Bima, Berita11.com— Petani jagung yang terhimpun dalam Persatuan Masyarakat Bolo (PMB) Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, kembali berunjuk rasa dan memblokade jalan negara Lintas Bima-Sumbawa di persimpangan Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, Senin (9/1/2023).
Itu adalah aksi ketiga yang dilakukan sejumlah petani jagung. Mereka mendesak pemerintah segera mengevaluasi dan mancabut izin distributor pupuk di Kabupaten Bima, CV Lawa Mori yang diduga memerintahkan pengecer menggelembungkan data distribusi pupuk bersubsidi yang diterima pengecer.
Dalam orasinya, salah satu perwakilan massa, Yasin menyorot distributor pupuk di Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima yang diduga menyelewengkan pupuk bersubsidi dengan modus ‘menekan’ pengecer selaku mitranya di lapangan untuk menginput data (laporan) ke dalam aplikasi T-Pubers. Padahal jumlah pupuk hasil distribusi yang diterima pengecer hanya 10 ton, sedangkan para pengecer ditekankan agar mengiput telah menerima distribusi pupuk 19500 Kg atau 19 ton 500 Kg.
“Inilah yang diungkap oleh UD Doro Tonda selaku pengecer yang tidak mau menerima permintaan dari distributor CV Lawa Mori,” kata Yasin dalam orasinya.
Yasin juga mengungkapkan, tekanan dari pihak distributor pupuk juga dialami pengecer pupuk di UD Zam-Zam Desa Tonda Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima. Mestinya kuota alokasi untuk pengecer setempat hingga akhir tahun 2022 sebanyak 26 ton, namun pengecer setempat disuruh menginput ke dalam sistem T-Pubers hanya 16 ton.
“Ironisnya, meski UD Zam-Zam sudah membayar tebusan pelunasan, namun angka 16 ton ini tidak didistribusikan Desember tahun 2022, melainkan dijanjikan akan didrop awal tahun 2023,” ungkap Yasin.
Menurut Yasin, karena persoalan tersebut, para petani di Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima dirugikan karena kekurangan pasokan pupuk subsidi. Untuk itu, PMB meminta kepada Pemerintah Kabupaten Bima untuk merekomendasi ke Pupuk Kaltim NTB dan Pupuk Indonesia agar mencabut izin operasional distributor di wilayah setempat yang diduga menyelewengkan pupuk bersubsidi dengan modus operandi melalui laporan data fiktif.
Yasin mengisyaratkan, PMB Kabupaten Bima akan terus menggelar aksi serupa selama Pemerintah Kabupaten Bima belum merespon tuntutan mereka.
Akibat aksi massa PMB yang sempat menutup ruas jalan, lalu lintas di persimpangan Desa Bolo Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima sempat terganggu dan menumpuk dalam satu lajur.
Aksi massa berlangsung damai dengan dikawal ketat aparat kepolisian. Aksi massa PMB yang dimulai pukul 09.00 Wita itu berakhir sekira pukul 10.30 Wita. Setelah itu massa membubarkan diri dengan tertib.
Sebagaimana dilansir Berita11.com sebelumnya, Direktur CV Lawa Mori, Anisa yang dikonfirmasi sejumlah wartawan di kediamannya di Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima tidak berada di tempat.
“Beliau (ibu Nisa,red) sama bapak sudah keluar. Nanti akan saya kasih tahu kedatangan bapak-bapak,” ujar salah satu anak pengusaha tersebut kepada wartawan.
Sejumlah warga yang ada di kediaman Direktur CV Lawa Mori juga menyampaikan kepada sejumlah wartawan bahwa pimpinan perusahaan tersebut tidak berada di rumah. “Ibu Nisa tidak ada, mereka masih di luar,” kata seorang perempuan yang enggan menjelaskan namanya
Gagal memperoleh konfirmasi langsung, sejumlah wartawan berupaya mengkonfirmasi Direktur CV Lawa Mori melalui nomor telepon selularnya. Saat ditelpon Anisa tidak mengangkat telpon wartawan. Demikian saat dikirimi pesan singkat melalui short message service (SMS) maupun saat dikonfirmasi melalui layanan pesan media sosial whatshapp tidak direspon.
Distributor Klaim sudah ada Kesepakatan soal Input lebih Jumlah Pupuk Diterima
Berselang beberapa hari, Direktur CV Lawa Mori menjelaskan bahwa pihaknya tidak pernah memaksa pengecer pupuk menginput data penerimaan pupuk bersubsidi dalam aplikasi pelaporan TPubers Kementan melebihi pupuk yang diterima oleh para pemilik kios pengecer di lapangan.
Menurutnya hal itu sudah dikomunikasikan dengan baik dan diklarifikasi dengan para pengecer. Pihaknya tidak membantah bahwa ada penginputan data pupuk bersubsidi yang diterima melebihi jumlah real di lapangan.
“Saya sudah sampaikan kepada pengecer yang komplain tersebut. Kalo memang tidak mau di TPubers kan tinggal di delete (hapus) saja data pelaporannya kemarin. Sudah mereka delete juga kok saat itu. Kenapa seperti itu? Awalnya supaya tidak terjadi lagi kekurangan pupuk dan itu akan didistribusikan pada bulan Januari 2023. Bukan barangnya tidak ada,” katanya dikutip dari Barandantbnews.com.
Anisa mengklaim tidak ada pengecer yang keberatan dengan penginputan data di aplikasi TPubers Kementan melebihi jumlah real yang diterima para pengecer. Menurutnya, pupuk bersubsidi yang diinput melebihi jumlah real di lapangan itu akan didistribusikan pada Januari 2023 mendatang. [B-17]
