Bima, Berita11.com— Massa Forum Rakyat Sipil Nusa Tenggara Barat (FRAKSI NTB) menggelar unjuk rasa di depan kantor Koordinator Wilayah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Korwil UPT Dikbudpora) Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima Senin (5/2/2024).
Massa yang dikoordinir Rahman menyorot dugaan manipulasi peserta didik (siswa) oleh sejumlah sekolah di wilayah Kabupaten Bima untuk menggelembungkan penerimaan bantuan operasional sekolah (BOS)
Dalam aksinya massa menyampaikan sedikitnya tiga pokok tuntutanya, yaitu meminta aparatur sipil negara (ASN) terutama para kepala sekolah agar bersikap netral pada Pemilu 2024. Selain itu, mendesak Inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) mengaudit investigasi bantuan operasional sekolah (BOS) seluruh satuan pendidikan di Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima, karena diduga menggunakan data fiktif.
Selain itu, massa juga meminta kepala Dinas Dikbudpora yang sekaligus .Penjabat Korwil UPT Dinas Dikbudpora Kecamatan Madapangga.
“Dinas pendidikan adalah dinas yang menciptakan masyarakat di Kecamatan Madapangga, namun pimpinan Korwil Madapangga sudah menunjukan ketidakmampuan untuk memimpin jajaran pendidikan di Kecamatan Madapangga,” kata Rahman dalam orasinya.
Dia menyebut aksi massa sebagai bentuk kekecewaan terhadap Korwil UPT Dinas Dikbudpora Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima.
“Kami tidak akan bubar di depan kantor Korwil Pendidikan Madapangga sebelum Korwil Madapangga hadir di depan massa aksi untuk dialog dengan kami,” isyarat Rahman.
Tak lama kemudian, Kepala Dinas Dikbupora Kabupaten Bima, Zunaidin menemui massa dan beruadiensi Forum Rakyat Sipil NTB.
Berkaitan potensi penggelembungan dana BOS, pihaknya selalu mengingatkan kepala sekolah dan Korwil UPT Dinas Dikbudpora agar tidak menyalahagunakan dana BOS. “Apabila ada kepala sekolah yang nakal dengan dana BOS akan dicopot dari jabatan kepala sekolahnya,” kata Zunaidin.
Zunaidin juga meminta agar massa membuktikan secara hukum sekolah yang diduga melakukan penggelembungan peserta didik sehingga bisa diproses hukum.
Sementara itu, perwakilan anggota massa Forum Rakyat Sipil Nusa Tenggara Barat, Aries menyatakan, dugaan manipulasi data peserta didik atau penggelembungan dana BOS terjadi pada setiap sekolah di Kecamatan Madapangga Kabupaten Bima.
Setelah puas mengikuti proses audiensi, massa membubarkan diri dengan tertib.
Pada bagian lain, sumber Berita11.com yang merupakan mantan pengawas pendidikan di Kabupaten Bima menyebut, temuan mencengankan hasil monitoring atau pengawasan pada sejumlah satuan pendidikan di Kabupaten Bima berkaitan pengelolaan dana BOS, di antaranya manipulasi data peserta didik, di antaranya anak putus sekolah atau sudah lama tidak masuk sekolah masih dilaporkan sebagai peserta didik sehingga memengaruhi jumlah penerimaan dana BOS di wilayah Kabupaten Bima.
Kondisi tersebut bukan saja pada satu sekolah, namun ditemukan pada sejumlah sekolah di Kabupaten Bima. [B-12]
Follow informasi Berita11.com di Google News
