Oleh : Uki Ali Syariati
(Founder SIMBORA)
Belakangan ini publik kembali gaduh soal bantuan sosial (bansos). Bukan karena anggarannya kurang, tapi karena caranya menyalurkan yang dirasa tidak adil.
Dua hal yang paling viral. Pertama, anomali data desil. Ada warga berdesil 5-10 yang hidupnya kurang mampu dan masih pas-pasan. Sementara yang rumahnya bagus, punya usaha, justru masuk desil 1-4.
Kedua, yang paling menghebohkan, jika dalam satu kartu keluarga (KK) ada yang terindikasi main judi online atau judol, maka seluruh anggota KK diputus bantuannya. PKH, Sembako, BPJS, semua dicabut.
Wajar jika banyak yang bertanya, ini kebijakan perlindungan sosial, atau hukuman kolektif?
Desil seharusnya jadi cermin. Desil 1-4 untuk 40% warga paling rentan. Tapi di lapangan, cermin itu buram. Banyak warga kurang mampu, kuli, buruh, dan lansia yang hidupnya sebatang kara justru masuk desil menengah dan tinggi (5-10). Sebaliknya, ada yang punya ruko, mobil, tanah banyak, tapi datanya masih miskin ekstrem (1-4).
Ini bukan salah warga. Ini soal validasi. DTSEN yang tidak dimutakhirkan, survei yang tidak turun ke lapangan, dan ego sektoral antar data. Akibatnya bansos melenceng. Yang butuh tidak dapat, yang mampu kebagian.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah logika, satu salah, semua kena dampak. Bayangkan ada seorang ayah yang main judol. Karena itu, istrinya yang jualan sayur, anaknya yang masih sekolah, dan ibunya yang sakit diputus bansosnya.
Secara hukum kita kenal asas personal responsibility. Seseorang hanya bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam hukum pidana korupsi saja, pemblokiran aset bisa menyasar keluarga, tapi itu karena ada bukti aliran dana hasil kejahatan.
Lha ini? Belum tentu uang bansos dipakai judol. Bisa jadi uang pribadi. Tapi dampaknya ditanggung satu rumah. Ini bukan lagi jaring pengaman. Ini jaring yang menjerat.
Negara seharusnya hadir melindungi yang lemah. Anak tidak boleh putus gizi karena ulah orang tuanya. Lansia tidak boleh kehilangan BPJS karena anaknya salah jalan.
Ironisnya, publik melihat standar ganda. Untuk rakyat kecil, negara cepat dan tegas. Satu indikasi, langsung eksekusi massal satu KK. Lalu bagaimana dengan pejabat yang terbukti korupsi? Prosesnya panjang, hartanya belum tentu disita, keluarganya masih bisa menikmati.
Kalau logika pemblokiran kolektif mau dipakai, harusnya dimulai dari sana. Bekukan harta koruptor, termasuk yang ada di nama istri dan anak dalam satu KK. Itu baru adil.
Bansos bukan hadiah. Itu hak warga negara yang dijamin konstitusi. Memutus hak karena kesalahan satu orang sama dengan menghukum orang tidak bersalah. Pemerintah boleh tegas pada judol. Tapi jangan sampai, dalam mengejar satu pelaku, kita mengorbankan 3-4 orang lain yang lebih lemah.
Karena negara yang adil bukan negara yang paling cepat memotong, tapi negara yang paling teliti memilah (*)
