Bima, Berita11.com— Sejumlah warga, pimpinan organisasi masyarakat (ormas) dan tokoh pendidikan mendesak Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dan kepala daerah serta wakil kepala daerah agar mengakselerasi pembentukan perguruan tinggi (kampus) negeri di wilayah Kabupaten Bima ataupun di Kota Bima.
Warga Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Suaeb, berharap agar Presiden RI, Prabowo Subianto mengatensi pembentukan perguruan tinggi negeri (PTN) yang menjadi aspirasi masyarkat Bima sejak lama.
Menurutnya, masyarakat Bima sangat memerlukan kehadiran PTN untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah. Selama ini masyarakat Bima dikenal memiliki semangat menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Untuk itu peru didukung perhatian pemerintah pusat.
Presiden RI diharapkannya memerintahkan kementerian terkait untuk mengakselerasi pembentukan PTN di Kabupaten Bima maupun di Kota Bima. Apalagi sepengetahuannya Kabupaten Bima dan Kota Bima menjadi salah satu kantong suara Ketua Umum Partai Gerindra dalam beberapa kali perhelatan Pilpres. Untuk itu, ia berharap agar menjadi atensi Presiden Prabowo Subianto.
“Kami yakin dengan terbentuknya PTN akan mendongkrak kualitas SDM di Bima. Peta latar belakang pendidikan masyarakat tidak bisa dilihat dari aspek kuantitas saja, tapi yang tidak kalah penting adalah kualitasnya,” ujarnya di Kecamatan Bolo, Rabu (23/4/2025).
Ia berharap, PTN yang akan dibentuk di Bima menghadirkan sejumlah program studi atau jurusan yang memiliki keahlian khusus dan dibutuhkan lapangan kerja yang luas. “Variasi jurusan yang berbeda dan dibutuhkan lapangan kerja sangat penting. Terpenting kami yakin kehadiran PTN bisa mengkreasi skill yang dibutuhkan pada era komptisi sekarang,” ujar alumnus salah satu perguruan tinggi di luar Bima ini.
Menurutnya, beberapa tahun silam sudah ada pernyataan dan isyarat baik oleh Menristek Dikti saat dijabat Prof H Mohammad Natsir yang juga sempat meninjau kampus vokasi Universitas Mataram di Desa Sondosia Kecamatan Bolo Kabupaten Bima. Menyatakan mendukung pembentukan kampus negeri dengan opsi Politeknik, sehingga tinggal ditagih oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat saat ini.
Salah satu warga Kecamatan Soromandi Kabupaten Bima, Udin berharap pemerintah pusat segera mempercepat proses pembentukan PTN agar masyarakat di Kabupaten Bima dan Kota Bima mendapatkan akses pendidikan tinggi yang murah dan berkualitas.
Dirinya yakin sejumlah permasalahan social di Bima banyak dipengaruhi soal kompetensi dan kualitas pendidikan tinggi. Untuk itu, menurutnya, sudah semestinya menjadi atensi pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
“Saya yakin hadirnya perguruan tinggi negeri agar mengubah warna dan iklim pendidikan di Bima lebih baik. Apalagi IPM Kabupaten Bima masih terus mendapat sorotan,” ujarnya.
Hal yang sama diharapkan salah satu penjual bakulan di Kabupaten Bima, Suharni. Ia berharap pemerintah segera membentuk perguruan tinggi negeri di Kabupaten Bima maupun di Kota Bima. “Masyarakat Bima punya semangat kuliah dari dulu. Banyak mahasiswa dari Bima yang kuliah di luar daerah. Dengan adanya kampus negeri otomatis akan lebih terjangkau dan tidak harus keluar daerah,” ujar warga yang pernah kuliah di luar Bima ini.
Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Bima yang juga Wakil Ketua Majelis Ulama Kabupaten Bima, Drs Suaidin Abdullah M.Pd mengatakan, pihaknya yakin kehadiran PTN di Bima akan mendorong kualitas pendidikan tinggi.
Untuk itu, pihaknya mendorong dan mendukung terbentuknya PTN di Bima. “Hadirnya PTN diharapkan mutu pendidikan bisa berkualitas dan mutu lulusan PT bisa mewujudkan Tri Dharma PT itu sendiri dan PTN saya kira lebih berkualitas dalam mengelola perguruan tinggi itu sendiri,” ujar Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Bima ini melalui layanan media sosial whatshapp, Rabu (23/4/2025).
Manfaat Positif Kehadiran Perguruan Tinggi Negeri bagi Ekonomi
Direktur Program Regional Institute 104 NTB, H Muzakir M.Sc mengatakan, pendirian PTN di Kabupaten Bima atau di Kota Bima dari aspek design strategis sudah sangat tepat. Namun demikian, memerlukan langkah perencanaan yang komprehensif sesuai dengan regulasi dan kewenangan pada masing-masing level pemerintahan, yakni pemerintah pusat, pemerintah dan Pemkab/Pemkot.
