Kota Bima, Berita11.com— Massa aksi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Cabang Bima mencopot foto Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, yang terpajang di Kantor DPRD Kota Bima, Kamis (12/11/2026).
Foto yang masih terbingkai tersebut diturunkan oleh dua mahasiswa setelah massa berhasil masuk ke dalam gedung DPRD. Bingkai foto itu kemudian ditenteng dalam posisi terbalik, diarak di tengah kerumunan massa, sebelum akhirnya dibawa pulang oleh demonstran.
Sebelum mencopot foto Gibran, mahasiswa terlebih dahulu menyampaikan orasi secara bergantian di depan Kantor DPRD Kota Bima. Tak lama berselang, sejumlah mahasiswa merangsek masuk ke dalam gedung.
Aksi tersebut sempat dihalau aparat Polres Bima Kota. Namun, karena jumlah massa lebih banyak, sejumlah mahasiswa berhasil melewati pengawalan polisi dan masuk ke dalam gedung.
Di dalam ruangan, dua mahasiswa mengenakan almamater merah marun naik ke atas meja pimpinan DPRD. Keduanya kemudian mencopot bingkai foto Wakil Presiden yang terpajang di dinding, sementara sejumlah mahasiswa lainnya mengawal aksi tersebut.
“Hari ini kami mahasiswa dari IMM Cabang Bima berkomitmen menurunkan foto Wapres RI yang bermasalah terkait keabsahan suket ijazah,” kata Ketua PC IMM Bima, M. Yahya.
Setelah berhasil diturunkan, belasan mahasiswa berpose bersama sambil memegang bingkai foto tersebut dalam posisi terbalik. Selanjutnya, bingkai foto dibawa keluar dari ruangan Kantor DPRD Kota Bima.
Di halaman kantor DPRD, ratusan mahasiswa lainnya telah menunggu. Bingkai foto Gibran kemudian diangkat tinggi-tinggi dan diarak di tengah kerumunan massa. Aksi tersebut disambut teriakan dan tepuk tangan demonstran sebelum akhirnya bingkai foto dibawa pulang oleh massa aksi.
Sebelum berunjuk rasa di DPRD Kota Bima, massa IMM Cabang Bima yang dipimpin Koordinator Lapangan (Korlap), Wisdarjon, terlebih dahulu menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Bima.
Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak penegakan hukum terhadap korporasi dan individu yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan, termasuk kewajiban pemulihan ekologis.
Massa juga mendesak Kapolri mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal, mengungkap aktor intelektual dan pihak-pihak yang terlibat, serta menjamin perlindungan terhadap aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil.
Selain itu, mereka meminta DPR RI memanggil KPU dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mengklarifikasi persoalan persyaratan administrasi pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang berkaitan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).
Massa juga mendesak DPR RI menjalankan fungsi pengawasan dan mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD NRI Tahun 1945.
Sementara pada skala Kabupaten Bima, IMM mendesak Bakesbangpol menyusun peta kerawanan konflik sosial dan membangun sistem deteksi dini. Mereka juga meminta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) membentuk mekanisme resolusi konflik melalui dialog, mediasi, dan penyelesaian akar persoalan.
Tuntutan lainnya, DPRD Kabupaten Bima diminta menggelar rapat dengar pendapat (RDP) lintas sektor untuk mengevaluasi penanganan konflik sekaligus menjamin akses jalan dan pelayanan publik.
IMM juga mendesak Pemerintah Kabupaten Bima bersama BPBD NTB melakukan restorasi kawasan hutan terbakar seluas 8.578,58 hektare serta memperketat pengawasan alih fungsi lahan. Selain itu, pemerintah daerah diminta melakukan normalisasi sungai dan drainase di seluruh wilayah rawan banjir.
Tuntutan massa tersebut mendapat respons dari anggota legislatif Kabupaten Bima. Setelah menyampaikan aspirasi di depan kantor DPRD setempat, massa kemudian melanjutkan demonstrasi ke Kantor DPRD Kota Bima.
Di tingkat Kota Bima, IMM Cabang Bima mendesak pemerintah daerah menjamin distribusi air bersih secara merata di 19 kelurahan terdampak kekeringan serta membangun infrastruktur air bersih yang berkelanjutan.
Mereka juga meminta keterbukaan informasi mengenai besaran dan realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk penanganan darurat kekeringan.
Pada sektor persampahan, IMM mendesak Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH) meningkatkan fasilitas dan pelayanan pengelolaan sampah. Hal itu mencakup ketersediaan armada pengangkut, tempat penampungan sementara, sarana pemilahan, hingga fasilitas pengolahan sampah yang menjangkau seluruh kelurahan.
Selain itu, mahasiswa meminta DLH memublikasikan hasil investigasi aktivitas pertambangan Galian C, memeriksa legalitas operasional, serta menindak hingga mencabut izin apabila ditemukan pelanggaran ketentuan.
Ketua IMM Cabang Bima, M. Yahya, mengatakan aksi tersebut dilatarbelakangi berbagai persoalan nasional maupun daerah, mulai dari kerusakan lingkungan, penegakan hukum, persoalan demokrasi hingga tata kelola pemerintahan.
Menurutnya, hak dasar masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, termasuk memperoleh udara dan air bersih, semakin terancam akibat kerusakan ekologis yang tidak terkendali.
Ia menyoroti data kebakaran hutan dan lahan sepanjang Januari hingga Juli 2026 yang disebut mencapai 202.004,30 hektare. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pengawasan, tanggung jawab korporasi, serta keberpihakan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Selain persoalan lingkungan, Yahya juga menyoroti dugaan penyadapan ilegal terhadap aktivis, jurnalis, organisasi masyarakat, dan pejabat publik. Ia menilai dugaan tersebut menjadi ancaman serius terhadap kebebasan sipil apabila kewenangan aparat digunakan untuk mengawasi masyarakat secara melawan hukum.
Terkait polemik persyaratan administrasi pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, ia menegaskan pentingnya keterbukaan dan kepastian hukum. Menurutnya, persoalan yang berkaitan dengan putusan MA dan MK tidak boleh berhenti sebagai perdebatan politik, tetapi harus dijawab melalui mekanisme konstitusional.
Di daerah, Yahya turut menyoroti persoalan banjir, kekeringan, konflik sosial yang berujung pemblokiran jalan, serta lemahnya mitigasi bencana di Kabupaten dan Kota Bima.
Ia menyebut, hingga Oktober 2026, BPBD mencatat sebanyak 13.269 jiwa atau 4.269 kepala keluarga (KK) di 27 desa pada delapan kecamatan di Kabupaten Bima masih terdampak kekeringan.
Sementara di Kota Bima, sebanyak 19 kelurahan disebut terdampak kekeringan ekstrem. Timbulan sampah juga mencapai 82,56 ton per hari, sedangkan aktivitas pertambangan Galian C menuai pengaduan masyarakat terkait dampak lingkungan dan legalitas operasional.
Yahya menilai berbagai persoalan tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan tidak semata-mata berkaitan dengan infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menyangkut keberpihakan pemerintah dalam menjamin hak masyarakat atas air bersih, lingkungan sehat, pelayanan publik, dan ruang hidup yang aman.
“Seluruh persoalan tersebut memperlihatkan bahwa krisis hari ini bukan hanya krisis lingkungan, hukum, atau pemerintahan, melainkan juga krisis tanggung jawab dan keberpihakan,” ujarnya. [B-25]
Follow informasi Berita11.com di Google News
