Bima, Berita11.com— Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bima mencatat inflasi tahunan atau year on year (y-on-y) pada April 2026 mencapai 4,23 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 112,69.
Angka tersebut dinilai cukup tinggi dan berpotensi mempengaruhi daya beli masyarakat hingga meningkatkan risiko kemiskinan di daerah.
Ekonom Universitas Mataram, Firmansyah mengatakan, tingkat inflasi Kota Bima saat ini telah melampaui target nasional sehingga perlu menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Inflasi 4,23 persen menunjukkan tekanan harga yang relatif tinggi. Ini dapat mempengaruhi stabilitas ekonomi daerah, terutama daya beli masyarakat berpenghasilan tetap,” ujar Firmansyah kepada Berita11.com, Rabu (13/5/2026).
Menurutnya, kenaikan harga sejumlah komponen kebutuhan masyarakat, terutama sektor pendidikan dan transportasi, menjadi salah satu pemicu meningkatnya inflasi di Kota Bima.
Ia menjelaskan, biaya pendidikan biasanya mengalami kenaikan menjelang tahun ajaran baru, mulai dari uang sekolah, perlengkapan pendidikan, seragam, hingga kebutuhan penunjang lainnya.
“Karena pengeluaran pendidikan bersifat wajib bagi rumah tangga, kenaikannya langsung tercermin dalam inflasi daerah,” katanya.
Selain itu, kenaikan tarif transportasi, khususnya angkutan darat dan udara, juga ikut mendorong naiknya harga barang dan jasa di pasaran.
Namun menurut Firmansyah, dampak terbesar justru berasal dari meningkatnya biaya distribusi angkutan darat.
“Kalau dicermati, alur keluar masuk barang lewat udara lebih kecil dibanding darat. Saya kira yang paling signifikan ketika angkutan darat membengkak cost-nya,” jelasnya.
Firmansyah menegaskan, inflasi yang terus meningkat sangat berpengaruh terhadap kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan sehari-hari.
“Apakah inflasi berpengaruh pada daya beli? Tentu saja. Yang dikhawatirkan meningkatnya angka kemiskinan,” tegasnya.
Ia menilai pemerintah daerah sejauh ini cukup aktif melakukan pengendalian inflasi melalui operasi pasar, pemantauan harga, dan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Meski demikian, ia menekankan efektivitas pengendalian inflasi masih perlu diperkuat, terutama pada aspek distribusi barang, penguatan data pangan, dan stabilisasi pasokan dalam jangka panjang.
“Pemerintah daerah harus bergerak cepat menjaga pasokan dan distribusi barang pokok agar inflasi tetap terkendali,” pungkasnya.
Sebelumnya Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bima mencatat inflasi tahunan (year on year/y-on-y) pada April 2026 sebesar 4,23 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) mencapai 112,69. Angka ini menunjukkan kenaikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kepala BPS Kota Bima, Tuti Juhaeti, menjelaskan bahwa inflasi terjadi akibat kenaikan harga pada seluruh kelompok pengeluaran. “Secara umum, hampir semua kelompok mengalami kenaikan harga, sehingga mendorong inflasi tahunan di Kota Bima,” ujarnya.
Selain inflasi tahunan, BPS juga mencatat inflasi bulanan (month to month/m-to-m) sebesar 0,28 persen dan inflasi tahun kalender (year to date/y-to-d) sebesar 2,09 persen.
Sejumlah kelompok pengeluaran menjadi penyumbang utama inflasi. Kelompok pendidikan mencatat kenaikan tertinggi sebesar 6,97 persen, diikuti kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,78 persen serta transportasi sebesar 4,03 persen. Sementara itu, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran mengalami inflasi 4,34 persen, dan kelompok pakaian serta alas kaki naik 1,12 persen.
Menurut Tuti Juhaeti, kenaikan pada sektor pendidikan dipicu oleh biaya pendidikan seperti perguruan tinggi dan sekolah. Di sisi lain, sektor transportasi terdorong oleh kenaikan tarif angkutan, terutama angkutan udara.
Komoditas yang dominan menyumbang inflasi antara lain emas perhiasan, tarif angkutan udara, biaya pendidikan tinggi, rokok, ayam hidup, tomat, serta air kemasan. Selain itu, berbagai makanan jadi seperti bakso dan ikan bakar juga ikut mendorong kenaikan harga.
Meski demikian, beberapa komoditas turut menahan laju inflasi atau mengalami deflasi, seperti ikan nila, bawang merah, cabai rawit, bawang putih, serta tarif angkutan antar kota.
BPS menilai, tekanan inflasi di Kota Bima masih dipengaruhi oleh fluktuasi harga pangan, biaya jasa transportasi, serta kebutuhan pendidikan dan konsumsi masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan dapat terus menjaga stabilitas harga, terutama pada komoditas strategis yang sering bergejolak. [B-19]
Follow informasi Berita11.com di Google News
