Bima, Berita11.com – Akademisi Universitas Nggusuwaru Bima, Hartoyo, menilai perekonomian Indonesia saat ini menghadapi tekanan ganda atau double pressure effect yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian daerah, termasuk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Hartoyo menjelaskan, tekanan pertama berasal dari kondisi makro ekonomi nasional yang ditandai dengan pelemahan nilai tukar rupiah hingga menembus Rp18.000 per dolar Amerika Serikat dan penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan meningkatnya ketidakpastian ekonomi dan menurunnya kepercayaan investor.
“Pelemahan rupiah dan penurunan IHSG berpotensi meningkatkan biaya modal, memicu inflasi, serta menekan daya beli masyarakat,” ujar alumnus S3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga ini kepada Berita11.com, Jumat (12/6/2026).
Selain tekanan eksternal tersebut, dunia usaha juga menghadapi tekanan internal setelah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 yang membatasi pemanfaatan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5 persen. Kebijakan itu mengembalikan sebagian badan usaha seperti CV dan PT ke skema PPh Badan sebesar 22 persen atas laba kena pajak.
Menurut Hartoyo, kombinasi kedua faktor tersebut menciptakan fenomena double pressure effect, yakni tekanan ekonomi akibat kondisi makro yang tidak kondusif sekaligus meningkatnya biaya usaha.
Ia mengutip pandangan mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang berulang kali menegaskan bahwa gejolak ekonomi global, pelemahan nilai tukar, dan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan dapat memberikan tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional melalui jalur inflasi, investasi, dan biaya produksi. Sementara ekonom Chatib Basri menilai pelemahan rupiah tidak hanya mencerminkan faktor domestik, tetapi juga persepsi investor terhadap risiko ekonomi yang dapat memengaruhi keputusan investasi dan ekspansi usaha.
Hartoyo mengatakan dampak kondisi tersebut diperkirakan cukup besar bagi NTB karena struktur perekonomian daerah masih didominasi sektor UMKM, perdagangan, pariwisata, pertanian, peternakan, dan jasa.
Menurutnya, pelemahan rupiah akan meningkatkan harga berbagai barang dan input produksi yang masih bergantung pada pasar global, seperti pupuk, pestisida, mesin pertanian, suku cadang kendaraan, alat elektronik, dan bahan baku industri kecil. Akibatnya, biaya produksi meningkat, harga barang naik, inflasi daerah berpotensi bertambah, dan daya beli masyarakat menurun.
“Pada saat yang sama, perubahan kebijakan perpajakan juga menambah beban usaha bagi UMKM berbadan hukum yang sebelumnya menikmati tarif PPh Final 0,5 persen, sehingga ruang ekspansi usaha menjadi lebih terbatas,” katanya.
Hartoyo juga mengutip pandangan ekonom Faisal Basri yang menyebut UMKM sebagai tulang punggung perekonomian Indonesia karena menyerap sebagian besar tenaga kerja nasional. Karena itu, peningkatan biaya produksi maupun beban fiskal perlu diantisipasi agar tidak mengurangi kemampuan UMKM untuk bertahan dan berkembang.
Di sektor investasi, Hartoyo menilai kondisi pasar keuangan yang kurang kondusif berpotensi memperlambat arus investasi ke NTB, terutama pada sektor pariwisata, perhotelan, properti, dan usaha produktif lainnya.
Meski demikian, ia mengakui pelemahan rupiah juga dapat memberikan keuntungan berupa meningkatnya daya tarik destinasi wisata seperti Lombok dan Sumbawa bagi wisatawan mancanegara karena biaya wisata menjadi relatif lebih murah. Namun, manfaat tersebut belum tentu mampu mengimbangi kenaikan biaya operasional yang ditanggung pelaku usaha pariwisata.
Kondisi serupa juga terjadi pada sektor pertanian dan peternakan. Walaupun terdapat peluang peningkatan daya saing komoditas berorientasi ekspor, kenaikan harga pupuk, pakan ternak, dan sarana produksi lainnya berpotensi mengurangi keuntungan petani dan peternak.
Hartoyo mengutip pendapat Chatib Basri yang menyatakan bahwa depresiasi nilai tukar memang dapat meningkatkan daya saing ekspor dan sektor pariwisata, tetapi manfaatnya sering kali tidak optimal apabila struktur produksi masih bergantung pada bahan baku impor.
Dalam jangka pendek, Hartoyo memperkirakan kondisi tersebut dapat mendorong dunia usaha melakukan efisiensi melalui penundaan investasi, pengurangan jam kerja, hingga pembatasan perekrutan tenaga kerja baru. Situasi itu berpotensi meningkatkan tingkat pengangguran terbuka dan memperlambat aktivitas ekonomi daerah.
“Perlambatan dunia usaha juga dapat berdampak pada penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi sehingga memengaruhi kapasitas fiskal pemerintah daerah,” ujarnya.
Untuk menghadapi kondisi tersebut, Hartoyo mendorong Pemerintah Provinsi NTB mengambil langkah adaptif melalui penguatan dukungan terhadap UMKM, perluasan akses pembiayaan, hilirisasi produk unggulan daerah, peningkatan daya saing investasi, serta penguatan sektor-sektor produktif yang mampu menciptakan lapangan kerja.
Ia menilai langkah tersebut sejalan dengan pandangan Sri Mulyani yang menekankan pentingnya memperkuat daya tahan ekonomi daerah melalui penguatan sektor produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perluasan akses pembiayaan bagi UMKM. Sementara itu, Chatib Basri menilai peningkatan investasi dan produktivitas menjadi kunci utama menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah ketidakpastian global.
“Penguatan UMKM, hilirisasi produk unggulan daerah, dan peningkatan iklim investasi menjadi strategi yang relevan bagi NTB untuk menghadapi fenomena double pressure effect saat ini,” kata Hartoyo.
Sampai saat ini nilai tukar rupiah terhadap dolar belum stabil. Demikian juga IHSG walaupun pemerintah berupaya melakukan berbagai intervensi. [B-22]
Follow informasi Berita11.com di Google News