“Pertama, kewenangan urusan pemerintah di bidang pendidikan tinggi adalah kewenangan pusat. Bukan kewenangan daerah, sehingga anggarannya ada di APBN bukan APBD,” ujar mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengabdian (Bappeda Litbang) Kabupaten Bima ini.
Muzakir mengatakan, tugas daerah adalah koordinasi pembangunan dan penyediaan lahan yang bersertifikat minimal 10 hektar. Lahan itu kemudian diserahkan ke pemerintah pusat dan menjadi aset pusat agar bisa didirikan bangunan di atas lahan tersebut.
“Ketiga, Bupati dan atau Wali Kota wajib melaporkan dan sinkronisasi dengan Gubernur NTB sebagai wakil pemerintah pusat di daerah agar jangan jalan sendiri-sendiri dan tidak masuk dalam akselerasi program Gubernur,” ujar mantan Asisten Ekonomi Pembangunan Kabupaten Bima ini.
Muzakir mengungkapkan, saat menjabat sebagai Kepala Bappeda Litbang Kabupaten Bima, pemerintah daerah pernah merintis PTN Program Vokasi atau Politeknik hasil kerja sama dengan Universitas Mataram melalui kampus yang berlokasi Desa Sondosia Kecamatan Bolo yang menyiapkan lulusan tenaga kerja siap pakai.
“Kelima, untuk mendirikan PTN baru harap digarisbawahi apakah seluruh readiness criteria (kriteria kesiapan) yang dipersyaratkan APBN sudah tersedia? Jangan sampai tiba saat tiba akal. Tolong dicek lagi soal readiness criteria/ RC ini,” ujarnya.
Badan Anggaran DPR RI, Bappenas dan Kementerian Keuangan pasti akan menanyakan hal tersebut untuk persetujuan APBN. “Di dalam dokumen RC itu dilampirkan studi kelayakan dan kajian ilmiah. Semoga rekan-rekan Pemkab dan Pemkot bisa duduk bareng untuk koordinasi rencana pendirian PTN itu, jangan ada kesan saling rebutan dan jalan sendiri-sendiri,” harapnya.
Menurut Muzakir, pembentukan PTN akan berdampak positif bagi perekonomi di daerah. “Yang pasti ini pasti berdampak positif bagi perputaran ekonomi daerah, yakni adanya pusat pertumbuhan baru,” ujarnya.
Ketua Umum Pengurus Pusat Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Fahmi Khatib menyatakan, pihaknya sangat pendukung rencana pendirian PTN di Bima. Selain soal rencana mendorong terbentuknya PTN, pemerintah diharapkannya mempertimbangkan membuka sejumlah program studi (jurusan) yang relevan dengan kondisi masyarakat di Bima.
“Selain (Prodi) keguruan, juga sangat potensial untuk membuka Prodi keagamaan, kehutanan dan pertanian. Untuk Prodi keagamaan misalnya, Bima dikenal dengan religius dan banyak bibit-bibit potensial sebagai qori-qoriah nasional maupun internasional, yang diharapkan mampu menjadi lumbung penghafal Alquran,” ujarnya.
Menurut dia, Prodi Kehutanan juga relevan dengan kondisi di Bima. “Bima memiliki hutan yang luas dan potensial untuk dikelola secara maksimal untuk kebutuhan jangka panjang. Prodi Pertanian sama halnya dengan kehutanan, pertanian menjadi primadona mata pencaharian orang Bima, sehingga perlu memiliki ilmu bertani yang memadai dan modern,” ujar dia.
Pada bagian lain, mantan Sekretaris Korwas Pendidikan Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima sekaligus mantan asesor Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Nusa Tenggara Barat, Abdurrazak M.Pd, juga mendukung rencana pemerintah daerah menggenjot pembentukan PTN di Kabupaten Bima ataupun di Kota Bima.
Menurut Direktur PT Sebelas Cyber Media (Berita11.com) yang juga mantan ketua KNPI dan Ketua PGRI ranting di Kabupaten Bima ini, keberadaan PTN diperlukan oleh masyarakat yang selama ini dikenal tangguh dalam menempuh jenjang pendidikan tinggi. Kehadiran PTN diyakininya menjadi penyeimbang dan dapat mendorong mutu pendidikan.
“Intinya kita mendukung karena untuk kebaikan masyarakat. Untuk kebaikan kualitas pendidikan kita di daerah,” ujar juara 1 pengawas berprestasi tingkat Kabupaten Bima dan juara II pengawas berprestasi tingkat Provinsi NTB yang juga mantan Ketua OSIS SPG Bima ini. [B-22/ B-19]
Follow informasi Berita11.com diGoogle News
