Jakarta, Berita11.com—Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), mengingatkan Bawaslu agar mengawasi serius pemutakhiran data pemilih pada Pemilu serentak 2024.
Hal tersebut dikemukakan orang nomor satu di Republik Indonesia itu saat Konsolidasi Nasional (Konsolnas) Bawaslu yang berlangsung di Gedung Bidakaram Jakarta, Sabtu (17/12/2022).
Presiden menegaskan, berkaitan pemutakhiran data pemilih, Bawaslu harus cermat dalam mengawasi, karena selalu menjadi masalah setiap Pemilu.
“Soal pemilih ini harus ditangani secara serius. Jangan sampai ada hal pilih rakyat kita yang ditelantarkan,” kata Presiden Jokowi mengingatkan ribuan anggota Bawaslu provinsi dan Bawaslu kabupaten se-Indonesia.
Pada kegiatan yang juga dihadiri Menteri Hukum dan HAM serta Kapolri dan pejabat Negara terkait lain, Jokowi juga mengingatkan pengawasan Pemilu agar menjaga kepercayaan (trust) dengan menjalankan amanah sesuai ketentuan undang-undang, serta menjaga integritas dan netralitas.
“Jaga integritas dan netralitas sebagai penyelenggara agar tetap menumbuhkan kepercayaan masyarakat,” pintanya.
Presiden juga menyinggung soal dirinya yang pernah dipanggil Bawaslu saat menjadi kontestan pada pemilihan calon presiden. Katanya, semua peserta Pemilu akan merasa takut jika sudah dipanggil Bawaslu.
“Kalau sudah dipanggil Bawaslu pasti kita merasa takut. Saya juga pernah dipanggil Bawaslu,” kata Presiden Jokowi disambut tepukan riuh peserta Konsolnas.
Secara terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Bima Abdullah menganggap pernyataan Presiden Jokowi sebagai sinyal baik bagi Bawaslu, karena telah merespon masalah daftar pemilih tetap (DPT) yang menjadi masalah setiap pelaksanaan Pemilu.
“Pernyataan Pak Presiden ini menjadi angin segar bagi kita di Bawaslu. Apalagi mengajak untuk mendukung kerja-kerja pengawasan, terlebih menyoal DPT,” pria yang akrab disapa Ebit itu.
Menurut Abdullah, kehadiran Presiden Jokowi dalam konsolidasi nasional menjadi catatan tersendiri bagi pengawas Pemilu. Apalagi dalam pidatonya, Presiden menganggap Bawaslu itu kuat dan terkadang menakutkan.
“Siapapun kontestannya kami akan tetap memanggilnya sebagai upaya klarifikasi, seperti di kabupaten misalnya calon DPR atau calon bupati, jika melanggar kami tindak,” imbuhnya. [B-22]
