Usaha Mikro di Kota Bima Sulit Naik Kelas,  Akademisi Ingatkan Fenomena Growth Trap

WakilWali Kota Bima mengunjungi aktivitas UMKM di Pasar Ramadhan 1447 Hijriah beberapa bulan lalu.
WakilWali Kota Bima mengunjungi aktivitas UMKM di Pasar Ramadhan 1447 Hijriah beberapa bulan lalu.

Kota Bima, Berita11.com —Akademisi Universitas Nggusuwaru Bima, Hartoyo, menyoroti tantangan pengembangan usaha mikro di Kota Bima yang dinilai masih sulit berkembang menjadi usaha kecil dan menengah. Ia menyebut kondisi tersebut sebagai fenomena Micro Enterprise Growth Trap (MEGT) atau perangkap pertumbuhan usaha mikro.

Menurut Hartoyo, peningkatan jumlah pelaku usaha mikro di Kota Bima dalam beberapa tahun terakhir belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kapasitas usaha. Banyak usaha mampu bertahan dalam jangka panjang, namun masih menghadapi kendala dalam meningkatkan omzet, produktivitas, inovasi, maupun perluasan pasar.

Bacaan Lainnya


“Pertumbuhan jumlah usaha belum selalu menunjukkan adanya transformasi ekonomi. Banyak usaha mikro yang tetap berjalan, tetapi belum mengalami peningkatan skala usaha secara signifikan,” kata Hartoyo dalam kajiannya terkait perkembangan UMKM di Kota Bima dikutip Sabtu (13/6/2026).

Ia menjelaskan, selama ini kebijakan pengembangan UMKM lebih banyak diarahkan pada penciptaan usaha baru melalui berbagai program seperti bantuan permodalan, pelatihan kewirausahaan, digitalisasi usaha, sertifikasi halal, fasilitasi promosi produk, hingga pendampingan legalitas usaha.

BACA JUGA:  Omzet Menurun hingga Berimbas pada Masa Depan Anak, Pedagang di Bima Mengeluh

Namun, menurut dia, keberhasilan program UMKM tidak cukup hanya diukur dari jumlah pelaku usaha yang mendapatkan bantuan atau mengikuti pelatihan. Indikator yang lebih penting adalah sejauh mana usaha tersebut mampu meningkatkan produktivitas, memperluas pasar, menambah tenaga kerja, dan naik kelas menjadi usaha kecil maupun menengah.

Hartoyo menilai persoalan utama UMKM saat ini tidak hanya berkaitan dengan keterbatasan modal. Menurutnya, akses pembiayaan melalui berbagai skema seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), koperasi, dan lembaga keuangan mikro telah semakin terbuka. Akan tetapi, tambahan modal tidak otomatis mendorong pertumbuhan apabila tidak disertai peningkatan kemampuan manajemen dan inovasi usaha.

Ia mengaitkan kondisi tersebut dengan teori kewirausahaan Joseph Schumpeter yang menempatkan inovasi sebagai faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Pelaku usaha, kata dia, tidak cukup hanya menjalankan aktivitas bisnis secara rutin, tetapi harus mampu menciptakan perubahan melalui inovasi produk, proses produksi, maupun model bisnis.

Selain itu, Hartoyo juga menyoroti pentingnya kemampuan adaptasi usaha sebagaimana konsep Dynamic Capabilities yang dikembangkan David J. Teece. Menurutnya, daya tahan usaha sangat bergantung pada kemampuan pelaku usaha dalam membaca perubahan pasar dan memperbarui strategi bisnis.

BACA JUGA:  Cegah Punic Buying dan Kendalikan Inflasi, BI NTB Bersama Tim Gelar OPM

“Sebagian inovasi UMKM masih bersifat sederhana seperti perubahan kemasan atau variasi produk. Hal tersebut penting, tetapi belum cukup untuk menciptakan lompatan pertumbuhan usaha,” ujarnya.

Ia juga menilai ekosistem pendukung UMKM di Kota Bima masih perlu diperkuat. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain keterbatasan kolaborasi antara perguruan tinggi dan pelaku usaha, belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian, minimnya kemitraan dengan industri yang lebih besar, serta terbatasnya akses terhadap pasar yang lebih luas.

Hartoyo mendorong perubahan paradigma pembangunan UMKM dari pendekatan business creation atau penciptaan usaha baru menuju business transformation atau transformasi usaha.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu mengarahkan kebijakan UMKM pada peningkatan produktivitas, pertumbuhan omzet, penciptaan lapangan kerja, penguatan inovasi, serta peningkatan jumlah usaha mikro yang berhasil naik kelas.

Ia menambahkan, perguruan tinggi juga memiliki peran strategis dalam mendukung transformasi UMKM melalui riset terapan, pendampingan bisnis, dan pengembangan inovasi yang sesuai dengan kebutuhan pelaku usaha.

“Keberhasilan pembangunan ekonomi daerah tidak hanya dilihat dari banyaknya usaha yang lahir, tetapi dari kemampuan usaha tersebut untuk tumbuh, berkembang, menciptakan lapangan kerja, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat,” pungkasnya. [B-22]

Follow informasi Berita11.com di Google News

Pos terkait