Bima, Berita11.com – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bima menargetkan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) melalui penguatan sinergi lintas sektor, di tengah tantangan penurunan transfer keuangan daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Bima, Muhammad Farid, mengatakan peningkatan IPM tidak bisa dicapai jika setiap sektor berjalan sendiri-sendiri.
“Di Bappeda, tugas kami bagaimana mensinergikan perencanaan agar tidak terkotak-kotak. Sektor kesehatan jangan jalan sendiri, pendidikan jalan sendiri, ekonomi jalan sendiri. Semua harus terhubung agar berdampak pada IPM,” ujar Farid.
Menurutnya, kenaikan IPM sebesar satu persen saja sudah tergolong tinggi dan membutuhkan kerja terencana serta kolaborasi kuat antarperangkat daerah.
“Naik satu persen itu sudah sangat tinggi. Tidak bisa naik begitu saja tanpa kerja nyata. Kalau naik secara gratis justru jadi tanda tanya,” katanya.
Farid menjelaskan, kebijakan pemotongan anggaran justru menjadi tantangan sekaligus momentum untuk memperbaiki pola perencanaan pembangunan daerah agar lebih fokus pada program prioritas.
“Dengan pemotongan anggaran ini, kita dituntut membuat perencanaan yang fokus pada prioritas. Tidak hanya kegiatan administratif yang sekadar menghasilkan output, tetapi bagaimana program itu benar-benar berdampak,” jelasnya.
Ia menyebut penurunan TKD yang diterima Kabupaten Bima dari tahun 2025 ke 2026 mencapai sekitar 24 persen. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih selektif dalam menentukan program yang dibiayai.
“Dari 2025 ke 2026, TKD turun sekitar 24 persen. Maka sekarang kita harus berani menerapkan prinsip follow money, bagaimana uang mengikuti program prioritas,” ujarnya.
Menurut Farid, program yang tidak prioritas berpotensi tidak mendapat alokasi anggaran. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta menyusun program yang selaras dengan visi kepala daerah dan kebutuhan masyarakat.
Ia menambahkan, salah satu fokus pembangunan sosial dan budaya saat ini adalah perbaikan tata kelola pemerintahan dan birokrasi.
“Sebanyak apa pun anggaran, kalau tata kelola birokrasi jelek, hasilnya tidak akan sampai ke masyarakat. Maka perbaikan tata kelola menjadi penting,” katanya.
Selain mengandalkan anggaran daerah, Pemkab Bima juga berupaya mengejar dukungan program pusat, seperti revitalisasi sekolah dan puskesmas, untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia. [B-22]
Follow informasi Berita11.com di Google News
