Mataram, Berita11.com– Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 menilai Pilkada Serentak 2029 akan menjadi salah satu kontestasi politik paling terbuka dalam sejarah Nusa Tenggara Barat (NTB) seiring dimulainya fase regenerasi kepemimpinan di sejumlah daerah.
Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, mengatakan Kabupaten Lombok Tengah, Kota Mataram, dan Kabupaten Lombok Utara dipastikan menghadapi pergantian kepemimpinan karena kepala daerahnya telah menyelesaikan dua periode masa jabatan dan tidak dapat kembali mencalonkan diri.
“Ketika figur petahana tidak bisa maju lagi, ruang politik menjadi lebih terbuka. Ini peluang bagi tokoh-tokoh baru untuk tampil,” kata Bambang yang akrab disapa Didu di Mataram, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut membuka peluang lahirnya generasi baru pemimpin daerah sekaligus menciptakan persaingan politik yang lebih kompetitif dibandingkan pilkada sebelumnya.
Didu menilai politik NTB kini memasuki fase regenerasi yang tidak dapat dihindari akibat pembatasan masa jabatan kepala daerah. Karena itu, Pilkada 2029 tidak lagi hanya ditentukan oleh popularitas, melainkan kemampuan kandidat membangun kepercayaan publik sejak dini.
“Pertanyaannya bukan siapa yang populer hari ini, tetapi siapa yang sudah bekerja membangun kepercayaan publik sebelum tahapan pilkada dimulai,” ujarnya.
Ia melihat sejumlah figur potensial mulai bermunculan dari kalangan wakil kepala daerah, anggota legislatif, birokrat, akademisi, pengusaha, tokoh agama, hingga aktivis sosial.
Meski demikian, Didu mengingatkan bahwa waktu sekitar tiga tahun menuju Pilkada 2029 bukanlah periode yang panjang untuk membangun modal politik.
“Dalam politik elektoral, tiga tahun itu pendek, terutama bagi kandidat yang belum memiliki tingkat keterkenalan yang memadai,” katanya.
Menurut Didu, perubahan perilaku pemilih di NTB juga menjadi faktor penting. Ia menilai masyarakat kini semakin kritis dan tidak mudah dipengaruhi kampanye sesaat menjelang pemungutan suara.
Ia mencontohkan hasil Pilgub NTB dan Pilkada Lombok Timur yang menunjukkan petahana tidak selalu mampu mempertahankan kekuasaan ketika masyarakat menghendaki perubahan.
“Petahana bisa kalah, dan kandidat baru bisa menang jika mampu meyakinkan masyarakat,” ujarnya.
Selain menyoroti kesiapan kandidat, Didu juga meminta penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu, mulai memperkuat pendidikan politik masyarakat guna meningkatkan partisipasi pemilih dan menekan angka golput.
Menurutnya, demokrasi yang sehat tidak hanya ditentukan oleh siapa yang menang dalam pemilihan, tetapi juga oleh tingkat keterlibatan masyarakat dalam proses politik.
Dengan adanya pergantian kepemimpinan di sejumlah daerah strategis di Pulau Lombok, Pilkada 2029 diperkirakan menjadi momentum penting yang akan menentukan arah politik NTB dalam satu dekade mendatang.
“Masyarakat mungkin baru mencoblos pada 2029. Tetapi bagi para kandidat, jam politik sebenarnya sudah berjalan sekarang,” kata Didu.[B-25]
Follow informasi Berita11.com di Google News
