BEM Nusra Bertekad Kawal Kebijakan Pemerintah dan Dorong Ekonomi Daerah

Foto Bersama Pengurus BEM Nusantara NTB, Ketua STKIP Tamsis Bima, Dr Ibnu Khaldun M.Si, Pengurus BEM REMA STKIP Tamsis Bima Serta Narasumber Temu Daerah BEM Nusantara di Auditorium Sudirman STKIP Taman Siswa Bima, 12-13 Mei 2022.

Bima, Berita11.com— Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara bertekad mengawal kebijakan pemerintah daerah dan mendorong ekonomi daerah untuk tumbuh dan berkembang. Selain itu mendorong isu-isu sosial kemasyarakat menjadi atensi pengambil kebijakan.

Hal tersebut mengemuka dalam temu daerah ke-2 BEM Nusantara se-NTB yang berlangsung di kampus Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Taman Siswa (STKIP Tamsis) Bima, Kamis dan Jumat (12-13 Mei 2022).

Dalam sambutannya, Ketua Panitia Temu Daerah BEM Nusantara, Ujang Aryanto menyampaikan apresiasi kepada peserta yang hadir mengikuti kegiatan temu daerah. Adapun  tema kegaitan yaitu sinergitas BEM Nusra dalam mengawal kebijakan pemerintah guna mempercepat pertumbuhan ekonomi daerah.

“Terima kasih kepada ketua STKIP Taman Siswa dan Yayasan STKIP Taman Siswa Bima. Sumber anggaran kegiatan ini dari STKIP Taman siswa Bima dan registrasi dari peserta temu daerah serta danatur tidak terikat,” ujarnya.

Ketua BEM Republik Mahasiswa STKIP Tamsis Bima, Kusmadin juga menyampaikan apresiasi atas kehadiran peserta Temu Daerah BEM Nusantara. Dikatakannya, spirit para peserta temu daerah dalam rangka memberikan saran untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. 

“Kami hormati ketua STKIP Taman Siswa Bima, Ayahanda Dr Ibnu Khaldun M.Si, yang kami hormati pejabat Pemda, yang kami hormati korpus BEM Nusra dan Korda BEM Nusra Bali,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini mahasiswa dalam ambang kehancuran. Ketergantungan terhadap pemerintah. Padahal saat ini terdapat beberapa kebijakan yang menciderai konstitusi negara. “Sehingga dengan kegiatan ini bisa memberikan informasi yang jelas bagi pemerintah, sektor pendidikan dan mahasiswa dalam membangun bangsa dan negara,” ujarnya.

Koordinator BEM Nusantara NTB, Muhammad Taufik Hidayat menjelaskan, sejatinya, Temu Daerah BEM Nusra di kampus STKIP  Tamsis Bima sejatinya akan digelar pada Rabu, 11 Mei 2022, namun karena terdapat kendala sehingga harus diundur.

“Sebelumnya kita mohon permakluman, seharusnya pembukaan hari Rabu, tetapi karena ada kendala sehingga harus diundur,” ujarnya.

Dijelaskannya, kegiatan Temu Daerah BEM Nusantara diikuti 12 kampus dari Bima dan 10 kampus dari Lombok. Temu daerah membahas isu-isu daerah yang kemudian akan diangkat menjadi isu nasional. “Jadi kita sebagai mahasiswa tidak bisa menutup mata lagi. Karena berbagai event telah terselenggara di NTB seperti MotoGP di Lombok dan event MXGP di Pulau Sumbawa. Kita berusaha mengawal supaya peran mahasiswa lebih masif lagi. Kita lebih ke arah mengawal dan melakukan aksi. Karena ini adalah BEM Aliansi Indonesia, tidak hanya se-NTB tetapi kampus se-Indonesia,” ujarnya.

Dia mengingatkan, mahasisiwa memiliki fungsi mengawasi dan mengkritisi sebagai kebiajakan. “Jangan sampai kita tidak berpartisipasi, anggap sebagai pelajaran untuk kita ke depan lebih baik lagi. Mohon maaf apabila salah tutur kata,” ujarnya mengakhiri sambutan.

BACA JUGA:  STKIP Tamsis dan Unibraw Gelar Pelatihan PEKERTI, Peserta dari Berbagai Kampus

Kornus BEM Nusantara Bali Nusra, Ainun Samidah mengatakan, indeks pembangunan manusia (human development index/ HDI) Nusa Tenggara Barat (NTB) bertengger pada urutan terakhir dari seluruh daerah di Indonesia. “Kalau tidak salah IPM NTB di urutan 29. Walaupun MotoGP dan MGMP terlaksana, itu berarti pertumbuhan ekonomi dan kesehatan masih rendah,” ujar Ainun.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Nusa Tenggara Timur juga hampir sama dengan di NTB. Dirinya berkesempatan mengunjungi NTT yang juga menjadi provinsi masuk dalam wilayah BEM Nusantara Bali Nusra yang dipimpinnya.

“Saya sebelumnya sempat ke sana dan permasalahan tersebut menjadi sorotan secara nasional. Persentase 60-65 persen dari keseluruhan penduduk, totalnya dari anak muda.  Sektor perikanan belum maksimal. Itu juga menjadi PR kita sebagai anak muda. Jangan sampai kita hanya menjadi penonton di daerah kita sendiri,” kata dia.

BEM Diharapkan jadi Pengawal Kebijakan

Dr Ibnu Khaldun M.Si.

