Jayapura, Berita11.com— Perempuan Adat Yowenayosu Papua, Naema Yarisetouw, berharap pemerintah mempertimbangkan untuk mengganti Gubernur Papua Lukas Enembe dengan pejabat sementara agar semua hal yang menyangkut program pemerintah bisa berjalan lancar sampai kesehatan Lukas pulih kembali.
“Masyarakat Papua mengeluhkan tidak maksimalnya pelayanan publik di Papua karena gubernurnya sakit dan diduga terlibat hukum serta wakilnya tidak ada karena meninggal dunia”, ujar Naema Yarisetouw di Kabupaten Jayapura, Rabu (19/10/2022).
Naema menjelaskan, pejabat sementara yang ditunjuk pemerintah pusat dalam hal ini Menteri Dalam Negeri diharapkan nantinya dapat mengoptimalisasi pelayanan publik yang terhambat hingga ke kabupaten atau pemerintah daerah tingkat dua.
Phaknya juga tidak setuju apabila Lukas Enembe diangkat sebagai kepala suku besar Papua, karena setiap distrik atau kampung mempunyai kepala sukunya sendiri. Naema pun menduga ada kepentingan lain tentang kesalahan hukumnya sehingga pengangkatan Lukas Enembe dilakukan sepihak.
“Pelantikan kepala suku besar Papua seharusnya dilakukan oleh semua ondoafi di tanah Papua dan tidak bisa hanya perwakilan serta harus ada pesta besar untuk seluruh masyarakat Papua,” ujar dia.
Naema Yarisetou menilai usulan kuasa hokum Lukas Enembe terkait pemeriksaan kliennya di lapangan terbuka adalah sebuah kesalahan.
“Seharusnya dilakukan di tempat tertentu yang telah dipersiapkan KPK, bukannya pemeriksaan di lapangan terbuka, yang wajib diikuti hukum negara yang berlaku, “ujar Perempuan Adat Yowenayosu ini.
Terkait masih adanya masyarakat yang berjaga di kediaman Lukas Enembe, Naema Yarisetouw menilai seharusnya mereka pulang, karena sudah ada keluarganya yang menjaga Lukas.
Naema berharap Lukas Enembe bisa membuka diri dan bicara kebenaran.
“Masyarakat khawatir kasus Lukas Enembe dapat mengganggu stabilitas keamanan dan kedamaian di tanah Papua,” pungkasnya.
Sebagaimana diketahui sebelumnya, kesehatan Gubernur Papua Lukas Enembe yang saat ini masih dinyatakan sakit oleh pihak kedokteran sehingga tidak bisa mengikuti pemeriksaan KPK, juga berdampak terhadap pelayanan publik di Provinsi Papua. Kondisi tersebut menuai berbagai respon sejumlah elemen masyarakat di Papua, tidak terkecuali respon dari perempuan adat Yowenayosu Papua. [B-12]
