Ingin Tahu Masuk Desil Berapa? Begini Cara Cek Status Kesejahteraan Lewat NIK KTP

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jakarta, Berita11.com— Masyarakat kini dapat mengetahui posisi tingkat kesejahteraan keluarganya melalui pengecekan desil pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Proses pemeriksaan dapat dilakukan secara daring hanya dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Informasi desil menjadi penting karena data tersebut merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam menentukan sasaran penerima berbagai program bantuan sosial (bansos), termasuk Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau bantuan sembako, serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

Bacaan Lainnya

Desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi. Sistem ini membagi keluarga ke dalam 10 kelompok, mulai dari desil 1 hingga desil 10.

Desil 1 menunjukkan kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan paling rendah atau 10 persen terbawah. Sementara desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling tinggi.

Penentuan kategori tersebut tidak semata-mata didasarkan pada besaran pendapatan bulanan. Pemerintah menggunakan sejumlah indikator sosial ekonomi, antara lain pekerjaan, tingkat pendidikan, kondisi tempat tinggal, penggunaan daya listrik, hingga kepemilikan aset keluarga.

BACA JUGA:  Petakan Isu Strategis Jelang Pilgub NTB 2024 di Sumbawa, Mi6 Gadeng Media

 

Cara Cek Desil Menggunakan NIK KTP

Bagi masyarakat yang ingin mengetahui status desil keluarganya, pengecekan dapat dilakukan melalui laman resmi Kementerian Sosial (Kemensos).

 

Berikut langkah-langkahnya:

  1. Buka browser melalui telepon seluler atau komputer.
  2. Kunjungi laman https://cekbansos.kemensos.go.id.
  3. Masukkan 16 digit NIK sesuai KTP.
  4. Ketik kode verifikasi atau captcha yang muncul pada layar.
  5. Klik tombol Cari Data.
  6. Tunggu hingga sistem menampilkan informasi hasil pencarian.

 

Masyarakat juga dapat memanfaatkan layanan pengecekan DTSEN melalui laman resmi Badan Pusat Statistik (BPS) di https://dtsen-form.bps.go.id.

Pada layanan tersebut, pengguna dapat memasukkan NIK, melakukan verifikasi sesuai petunjuk, serta mengisi tanggal lahir apabila diminta untuk mengetahui posisi desil keluarganya.

 

Desil 1-4 Menjadi Kelompok Prioritas Bansos

Pengelompokan desil memiliki kaitan erat dengan kebijakan penyaluran bantuan sosial pemerintah.

Kelompok desil 1 hingga desil 4 atau 40 persen masyarakat dengan tingkat kesejahteraan terbawah dapat diusulkan sebagai penerima bantuan PKH dan bantuan sembako.

Sementara itu, masyarakat yang berada pada desil 5 masih dapat diusulkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).

Meski demikian, posisi desil bukan jaminan otomatis seseorang akan menerima bantuan. Penetapan penerima tetap mengikuti persyaratan, kriteria program, serta proses verifikasi dan penetapan pemerintah.

BACA JUGA:  Bawaslu Imbau Pemkab Bima agar Hentikan Sementara Program Pasar Murah

Karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa hasil pengecekan desil merupakan informasi mengenai posisi kesejahteraan keluarga dalam basis data pemerintah, bukan keputusan akhir mengenai kelayakan seluruh jenis bantuan sosial.

 

Desil Tidak Permanen, Masyarakat Bisa Mengajukan Perubahan

Hal lain yang perlu diketahui, status desil bukan data permanen. Pengelompokan kesejahteraan dapat berubah mengikuti perkembangan kondisi sosial ekonomi keluarga.

Apabila masyarakat merasa status desil yang tercatat tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pengajuan pembaruan data dapat dilakukan melalui pemerintah desa atau kelurahan, Dinas Sosial kabupaten/kota, maupun aplikasi Cek Bansos.

Masyarakat yang mengajukan pembaruan perlu menyampaikan informasi dan dokumen pendukung sesuai kondisi riil keluarga.

Selanjutnya, data tersebut akan melalui proses pemeriksaan, verifikasi, dan validasi oleh petugas terkait. Perhitungan ulang desil dilakukan secara berkala oleh BPS.

Dengan mekanisme tersebut, pemerintah diharapkan dapat memperbaiki akurasi data kesejahteraan masyarakat sekaligus meminimalkan kesalahan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.

Masyarakat juga diimbau tidak mudah percaya terhadap tabel pembagian desil berdasarkan nominal penghasilan yang beredar di media sosial. Sebab, penentuan desil menggunakan sejumlah variabel sosial ekonomi dan bukan hanya berdasarkan jumlah pendapatan keluarga. [B-19]

Follow informasi Berita11.com di Google News

Pos terkait