Sementara itu, Ketua STKIP Taman Siswa Bima, Dr Ibnu Khaldun M.Si,  berharap BEM Nusantara menjadi pengawal berbagai kebijakan pemerintah. Doktor jebolan Universitas Indonesia ini memuji kiprah BEM Nusantara, termasuk Kornus BEM Nusantara Bali Nusra, Ainun Samidah yang merupakan mahasiswa satu almamater dengan dirinya saat menempuh pendidikan S-1 Bahasa Inggris.

“Di NTB terdapat sekitar 23 kampus. BEM juga tidak hanya memiliki satu aliansi, tetapi beberapa. Bangun peradaban dan kekuatan,” kata Dr Ibnu Khaldun.

Dr Ibnu Khaldun menilai, BEM Nusra menjadi mitra pemerintah. Padahal selama ini badan eksekutif mahasiswa biasanya menjadi oposisi yang mengkritik dan mengawal kebijakan kebijakan pemerintah.

“Bahwa NTB hari ini program kritisnya soal pangan. Perguruan tinggi atau mahasiswa harus mengikuti isu isu besar. Apalagi di NTB yang memberikan pendapatan yang besar itu dari sektor pertambangan. Pulau Lombok itu mendapatkan keuntungan secara geo politik,” ujarnya.

Menurutnya, Bumi Gora yang saat ini dipimpin oleh duo doctor sedang berupaya memacu pembangunan dan kata kunci mewujudkan itu adalah membangun sinergi.

Dr Ibnu juga mengingatkan adanya hasil riset bahwa sebagian mahasiswa terlena saat kuliah, sehingga menempuh waktu kuliah lebih lama. “Jangan sampai menjadi mapala (mahasiswa paling lama), seharusnya kita membaggakan orang tua. Hasil riset dan data, tingkat pengangguran tertinggi itu dari daerah. Kenapa? Karena pengaruh tingkat kepemimpinan,” ujarnya.

Dikatakannya, setiap mahasiswa dan alumni perguruan tinggi harus memiliki berbagai keterampilan (soft skill) yang dibutuhkan oleh dunia kerja serta memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi atau higher order thinking skill (HOTS).

BACA JUGA:  Sebagian Tim Riset STKIP Tamsis Penerima Hibah Kompetitif Targetkan Publikasi di Jurnal Scopus

“Kita di (STKIP) Tamsis, 29 persennya lulusan di kepemimpinan. Misalnya menjadi kepala desa. Ini menjadi catatan catatan penting sebagai landasan. Kita harus memiliki pikiran yang tulus, sekolah terus S1, S2 dan seterusnya sehingga kita bisa memberikan sumbangsih untuk bangsa dan negara,” kata Dr Ibnu Khaldun mengakhiri sambutannya.

Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kabupaten Bima, H Haeruddin, menjelaskan, pemuda atau mahasiswa adalah asset terpentin dari sebuah bangsa. Hal itu juga yang tergambar dalam sejarah Jepang. Pasca serangan bom atom yang meluluh lantahkan Hirosima, kaisar Jepang tidak memikirkan kekayaan lain. Namun mengumpulkan pemuda dan para intelektual muda.

“Untuk kepemimpinan Bupati Bima dan Wakil bupati Bima, baru terbit RPJMD Nomor 21, padahal kita tahun 2024 akan melaksanakan Pemilu serentak, sehingga otomatis akan dilakukan revisi.  Peraturan mengisyaratkan harus dilakukan pergantian,” ujarnya.

Haeruddin mengatakan, secara umum pemerintah tidak alergi kritikan dari mahasiswa. Karena hal itu justru mempercepat cita-cita atau target pembangunan. Kesadaran tersebut sering disampaikannya kepada jajaran di birokrasi.

“IPM NTB ini nomor dua hari bawah, demikian juga IPM Kabupaten Bima nomor dua dari bawah sebelum Kabupaten Lombok Utara. Apa yang mempengaruhi IPM ini? Pendidikan kita capaian pendidikan wajib 9 tahun baru 7,8 persen dari target 13,29,” ujarnya.

Selain itu kata dia, masalah IPM juga dipengaruhi oleh data kesejahteraan dan angka kemiskinan yang belum terdata dan tertata dengan baik.  “Menjadi catatan saya sudah empat kali ganti Kadis Sosial terkait verifikasi  data kemiskinan. Kalau kita bandingkan datanya, sebenarnya kemiskinan di Bima 70 ribu lebih, akan tetapi di basis data kita lebih dari 400 ribu angka kemiskinan di Kab. Bima. Artinya program tidak tepat sasaran karena besar sekali basis datanya,” ujar dia.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Bima masih bermasalah. Padahal menjadi rujukan penanggulangan kemiskinan hingga tingkat daerah. Bahkan dirinya yang juga masuk dalam tim penanggulangan kemiskinan dan merupakan salah satu pejabat, masuk dalam data penerima dua LPG subsidi di kantor Kelurahan Lewirato Kecamatan Mpunda Kota Bima.

“Kalau kita sebenarnya tidak mungkin keluar dari daerah tertinggi kalau dilihat dari indikator capaiannya. Kabupaten Bima adalah kabupaten yang ketergantungan dana transfer dari pusat dan dana dari provinsi sampai 97 persen. Kalau tidak mengikuti ketentuan pemerintah pusat dan provinsi NTB, kita akan kewalahan,” ujarnya. [B-11]