Kota Bima, Berita11.com— Sekretaris Dinas Kesehatan (Dikes) Kota Bima, Syafruddin merespon sorotan pasien peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang tidak dilayani baik oleh Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Paruga Kota Bima.
Ia mengisyaratkan, akan melakukan pembinaan terhadap Puskesmas yang menjadi fasilitas kesehatan (Faskes) Pratama di Kota Bima. “Kami akan melakukan pembinaan terhadap faskes kami,” isyarat Syafruddin saat dihubungi Berita11.com, Jumat (10/10/2025).
Pada bagian lain Pelaksana Harian Kepala Puskesmas Paruga Kota Bima, Anhar menyebut penolakan oleh petugas loket Puskesmas terhadap pasien dari peserta JKN walaupun telah menunjukkan surat rujukan dari RSUD Kota Bima merupakan bentuk kesalapahaman saja.
“Ini hanya miskomunikasi saja, siapapun pasiennya akan tetap kami layani,” tandas Anhar.
Sebelumnya, Warga Kota Bima, H Abubakar HA, salah satu peserta program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menyorot pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Paruga Kota Bima dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bima.
Masalahnya, koordinasi antara pihak Puskesmas Paruga dan RSUD Kota Bima lemah sehingga saling lempar tanggung jawab pelayanan terhadap pasien BPJS Kesehatan.
Abubakar mengaku, karena lemahnya koordinasi antara Puskesmas Paruga dan RSUD Bima, ia sempat naik pitam yang memicu naiknya tensi darahnya hingga 165/80 mmHg. Hal itu terjadi lantaran petugas loket Puskesmas Paruga sempat menolak dirinya saat hendak mengakses layanan di Faskes Pratama tersebut.
Abubakar mengungkapkan, pengalaman buruk tentang pelayanan itu berawal saat dirinya hendak mendapatkan perawatan untuk luka pada ibu jari kaki kanannya pada Rabu, 1 Oktober 2025. Ia disarankan agar kukunya dicabut sehingga mendapatkan perawatan dari petugas rumah sakit. “Alhamdulillah berjalan baik,” ujarnya, Rabu (8/10/2025).
Petugas RSUD Kota Bima kemudian mengarahkan perawatan lanjutan untuk luka yang dialaminya oleh Puskesmas Paruga.
“Atas saran tersebut saya hari Jumat, 3 Oktober saya ke Puskesmas Paruga untuk kontrol. Karena saya hanya membawa KTP dan kartu BPJS (Kesehatan), oleh petugas disarankan untuk minta rujukan dari BPJS (Kesehatan),” ungkap Abubakar.
Pada Sabtu, 4 Oktober 2025, dirinya ke tempat praktik dr Muhammad Natsir di Kota Bima untuk membuat surat rujukan ke Puskesmas Paruga dan oleh pengganti dr Natsir dirinya diberikan surat rujukan ke RSUD Kota Bima. Karena menurut petugas tersebut jalurnya tak boleh langsung ke Puskesmas.
“Senin, 6 Oktober saya antar surat rujukan dari BPJS (Kesehatan) dan sekalian dilakukan perawatan luka tersebut,” ujarnya.
Petugas RSUD Kota Bima kemudian memberikan surat rujukan ke Puskesmas Paruga agar dirinya mendapat perawatan lanjutan. “Hari Rabu, 8 Oktober saya ke Puskesmas Paruga di bagian loket pendaftaran dengan menyerahkan KTP, BPJS, surat rujukan dari BPJS dan surat rujukan dari RS Kota ke Puskesmas (Paruga) Dara,” ujarnya.
Saat mendaftar di loket Puskesmas Paruga Kota Bima dirinya terpaksa berdebat dengan petugas loket Puskesmas setempat karena beralasan yang berwenang merawat luka yang dialaminya adalah pihak RSUD Kota Bima, walaupun dirinya telah menunjukkan surat rujukan dari RSUD Kota Bima yang ditujukan ke Puskesmas Paruga.
“Setelah melalui perdebatan yang membuat tensi darah saya naik ke 165/80, akhirnya saya diizinkan menunggu meskipun tambahan kalimat ‘sekali ini saya tolerir’ tetap muncul dari mulut petugas (loket Puskesmas),” ujar Abubakar.
Usai melalui perdebatan yang memicu naiknya tensi darahnya, Abubakar justru mendapatkan penjelasan yang lebih baik dari dokter yang bertugas.
“Akhirnya saya dilayani dengan baik dan malah ibu dokter sendiri yang mengantar saya ke bagian UGD karena komputernya ada kendala, (sehingga) ke bagian UGD. Alhamdulillah setelah dicek dan diganti verband besok sudah bisa kena air,” cerita dia.
Ia berharap agar Puskesmas Paruga dan RSUD Kota Bima membenahi pelayanan, termasuk koordinasi dalam menerima pasien rujukan, termasuk dari peserta program JKN. [B-22]
Follow informasi Berita11.com di Google News
