Bima, Berita11.com– Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Kabupaten Bima mengkritik program “Selasa Menyapa” yang dijalankan Pemerintah Kabupaten Bima di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Ady–Irfan. Organisasi kemahasiswaan itu menilai program tersebut belum menunjukkan dampak konkret terhadap perbaikan kesejahteraan masyarakat.
Sekretaris DPC GMNI Kabupaten Bima, Andi Supriyanto, dalam keterangan tertulis yang diterima media ini, menyatakan bahwa program “Selasa Menyapa” lebih menonjolkan kedekatan simbolik antara pemimpin dan masyarakat, namun belum menyentuh persoalan mendasar yang dihadapi warga.
“Demokrasi bukan soal seberapa sering pemimpin turun menyapa, tetapi seberapa jauh kebijakan mampu memperbaiki kualitas hidup rakyat secara konkret dan berkelanjutan,” ujar Andi.
Menurutnya, sejumlah persoalan krusial di Kabupaten Bima hingga kini belum menunjukkan perubahan signifikan. Di antaranya layanan kesehatan yang dinilai lamban, proses administrasi kependudukan yang masih berbelit, serta kondisi infrastruktur jalan di berbagai wilayah yang dinilai memprihatinkan.
Selain itu, GMNI juga menyoroti harga kebutuhan pokok, khususnya LPG 3 kilogram, yang disebut terus menekan ekonomi rumah tangga kecil, terutama menjelang dan selama bulan suci Ramadan.
GMNI menilai, apabila dialog dalam program “Selasa Menyapa” hanya sebatas mendengar aspirasi tanpa tindak lanjut kebijakan yang jelas dan terukur, maka program tersebut berpotensi menjadi kegiatan seremonial semata.
“Jika aspirasi hanya berhenti di forum tanpa realisasi konkret, maka itu tidak akan menghasilkan perubahan struktural bagi kesejahteraan sosial,” tegas Andi.
Sebagai bentuk kontrol sosial, GMNI Bima meminta Pemerintah Kabupaten Bima membuka data secara transparan terkait pelaksanaan program tersebut. Organisasi itu menantang pemerintah daerah untuk mempublikasikan jumlah aduan yang masuk, yang telah diproses, serta yang sudah diselesaikan.
Selain itu, GMNI juga meminta adanya evaluasi dampak program terhadap perbaikan layanan publik dan kesehatan, serta transparansi alokasi dan realisasi anggaran kegiatan “Selasa Menyapa”.
GMNI menegaskan akan terus mengawal kebijakan pemerintah daerah agar tidak terjebak pada pencitraan, melainkan benar-benar berorientasi pada penyelesaian persoalan mendasar masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kabupaten Bima belum memberikan tanggapan resmi terkait pernyataan sikap DPC GMNI Kabupaten Bima tersebut. [B-19]
Follow informasi Berita11.com di Google News
