Bima, Berita11.com— Pimpinan Cabang Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (PC IMM) Cabang Bima mendorong Polres Bima dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Bima mengambil langkah serius dan komprehensif untuk mengatasi maraknya aksi pemblokiran jalan yang berulang kali terjadi di sejumlah wilayah.
Desakan tersebut disampaikan Wisdarjon, S.H., Ketua Bidang Hikmah, Politik, dan Kebijakan Publik PC IMM Cabang Bima. Menurutnya, fenomena pemblokiran jalan tidak bisa lagi dipandang sebatas persoalan gangguan lalu lintas atau semata-mata menjadi tanggung jawab kepolisian.
Dia menilai, berulangnya aksi tersebut mencerminkan kompleksitas persoalan sosial, hukum, dan pelayanan publik yang belum tertangani secara optimal.
Sejumlah kasus pemblokiran jalan di Kabupaten Bima dipicu berbagai persoalan. Mulai dari tuntutan perbaikan infrastruktur jalan provinsi di Desa Sakuru, Kecamatan Monta, protes penanganan kasus penganiayaan di perbatasan Desa Soki dan Desa Ncera, Kecamatan Belo, sengketa lahan di Desa Simpasai, hingga persoalan dugaan penipuan travel umrah di Cabang Bolo, Kecamatan Madapangga.
Bahkan, pemblokiran jalan lintas provinsi di depan Kantor Kecamatan Woha juga sempat dipicu persoalan arisan warga.
Wisdarjon mengingatkan, aksi pemblokiran jalan yang terus berulang berpotensi menjadi embrio konflik sosial apabila tidak ditangani secara menyeluruh.
Selain melumpuhkan arus transportasi dan menghambat distribusi logistik, aksi tersebut juga merugikan masyarakat luas. Bahkan, kendaraan pelayanan darurat seperti ambulans berisiko terjebak dalam kemacetan akibat penutupan jalan.
“Bagaimanapun, penyampaian aspirasi tidak boleh mengorbankan hak pengguna jalan lainnya,” tegasnya.
Dia menjelaskan, jika dianalisis menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, fenomena tersebut memperlihatkan adanya persoalan pada tiga elemen utama hukum, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.
Dari aspek budaya hukum, pemblokiran jalan kerap dijadikan jalan pintas oleh sebagian kelompok masyarakat untuk menyampaikan tuntutan. Kondisi ini, menurutnya, tidak terlepas dari kebuntuan saluran aspirasi dan lambatnya respons terhadap persoalan yang dihadapi warga.
“Sebagian masyarakat tampaknya merasa suara di ruang sidang atau meja penyidik baru akan terdengar nyaring jika gemuruh di jalan raya sudah berbunyi,” ungkapnya.
Karena itu, Wisdarjon menilai pembenahan struktur hukum harus menjadi perhatian bersama, baik oleh kepolisian maupun pemerintah daerah.
Polres Bima diharapkan memperkuat penegakan hukum secara tegas, adil, dan terukur. Sementara pemerintah daerah dituntut lebih responsif dalam menyelesaikan persoalan mendasar yang menjadi pemicu munculnya aksi pemblokiran jalan.
Secara khusus, dia mendorong Bakesbangpol Kabupaten Bima mengoptimalkan fungsi deteksi dini (early detection) dan cegah dini (early warning) terhadap potensi konflik sosial di tengah masyarakat.
Menurutnya, Bakesbangpol harus menjadi salah satu garda terdepan dalam mengidentifikasi dan memitigasi persoalan warga, baik terkait infrastruktur, konflik agraria, ekonomi, maupun pelayanan publik sebelum berkembang menjadi aksi massa.
Dia juga meminta pemerintah daerah melalui Bakesbangpol mengoptimalkan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dengan membuka ruang dialog yang responsif dan transparan, melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur terkait lainnya.
Di sisi lain, Wisdarjon menegaskan kepolisian tidak bisa bekerja sendiri dalam menangani persoalan pemblokiran jalan tanpa diikuti penyelesaian akar masalah oleh pemerintah daerah.
Penegakan hukum, menurutnya, harus berjalan beriringan dengan upaya pemerintah menyelesaikan keluhan masyarakat. Ketegasan aparat bukan untuk menakut-nakuti warga, melainkan menjaga ketertiban umum, melindungi keselamatan publik, dan memastikan hukum berlaku secara adil.
“Negara harus hadir dan responsif dalam memberikan perlindungan sebelum konflik berkembang lebih luas,” ujarnya. [B-22]
Follow informasi Berita11.com di Google News
