Bima, Berita11.com— Sejumlah mahasiswa di Bima, Nusa Tenggara Barat menyerukan semua pihak termasuk civitas akademika agar senantiasa mewujudkan pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang jujur, adil, menghindari politik pecah belah serta menghindari intimidasi agar proses demokrasi berjalan apa adanya sehingga menghasilkan pemimpin sesuai pilihan rakyat.
Pengurus KSR PMI Universitas Mbojo Bima, Syarif mengatakan, proses pemilu tanpa intimadasi diperlukan agar rakyat tidak terjebak politik pecah belah di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia juga menyerukan seluruh civitas akademika tidak terlibat dalam gerakan inkonstitusional mengganggu kepemimpinan nasional.
“Mari biarkan proses demokrasi berjalan apa adanya tanpa intimidasi yang dapat memecah belah persatuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ajaknya di Bima, Selasa (6/2/2024).
Menurutnya, rakyat Indonesia termasuk kelompok milenial dan generasi z sebagai penerus bangsa harus sensitif mengamati isu-isu yang menyeruak di ruang public akhir-akhir ini. Jangan sampai terjebak upaya-upaya pecah belah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang dapat mengganggu stabilitas negara.
Dikatakannya, perbedaan dalam pilihan sebagai konsekuensi sebuah demokrasi merupakan sebuah keniscayaan. Namun demikian, semua pihak harus menyadari kepentingan nasional bagi rakyat Indonesia adalah hal yang paling penting.
“Jangan sampai kita terjebak upaya-upaya pecah belah karena kepentingan politik kelompok tertentu. Sebagai kelompok milenial, kelompok generasi G kita harus cerdas. Perbedaan politik adalah sebuah dinamika di alam demokrasi dan itu adalah sebuah keniscayaan. Berbahaya adalah memaksa kehendak kepada orang lain untuk satu pilihan politik,” ujarnya.
Hal yang sama diungkapkan, mahasiswa lainya, Ardiansyah. Ia mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga kondusifitas menjelang dan pasca pemilu 2024. Menurutnya, peserta pemilu 2024 merupakan putra-putri terbaik bangsa Indonesia. Siapapun yang terpilih merupakan pilihan rakyat yang harus diterima semua pihak.
“Jadi, pemimpin yang terpilih melalui proses demokrasi adalah pemimpin semua kalangan. Bukan untuk segelintir orang. Kita harus menghargai perbedaan pilihan,” katanya.
Dia berharap proses demokrasi berjalan sesuai konstitusi yang merupakan kepentingan khalayak. Untuk itu, kontestan dan pendukung serta penyelenggara Pemilu harus mewujudkan Pemilu yang aman, damai dan bermartabat (berintegritas), jujur dan adil.
“Kepentingan bangsa adalah hal utama yang harus diwujudkan. Jangan sampai terjebak pada gerakan-gerakan kelompok kepentingan tertentu yang ingin menganggu kepemimpinan nasional. Kita hormati proses yang telah dan sedang berlangsung,” katanya. [B-19]
Follow informasi Berita11.com di Google News
