Mataram, Berita11.com— Menjelang momentum hari buruh internasional (May Day) pada 1 Mei 2025, Partai Buruh di Provinsi Nusa Tenggara Barat, mengisyaratkan akan menggelar aksi unjuk rasa. Selain aksi nasional bersamaan
Ketua Komite Eksekutif Partai Buruh Provinsi NTB yang juga Ketua Perda Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) NTB, Lalu Wira Sakti mengatakan, pada momentum May Day 2025, Perda KSPI di NTB akan mengutus 2-3 orang yang akan mengikuti aksi bersama federasi afiliasi KSPI Gelora Bung Karno (GBK), Senayan Jakarta pada Kamis, 1 Mei 2025 mendatang.
Ketua Ketua Dewan Pimpinan Daerah Serikat Pekerja Nasional (DPD SPN) Provinsi NTB ini mengisyaratkan, dalam rangka May Day Perda KSPI NTB dan federasi afiliasinya belum memutuskan apakah akan menggelar aksi terpisah di NTB atau tidak. Jika tidak melaksanakan aksi terpusat di Mataram, dirinya akan berangkat mengikuti aksi nasional di GBK Jakarta pada 1 Mei 2025 mendatang.
“Kita konsolidasi dulu, baru kita putuskan apakah turun atau tidak di NTB. Tapi beberapa kawan- kawan siap, pengurus SPN di tingkat kota kabupaten siap, untuk mengadakan May Day. Rencana aksi terpusat di Mataram dalam minggu-minggu ini saya lakukan konsolidasi,” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, kemarin.
Terkait seruan aksi nasional dari Dewan Eksekutif Nasional KSPI, pihaknya menargetkan akan mengutus 2-3 perwakilan atau paling tidak satu orang. Namun jika DPD SPN di NTB tidak jadi melaksanakan aksi sendiri, maka pihaknya akan berangkat ke Jakarta mengikuti aksi bersama di GBK bergabung bersama massa aksi yang ditargetkan 80.000 orang.
Wira mengisyaratkan, sesuai hasil komunikasi dengan pengurus kota dan kabupaten di Pulau Lombok, umumnya siap bergabung jika memang SPN/ KSPI NTB menggelar aksi unjuk rasa bersama di Kota Mataram.
“Saya kembalikan kepada kawan-kawan. Via telpon dari Mataram siap menurunkan massa 200 orang, KLU 180 orang, Lombok tengah meminta utnuk mengadakan sendiri, tapi saya belum mengiyakan, nanti diputuskan di internal setelah konsolidasi,” katanya.
Ia juga mengerahkan teknis rencana aksi May Day kepada pengurus kota dan kabupaten di Pulau Sumbawa terkait rencana aksi bersama di Mataram. Jika terdapat pengurus yang hendak bergabung dalam aksi bersama, pihaknya mempersilakan.
“Dari NTB pasti ada utusan, mudah-mudahan saya bisa utus 2-3 orang. Tergantung kemampuan keuangan. Karena mengirim kawan-kawan berbicara budget. Sudah komunikasi dengan SPN/ Dewan Pimpinan Nasional KSPI Pak Said Iqbal, kalau saya berangkat, berarti di NTB saya tidak adakan aksi karena tidak mungkin saya pucuk pimpinan di luar daerah, kecuali aksinya di masing-masing kabupaten kota,” katanya.
Pada momentum May Day 2025, KSPI akan menyampaikan enam pokok tuntutan, yaitu:
- Meminta agar menghentikan PHK massal sebagai respons terhadap dampak kebijakan tarif AS
- Libatkan pekerja dalam penyusunan peraturan perundang undangan baru dan pastikan segera diberlakukan
- Pastikan upah layak bagi semua pekerja
- Hapuskan praktik outsourcing
- Sahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT)
- Lawan korupsi dengan mengesahkan UU Perampasan Aset
“Enam poin tuntutan itu pasti kita sampaikan saat aksi di daerah. Selebihnya terkait isu-isu daerah,” ujar Lalu Wira Sakti.
Pada bagian lain, Ketua Exco Partai Buruh Kabupaten Bima, Adhar juga mengisyaratkan hal yang sama. Ia mengisyaratkan pihaknya akan turun menggelar aksi unjuk rasa pada momentum May Day 2025.
Pada momentum hari internasional tersebut, Exco Partai Buruh Kabupaten Bima akan menyorot sejumlah isu nasional dan local, di antaranya terkait PHK massa di perusahaan Sritex, perlindungan hak buruh, termasuk masalah implementasi UMK dan UMP serta masalah penggunaan outsourching di sejumlah perusahaan.
“Termasuk masalah kecelakaan kerja yang perlu mendapatkan perlindungan serta masalah outsourching,” katanya.
Ia mengisyaratkan, pihaknya telah melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak terkait di daerah termasuk dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Bima.
Selain itu, Exco Partai Buruh Kabupaten Bima juga menyorot masalah TPPO yang diduga masih marak terjadi di wilayah Kabupaten Bima. [B-19/B-22]
