Dompu, Berita11.com— Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKD dan PSDM) Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, akan menelusuri dugaan penggunaan ijazah palsu oleh sejumlah aparatur sipil negara (ASN) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Kepala BKD dan PSDM Kabupaten Dompu, Ajuardana, mengatakan pihaknya akan melakukan peninjauan apabila terdapat laporan atau pengaduan terkait dugaan penggunaan ijazah yang tidak sah tersebut.
“Pihak kami akan menelusuri dan melakukan peninjauan. Namun, kami hanya meninjau apabila ada yang melaporkan bahwa PPPK tersebut menggunakan ijazah yang diduga palsu. Karena semua data yang masuk sudah diverifikasi,” jelas Ajuardana saat dikonfirmasi Berita11.com, Minggu (15/11/2026).
Meski demikian, Ajuardana memastikan pihaknya tetap merespons setiap laporan maupun pengaduan yang masuk terkait persoalan tersebut.
“Insyaallah, kami akan tetap merespons setiap laporan atau pengaduan yang masuk,” ujarnya.
Pada bagian lain Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu, H Rifaid yang dikonfirmasi Berita11.com, mengisyaratkan akan menelusuri persoalan tersebut. Karena sedang berada di luar daerah pihaknya tidak bisa menyampaikan pernyataan lebih lanjut.
Sebelumnya, puluhan ASN PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Dompu diduga menggunakan ijazah bermasalah saat mengikuti proses seleksi penerimaan ASN.
Dugaan tersebut mencuat setelah LSM Rumah Demokrasi melakukan penelusuran terhadap sejumlah dokumen ijazah yang digunakan para PPPK. Berdasarkan hasil investigasi organisasi tersebut, sejumlah data pemilik ijazah disebut tidak ditemukan dalam pangkalan data PDDikti.
Aktivis Rumah Demokrasi berinisial J, seperti dikutip dari TamboraPress, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak menemukan kecocokan data nomor seri ijazah, nama perguruan tinggi maupun catatan akademik sejumlah pemilik ijazah di PDDikti.
“Kami sudah cek di PDDikti, tetapi tidak ditemukan catatan apa pun terkait puluhan oknum pemilik ijazah itu,” ungkap J kepada TamboraPress, Kamis (12/11/2026).
Ijazah yang dipersoalkan tersebut diterbitkan Universitas Tritunggal Surabaya, Jawa Timur. Perguruan tinggi itu disebut pernah membuka program perkuliahan jarak jauh di wilayah Kabupaten Bima melalui kerja sama dengan Yayasan UBS (Universitas Bima Sakti).
Masih disitat dari TamboraPress, kerja sama tersebut dituangkan melalui nota kesepahaman (MoU) sekitar Maret 2010. Program perkuliahan itu menjaring mahasiswa dari Kabupaten Bima, Kota Bima, Kabupaten Dompu, termasuk Kecamatan Pekat, hingga Kabupaten Sumbawa.
Persoalan legalitas penyelenggaraan pendidikan tersebut juga disebut pernah berujung pada proses hukum. Pengadilan Negeri Raba Bima melalui Putusan Nomor 210/Pid.B/2011/PN.RBI tertanggal 16 Juni 2011 menjatuhkan putusan pidana terhadap seorang pengelola yayasan berinisial S terkait penyelenggaraan satuan pendidikan tanpa izin resmi pemerintah.
Selain itu, Pengadilan Negeri Waingapu melalui Putusan Nomor 139/Pid.B/2012/PN.WNP pada 2012 juga menjatuhkan hukuman pidana penjara dan denda terhadap dua pengguna ijazah asal Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima dalam perkara seleksi CPNS. Dalam perkara tersebut, ijazah dinyatakan tidak sah berdasarkan keterangan Kopertis Wilayah VII.
J menyebutkan, jumlah guru berstatus PPPK penuh waktu dan paruh waktu yang diduga terkait dengan persoalan ijazah tersebut mencapai lebih dari 20 orang di Kecamatan Pekat.
Menindaklanjuti temuan itu, J bersama sejumlah rekannya dari LSM Rumah Demokrasi telah mendatangi kantor BKD dan PSDM Kabupaten Dompu pada Selasa (10/11/2026). Mereka meminta pemerintah daerah melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap ijazah yang digunakan para PPPK dalam proses seleksi maupun pengangkatan.
“Iya, betul. Dua hari lalu kami sudah menghadap ke BKD dan PSDM, meminta untuk diperiksa,” tegasnya. [B-22]
Follow informasi Berita11.com di Google News
