaya tersebut, pertumbuhan ekonomi hanya akan terlihat baik di atas kertas, sementara kondisi kehidupan sebagian pekerja masih menghadapi berbagai kesulitan.
“Melindungi pekerja sesederhana memastikan bahwa upah dibayar layak, beban kerja manusiawi, dan ada keadilan bagi mereka. Tanpa itu, Kota Bima mungkin terlihat tumbuh dalam statistik, tetapi masih menyisakan persoalan dalam realitas kehidupan masyarakat,” katanya.
Fajrin juga menyoroti fakta bahwa banyak lulusan SMA hingga perguruan tinggi yang telah terserap ke dunia kerja. Namun, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kesejahteraan karena kualitas pekerjaan yang tersedia dinilai belum mampu memenuhi kebutuhan hidup secara layak.
Ia menilai sebagian pekerja masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari akibat rendahnya tingkat pendapatan yang diterima.
“Banyak lulusan S1 mungkin tidak selalu menolak bekerja, tapi mereka menghadapi pilihan yang terbatas. Di satu sisi mereka membutuhkan pekerjaan, di sisi lain pekerjaan yang tersedia seringkali bersifat target based, upah relatif rendah, jauh di bawah UMR dan tidak pasti,” ujarnya.
Lebih lanjut, Fajrin berpandangan bahwa persoalan ketenagakerjaan tersebut bukan semata-mata terjadi secara alamiah, melainkan berkaitan dengan kebijakan dan keputusan (politik) yang diambil para pemangku kepentingan.
“Situasi ini tidak bisa dianggap sebagai sesuatu yang terjadi begitu saja. Perlu ada evaluasi terhadap kebijakan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, perlindungan pekerja, dan peningkatan kualitas lapangan kerja,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama mendorong terciptanya lapangan kerja yang tidak hanya menyerap tenaga kerja, tetapi juga mampu memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi masyarakat Kota Bima. [B-19]
Follow informasi Berita11.com di Google News
