CaLK 2025 Ungkap Rp498,65 Juta APBD Kabupaten Bima untuk Renovasi Rumah Pribadi Bupati

Ilustrasi.
Ilustrasi.

BIMA, Berita11.com – Pemerintah Kabupaten Bima mengalokasikan anggaran sebesar Rp500 juta melalui Sekretariat Daerah untuk belanja modal aset tetap dalam renovasi pada Tahun Anggaran 2025. Dari jumlah tersebut, terealisasi Rp498,65 juta atau 99,73 persen.

Menariknya, dalam dokumen Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Kabupaten Bima Tahun Anggaran 2025, pekerjaan yang dibiayai melalui anggaran tersebut disebut berada di atas tanah yang bukan milik pemerintah daerah, yakni rumah pribadi Bupati Bima, Ady Mahyudi.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan uraian dalam CaLK halaman 166, terdapat tiga pekerjaan yang dilaksanakan di lokasi tersebut. Masing-masing pekerjaan timbunan tanah senilai Rp79,61 juta, pembuatan garasi Rp169,83 juta, serta pembangunan pagar sebesar Rp249,21 juta.

BACA JUGA:  Lima Komisioner KPU di Daerah ini Dibui karena Kasus Korupsi, Bagaimana Nasib Pemilu?

Dengan demikian, total anggaran yang direalisasikan untuk ketiga pekerjaan tersebut mencapai Rp498,65 juta.

Penggunaan anggaran tersebut juga tercatat dalam tabel realisasi Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi pada CaLK halaman 92. Sekretariat Daerah menganggarkan Rp500 juta dengan realisasi Rp498,65 juta atau 99,73 persen.

Dokumen tersebut juga menyebut hasil pekerjaan di atas tanah bukan milik pemerintah itu diakui sebagai aset tetap dalam renovasi.

Penggunaan APBD untuk pekerjaan fisik di rumah pribadi kepala daerah tersebut memunculkan pertanyaan mengenai dasar hukum penganggaran, status penguasaan aset, serta kepentingan kedinasan yang melatarbelakanginya.

Terlebih, lokasi pekerjaan secara eksplisit disebut sebagai rumah pribadi Bupati Bima, sementara tanah tempat pekerjaan dilaksanakan bukan merupakan milik Pemerintah Kabupaten Bima.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, penggunaan APBD harus berpedoman pada prinsip tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta memperhatikan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat sebagaimana diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

BACA JUGA:  Tangkap Pengedar Narkoba di Bima, Polisi Amankan 17 Poket Sabu-sabu

Sementara itu, pencatatan hasil renovasi sebagai aset tetap dalam renovasi atau Aset Tetap Renovasi (ATR) tidak serta-merta menjadi dasar pembenaran penggunaan uang daerah. Pengakuan aset tersebut tetap harus memenuhi persyaratan akuntansi dan memiliki dasar penguasaan serta pemanfaatan yang jelas.

Persoalan lainnya adalah potensi konflik kepentingan apabila fasilitas pribadi kepala daerah memperoleh manfaat dari penggunaan anggaran pemerintah daerah. Hal tersebut perlu diuji berdasarkan ketentuan UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dalam CaLK yang sama, juga terdapat catatan mengenai koreksi kekurangan volume pekerjaan pada Sekretariat Daerah senilai Rp50,532 juta. Rinciannya meliputi pekerjaan pagar dan taman Rp28,281 juta, pembangunan garasi Rp11,876 juta, serta pengurugan halaman Rp10,375 juta.

Dalam dokumen CaLK juga disebutkan kelebihan pembayaran tersebut telah dipulihkan seluruhnya pada 6 hingga 21 Mei 2026, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Nomor 27.B/T/LHP/DJPKN-VI.MTR/PPD.01/05/2026 tertanggal 22 Mei 2026. [B-19]

Follow informasi Berita11.com di Google News

Pos terkait