Seoul, Berita11.com— Menteri perdagangan Korea Selatan akan bertemu dengan rekan-rekannya di Washington minggu ini untuk mengungkapkan kekhawatiran bahwa Undang-Undang Chips AS dapat membuat AS menjadi tujuan investasi yang kurang menarik.
Hal itu diungkapkan Menteri Perdagangan Korea Selatan, Ahn Duk-geun.
Selama perjalanannya, Menteri Perdagangan Korea Selatan Ahn Duk-geun berencana bertemu dengan pejabat senior dari Departemen Perdagangan AS dan Gedung Putih serta pejabat dari big think tank untuk membahas UU Chips.
Pemerintahan Biden bulan lalu mengatakan akan mewajibkan perusahaan yang memenangkan $52,7 miliar dari dana yang tersedia dari Chips Act untuk berbagi kelebihan keuntungan dan menjelaskan bagaimana mereka berencana menyediakan pengasuhan anak yang terjangkau.
Chips Act memainkan peran sentral dalam upaya pemerintahan Biden untuk membawa pulang manufaktur semikonduktor, dan keberhasilannya sangat penting bagi ambisi AS untuk tetap mengungguli China di pasar global.
Sementara insentif sangat penting untuk keputusan investasi pembuat chip, beberapa syarat untuk menerima subsidi menempatkan pembuat chip Korea Selatan Samsung Electronics Co Ltd (005930.KS) dan SK Hynix Inc (000660.KS) dalam posisi yang sulit karena mereka memutuskan apakah akan mengajukan permohonan pendanaan, kata pejabat pemerintah Korea Selatan.
“Pemerintah Korea Selatan akan memperjelas bahwa ketentuan Undang-Undang Chip dapat memperdalam ketidakpastian bisnis, melanggar hak manajemen dan teknologi perusahaan serta membuat Amerika Serikat kurang menarik sebagai opsi investasi,” kata Kementerian Perdagangan Korea Selatan dikutip dari Reuters.
Di bawah Chips Act, perusahaan yang menerima insentif diharuskan untuk berbagi dengan pemerintah AS sebagian dari keuntungan mereka yang melebihi proyeksi awal dengan ambang batas yang disepakati.
Perusahaan yang memenangkan subsidi chip akan dilarang terlibat dalam penelitian bersama dan upaya lisensi teknologi atau memperluas kapasitas produksi semikonduktor di negara asing yang menjadi perhatian seperti China selama 10 tahun. Baik Samsung Electronics dan SK Hynix mengoperasikan pabrik chip di China.
Pembuat chip juga khawatir tentang persyaratan untuk menyerahkan informasi tentang proyeksi laba dan operasi, karena dianggap sebagai rahasia dagang.
Sebelumnya, Presiden AS Joe Biden telah menandatangani RUU CHIPS dan Sains menjadi undang-undang. UU itu dibuat untuk meningkatkan daya saing AS terhadap China dengan mengalokasikan anggaran miliaran dolar bagi produksi semikonduktor dalam negeri dan riset ilmiah.
“Amerika Serikat harus memimpin dunia dalam produksi chip-chip canggih ini. Undang-undang ini akan memungkinkan hal itu,” kata Biden Selasa (9/8/2022) lalu.
Ia menyebut legislasi bipartisan itu sebagai “investasi sekali dalam satu generasi” di AS dan mengatakan bahwa UU itu akan menciptakan lapangan kerja yang baik, menumbuhkan perekonomian dan melindungi keamanan nasional AS.
Biden juga menyinggung persaingan dengan China dalam industri chip. “Tidak heran Partai Komunis China secara aktif melobi para pengusaha AS untuk menentang RUU ini,” ujarnya dikutip dari Voice of Amerika.
Biden didampingi Ketua DPR AS Nancy Pelosi, Pemimpin Mayoritas Senat AS Charles Schumer, Menteri Perdagangan Gina Raimondo, serta Joshua Aviv, CEO Spark Change, jaringan pengisi daya listrik kendaraan.
Schumer menyebut UU itu sebagai “investasi terbesar dalam sains dan inovasi manufaktur dalam beberapa puluh tahun terakhir” dan berterima kasih kepada Senator dari Partai Republik, Todd Young, atas kemitraannya selama tiga tahun dalam bekerja sama merancang legislasi terkait semikonduktor. [B-22]
Follow informasi Berita11.com di Google News
