Jakarta, BERITA11.com – Yayasan Tifa mendesak Hashim Djojohadikusumo mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim menjelang Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Perubahan Iklim PBB atau Conference of the Parties (COP31) yang dijadwalkan berlangsung pada 9–20 November 2026 di Antalya, Turki.
Desakan tersebut disampaikan Program Officer Natural Resources and Climate Justice Yayasan Tifa, Firdaus Cahyadi. Ia menilai, keterlibatan Hashim dalam bisnis minyak dan gas (migas) berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam menjalankan tugas diplomasi iklim Indonesia.
Menurut Firdaus, industri migas merupakan salah satu sektor penghasil emisi gas rumah kaca (GRK) yang berkontribusi terhadap krisis iklim. Karena itu, keterkaitan pejabat yang bertugas menangani diplomasi iklim dengan bisnis sektor tersebut dinilai dapat memengaruhi kredibilitas dan posisi tawar Indonesia di tingkat internasional.
Sorotan Yayasan Tifa juga berkaitan dengan penetapan PT Nations Petroleum di bawah Arsari Group milik Hashim sebagai salah satu pemenang lelang blok minyak dan gas Natuna D-Alpha. Penetapan tersebut disebut mengacu pada Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 108.K/MG.4/DJM/2026.
Firdaus menilai, keterlibatan perusahaan milik Hashim dalam pengelolaan blok migas tersebut menjadi persoalan tersendiri karena Natuna D-Alpha memiliki kandungan karbon dioksida (CO2) yang disebut mencapai 72 persen.
Menurut dia, penggunaan teknologi Carbon Capture and Storage (CCS) untuk menangkap emisi dari pengelolaan blok tersebut membutuhkan biaya besar dan belum teruji secara memadai.
Ia juga mengingatkan potensi carbon lock-in, yakni kondisi ketika suatu negara terjebak dalam ketergantungan jangka panjang terhadap energi fosil akibat investasi dan pembangunan infrastruktur berbasis bahan bakar fosil.
Firdaus menilai, keterlibatan pengusaha migas dalam diplomasi iklim Indonesia berisiko memunculkan defisit kepercayaan dari publik internasional. Bahkan, Indonesia berpotensi dituding menjalankan praktik greenwashing diplomacy atau diplomasi hijau yang tidak sejalan dengan kebijakan dan praktik di lapangan.
Ia mengaitkan kekhawatiran tersebut dengan pengalaman Indonesia pada COP30, ketika delegasi resmi Indonesia mendapat sorotan setelah menyertakan pelobi industri bahan bakar fosil. Indonesia saat itu juga memperoleh predikat Fossil of the Day Awards.
Selain persoalan bisnis migas, Firdaus turut menyoroti pernyataan Hashim di media massa yang disebut mengakui bahwa pendapatan dari bisnis migas menjadi sumber utama pendanaan berbagai kegiatan kampanye politik.
Atas sejumlah persoalan tersebut, Yayasan Tifa meminta posisi Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim diisi figur yang independen dan memiliki integritas serta tidak memiliki potensi konflik kepentingan dengan agenda penanganan krisis iklim.
“Posisi Utusan Khusus Presiden untuk Perubahan Iklim harus diisi oleh figur independen dan memiliki integritas yang selaras dengan misi penanganan krisis iklim,” tegas Firdaus. [B-19]
Follow informasi Berita11.com di Google News
