Mataram, Berita11.com— Para driver ojek online (ojol) yang tergabung dalam mitra GrabCar dan GrabBike dengan pihak Manajemen Grab Cabang Mataram, menggelar dengar pendapat (hearing) di kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Selasa (22/4/2025).
Pada kegiatan hearing yang juga diikuti perwakilan Dishub Provinsi NTB, para driver menyampaikan lima poin tuntutan utama yang selama ini menjadi keresahan mereka di lapangan. Dari dua dari lima tuntutan tersebut, diputuskan secara langsung oleh perwakilan manajemen Grab dari pusat, yaitu memberhentikan sementara pendaftaran driver dan ojol baru di wilayah NTB dan mengenai kenaikan tarif dasar yang disertai dengan skema batas atas dan batas bawah untuk menjamin kelayakan penghasilan mitra.
Sementara itu, tiga tuntutan lainnya akan dibahas dan diputuskan di tingkat nasional, yakni tuntuan agar pemerintah harus tegas dalam memberikan sanksi kepada aplikator yang melanggar regulasi, pemotongan biaya aplikasi maksimal hanya 10 persen dan penghapusan skema bisnis aplikator yang melanggar regulasi tarif, seperti slot program hemat dan all kilometer hemat.
Ketua DPD SPN NTB, Lalu Wira Sakti menyampaikan dengan tegas bahwa seluruh permasalahan yang terjadi di Grab khususnya dan perusahaan aplikator lainnya yang beroperasi di NTB pada umumnya, harus memberikan kesejahteraan kepada mitra dan berdampak positif bagi masyarakat NTB.
“Tidak boleh ada mitra yang diberhentikan secara sepihak hanya karena ikut memperjuangkan hak dan nasib rekan-rekannya. Jika itu terjadi, maka kami akan terus mengawal dan melakukan perlawanan atas tindakan semena-mena tersebut,” tandasnya.
Menurutnya, pemerintah daerah harus bersikap tegas terhadap perusahaan aplikator. Jika perusahaan aplikator tidak memberikan kontribusi signifikan untuk daerah, khususnya masyarakat, pemerintah juga bisa membuat aplikasi yang bisa dikelola oleh pemerintah daerah untuk kesejahteraan masyarakat termasuk driver.
“Pemerintah harus kita dorong mulai dari membuat aturan tentang tarif, jangan sampai nanti perhubungan hanya berdiam diri, ini masalah urgen. Kita ternyata selama ini asyik kita melihat teman-teman Grab ini atau menganggap baik-baik saja, ternyata di situ terlihat menyakitkan juga.,” katanya pada bagian terpisah.
Ia mengungkapkan anggota driver GrabCar di NTB saja mencapai 1.000 orang. Belum termasuk GrabBike. Untuk itu, sudah sewajarnya menjadi atensi pemerintah daerah.
“ Ini kan harus menjadi respon kita bersama terlepas kepentingan income, lumaya bagus juga pengusaha transportasi ini dalam menampung pengangguran. Kalua saya lihat datanya di GrabCar, anggota driver saja sampai 1.000 belum termasuk Gojek. Jadi penting pemerintah daerah mulai mendorong atau mulai membuat regulasi atau pergub atau apalah namanya. Jangan pemeirntah daerah hanya sibuk,” katanya mengingatkan.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, ratusan pengemudi ojek online (ojol) dan GrabCar menggelar aksi demonstrasi dan penyegelan kantor Grab NTB di Jalan Selaparang, Kota Mataram, pada Kamis, 17 April 2025. Aksi ini merupakan puncak kekecewaan para pengemudi terhadap implementasi program paket hemat yang dinilai secara signifikan menggerogoti pendapatan mereka.
Para pengemudi dari berbagai penjuru NTB juga melakukan aksi “mati aplikasi massal” sehingga melumpuhkan layanan transportasi online di seluruh provinsi, menyebabkan kekacauan dan keresahan di tengah masyarakat yang sehari-hari mengandalkan kemudahan platform tersebut.
Seorang pengemudi transportasi online yang menjadi salah satu orator dalam aksi tersebut, Danimar, menyampaikan aspirasi rekan-rekannya dengan suara lantang. Ia menuntut agar regulator memberikan sanksi tegas kepada Grab atas dugaan pelanggaran regulasi.
“Kami meminta ketegasan regulator untuk menindak aplikator yang tidak patuh. Potongan biaya aplikasi yang kami alami saat ini jauh melebihi batas maksimal 10 persen yang seharusnya berlaku,” desak Danimar.
Ia juga mendesak penghapusan skema bisnis aplikasi yang dianggap melanggar ketentuan tarif, seperti program slot hemat dan all kilometer hemat. Menurutnya, skema-skema tersebut secara sistematis mengurangi pendapatan para pengemudi.
“Skema-skema ini tidak transparan dan sangat merugikan kami. Bagaimana mungkin kami bisa bertahan jika setiap order dipotong dengan alasan yang tidak jelas?” katanya.
Ia juga menyorot kelebihan jumlah pengemudi di NTB. Danimar mendesak agar pendaftaran pengemudi online baru di NTB dihentikan sementara waktu.
“Jumlah penumpang di NTB ini terbatas, sementara jumlah driver terus bertambah. Ini menyebabkan persaingan semakin ketat dan pendapatan kami semakin menurun,” kata dia. [B-19]
Follow informasi Berita11.com diGoogle News
