Bima, Berita11.com— Mantan Direktur Pusat Studi Pemilu dan Partai Politik (Center for Election and Political Party/ CEPP) Unilink STKIP Taman Siswa Bima, Dr Ibnu Khaldun Sudirman menilai, wacana penundaan Pemilu 2024 yang bergulir di DPR RI akan terus menggerus derajat Indeks Demokrasi Indonesia pada level dunia, termasuk kekacauan hingga kudeta.
Hal itu, kata mantan Staf Ahli DPR RI ini terjadi karena jika Pemilu 2024 ditunda dan terjadi kekosongan kepemimpinan, akan menimbulkan kekacauan di Indonesa yang dapat berbuntut kudeta. Apalagi kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia tergerus pandemi Covid-19.
“Kalau (yang) kita pelajari, kalau terjadi kekosongan kekuasaan, tidak ada legitimasi konstitusi yang kuat, terjadi kekacauan. Bahkan bisa terjadi kudeta. Kalau tidak kuat basis hukumnya atau landasan konstitusi dalam hal melakukan penundaan Pemilu atau perpanjangan masa jabatan itu, presiden dan seterusnya,” ujar Ibnu di Rektorat STKIP Taman Siswa Bima di Palibelo Kabupaten Bima, Jumat (4/3/2022).
Menurutnya, jika pemerintah menunda Pemilu karena alasan ekonomi, hal itu kontras dan tidak kuat. Karena pada sisi lain pemerintah sedang memindahkan ibukota negara (IKN) yang menyedot anggaran jauh lebih banyak dari biaya Pemilu. “Kenapa anggaran untuk ibu kota negara disiapkan? Lalu anggaran Pemilu yang tidak sebesar pemindahan ibu kota negara itu ada. Itu yang jadi polemik dan perdebatan (hingga) di tingkat masyarakat,” ujarnya.
Ibnu juga mengingatkan, penundaan Pemilu termasuk untuk Pilpres dan Pileg akan menurunkan derajat Indonesia, dari yang awalnya dikenal negara demokratis, bakal dicap sebagai negara nondemokratis.
“Karena kenapa? Salah satu indikator demokratisasi itu adalah Pemilu yang dilakukan secara berkala. Kedua, masalah sekarang kita sedang mengalami masalah tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah. Jadi isu penundaan Pemilu akan semakin menurunkan kredibilitas pemerintah, termasuk soal demokratisasi tadi,” katanya.
Ibnu mengatakan, pemerintah terdiri dari dua elemen, yaitu eksekutif dan legislatif. Namun kondisi kekinian di Indonesia jauh dari demokrasi. Salah satu perspektifnya berkaitan fungsi saling mengontrol dan menjaga keseimbangan antara lembaga-lembaga negara (checks and balances). Warna pemerintah kini cenderung tunggal seragam, karena umumnya Parpol yang awalnya oposisi sudah berkoalisi. Hal itu tidak baik bagi konstituen dalam alam demokrasi yang mengisyaratkan perlunya mekanisme kontrol dan menjaga keseimbangan. “Jadi sudah minim oposisi dan sudah kuat koalisi,” ujar almunnus Program Studi Doktor Universitas Indonesia ini.
Mantan Ketua Forum Rektor Bima-Dompu ini menyebut, beberapa item yang menurunkan indeks demokrasi di Indonesia di antaranya berkaitan asas kepastian, asas pertanggungjawaban kegiatan demokrasi, termasuk Pemilu 2019, Pilkada, dan perbaikan ekonomi.
“Itulah yang membuat indeks demokrasi kita terus mengalami penurunan. Karena soal asas tanggung jawab. Masih banyak masyarakat yang mempertanyakan penetapan hasil Pemilu karena dianggap ada pelanggaran TSM, terus tingkat kesejahteraan masih bermasalah, kemudian Pilkada 2020 yang dilakukan di tengah pandemi,” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, dalam laporan The Economist Intelligence Unit (EIU), Norwegia menjadi negara dengan indeks demokrasi tertinggi di dunia. Sementara indeks demokrasi Indonesia mencatat skor terendah dalam 14 tahun terakhir.
Pada tahun 2020, Indonesia menduduki peringkat ke-64 dunia dalam Indeks Demokrasi yang dirilis EIU dengan skor 6.3. Meski dalam segi peringkat Indonesia masih tetap sama dengan tahun sebelumnya, namun skor tersebut menurun dari yang sebelumnya 6.48. Ini merupakan angka terendah yang diperoleh Indonesia dalam kurun waktu 14 tahun terakhir. Indonesia dikategorikan sebagai negara dengan demokrasi cacat.
Sementara itu, untuk tahun 2021, berdasarkan laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) negara dengan indeks demokrasi tertinggi pada 2021 adalah Norwegia. Sementara deretan 10 negara dengan indeks demokrasi tertinggi di dunia tahun 2021, yaitu Norwegia: skor 9,75, Selandia Baru: skor 9,37, Finlandia: skor 9,27, Swedia: skor 9,26, Islandia: skor 9,18, Denmark: skor 9,09, Irlandia: skor 9, Taiwan: skor 8,99, Australia: skor 8,9, Swiss: skor 8,9.
EIU mengklasifikasikan negara-negara ke dalam empat kategori rezim, yaitu demokrasi penuh (full democracy), demokrasi cacat (flawed democracy), rezim hibrida (hybrid regime), dan rezim otoriter (authoritarian). Negara-negara dengan skor tertinggi tersebut dikelompokkan sebagai negara demokrasi penuh (full democracy), yakni negara dengan sistem kontrol pemerintahan baik, sistem peradilan dan penegakkan hukum baik, kinerja pemerintah baik, serta media massa yang beragam dan independen.
Mengutip katadata.co.id, adapun demokrasi Indonesia ‘Cacat’, peringkat ke-52 Dunia Dalam indeks EIU. Indonesia menduduki peringkat ke-52 dunia dengan skor 6,71. EIU juga mengelompokkan Indonesia sebagai negara dengan demokrasi yang cacat (flawed democracy).
Menurut EIU, negara dengan demokrasi cacat umumnya sudah memiliki sistem Pemilu yang bebas dan adil, serta menghormati kebebasan sipil dasar. Namun, negara dalam kelompok ‘cacat’ masih memiliki masalah fundamental seperti rendahnya kebebasan pers, budaya politik yang antikritik, partisipasi politik warga yang lemah, serta kinerja pemerintah yang belum optimal. Meski masih tergolong ‘cacat’, indeks demokrasi Indonesia sudah naik 12 peringkat dari tahun sebelumnya yang berada di peringkat ke-64 dunia.
Indeks Demokrasi EIU dihitung berdasarkan lima indikator, yaitu proses pemilu dan pluralisme, fungsi pemerintahan, partisipasi politik, budaya politik, dan kebebasan sipil. Indeks ini berupaya memberi gambaran tentang keadaan demokrasi di 165 negara, yang mencakup hampir seluruh populasi global dan sebagian besar negara bagian di dunia. [B-11]
