Mataram, Berita11.com— Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) mulai menata birokrasi agar lebih efisien dan efektif, termasuk mewujudkan meritokrasi. Perubahan struktur organisasi perangkat daerah (OPD) disampaikan Gubernur NTB, H Lalu Muhammad Iqbal dalam rancangan peraturan daerah perubahan struktur pemerintahan.
Salah satu OPD yang digabung Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Diskominfostik) NTB dan Biro Administrasi Pimpinan agar mudah dalam akselerasinya menuju transformasi digital.
“Hal ini agar birokrasi makin efektif, efisien dalam pelayanan publik dna mendukung reformasi birokrasi dan meritokrasi”, ujar Iqbal saat menjelaskan usulan Raperda dalam paripurna di gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB di Mataram, Selasa (22/4/2025).
Iqbal menjelaskan urgensi penataan organisasi perangkat daerah. Selain menyesuaikan regulasi, juga untuk efisiensi anggaran dan performa birokrasi.
“Penataan ini dalam rangka memaksimalkan urusan publik di unit yang tepat, adaptif pada kebutuhan masyarakat dan karakter daerah, proses pengambilan kebijakan lebih cepat dan tepat serta ramping secara struktural namun kaya fungsi,” katanya.
Ia menambahkan, perubahan OPD berkorelasi dengan perimbangan anggaran pusat dan daerah, salah satunya masa transisi belanja pegawai sampai 2027 yang harus maksimal 30 persen dari APBD.
“Konsekuensinya kami memilih menyelamatkan kepentingan masyarakat dan pemerintah dari hilangnya beberapa jabatan,” jelas dia. [B-19]
Follow informasi Berita11.com diGoogle News
