Setiap Tahun Keguruan dan Kependidikan Hasilkan 490.000, tapi 470 Ribu tak punya Pekerjaan, Pemerintah akan tutup Prodi tak Relevan

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jakarta, Berita11.com— Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengungkapkan rencana mengevaluasi hingga menutup program studi (prodi) di perguruan tinggi yang dinilai tidak lagi relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan tantangan masa depan.

Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Badri Munir Sukoco, mengatakan pemerintah akan memilah program studi yang masih relevan dan yang perlu dievaluasi.

Bacaan Lainnya

“Kalau perlu ditutup untuk bisa meningkatkan relevansi ini,” ujar Badri dalam Simposium Nasional Kependudukan Tahun 2026, dikutip Minggu (23/4/2026).

Menurutnya, pemerintah akan menyusun prodi yang benar-benar dibutuhkan pada masa mendatang berdasarkan kajian dan kebutuhan pertumbuhan ekonomi nasional.

BACA JUGA:  Dibayangi Siklon Tropis, BMKG Bima Ingatkan Potensi Cuaca Ekstrem

Badri menyoroti tingginya jumlah lulusan bidang kependidikan yang tidak sebanding dengan kebutuhan tenaga kerja di sektor pendidikan.

“Kita meluluskan tiap tahun 490.000 dari kependidikan. Sedangkan pada waktu yang sama, lowongan untuk calon guru dan fasilitator di taman kanak-kanak hanya 20.000. Jadi 470.000 tidak punya pekerjaan,” katanya.

Ia menjelaskan, saat ini sekitar 60 persen program studi di perguruan tinggi masih didominasi bidang ilmu sosial, termasuk program kependidikan dan keguruan.

Menurut Badri, kondisi tersebut menunjukkan banyak perguruan tinggi masih membuka program studi berdasarkan tren pasar sesaat tanpa mempertimbangkan kebutuhan jangka panjang dunia kerja.

“Perguruan tinggi di Indonesia sebagian besar menggunakan market driven strategy. Yang lagi laris, itu yang dibuka prodinya, kemudian terjadi oversupply,” ujarnya.

BACA JUGA:  Dipicu Arus Pendek Listrik, Rumah Warga Bima Terbakar

Ia menilai kondisi tersebut dapat menghambat upaya Indonesia memanfaatkan bonus demografi apabila lulusan perguruan tinggi tidak sesuai dengan kebutuhan ekonomi masa depan.

Selain bidang keguruan, Badri juga menyoroti potensi kelebihan pasokan tenaga dokter pada 2028 berdasarkan standar minimal Bank Dunia, terutama jika distribusi tenaga kesehatan antarwilayah tidak merata.

Karena itu, pemerintah berencana memperkuat sinkronisasi antara dunia pendidikan tinggi dan kebutuhan riil dunia kerja agar lulusan perguruan tinggi memiliki daya saing dan peluang kerja yang lebih baik. [B-25]

Follow informasi Berita11.com di Google News

Pos terkait