Oleh: Dr. Hartoyo
Tenaga Ahli Bupati dan Wakil Bupati Bima
Kenaikan pendapatan Kabupaten Bima sebesar Rp264,4 miliar sebagaimana disampaikan dalam pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 merupakan kabar baik bagi pembangunan daerah. Di tengah berbagai tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah, peningkatan kapasitas pendapatan tersebut menunjukkan adanya ruang fiskal yang semakin kuat untuk mendukung keberlanjutan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Bagi saya, capaian tersebut tidak semestinya hanya dilihat sebagai angka dalam struktur APBD.
Lebih jauh, kenaikan pendapatan daerah merupakan indikator bahwa Pemerintah Kabupaten Bima terus berupaya memperkuat kemampuan fiskalnya agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan secara lebih optimal. Semakin kuat kapasitas fiskal daerah, semakin besar pula ruang pemerintah untuk menghadirkan intervensi pembangunan yang dibutuhkan masyarakat. Hal ini menjadi penting karena pemerintah daerah saat ini tidak hanya dituntut mampu mengelola anggaran, tetapi juga dituntut memiliki kemampuan untuk menjaga kesinambungan pembangunan di tengah berbagai tekanan ekonomi dan keterbatasan sumber daya. Dalam konteks tersebut, peningkatan pendapatan sebesar Rp264,4 miliar patut dipandang sebagai salah satu capaian positif Pemerintah Kabupaten Bima dalam membangun fondasi fiskal daerah.
Kinerja fiskal yang baik pada akhirnya harus bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Pendapatan daerah yang semakin kuat memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memperluas dan meningkatkan kualitas pembangunan di berbagai sektor strategis, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan sumber daya manusia hingga penguatan sektor-sektor produktif yang menjadi basis perekonomian Kabupaten Bima. Di sinilah saya melihat pentingnya kebijakan Pemerintah Kabupaten Bima dalam mengajukan perubahan APBD 2026 kepada DPRD. Perubahan APBD bukan sekadar proses administratif untuk menyesuaikan angka-angka pendapatan dan belanja, tetapi merupakan instrumen untuk memastikan bahwa dinamika kemampuan fiskal daerah dapat segera diterjemahkan ke dalam program pembangunan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Keberhasilan meningkatkan pendapatan juga menunjukkan bahwa pembangunan daerah membutuhkan kepemimpinan yang mampu membaca situasi, melakukan penyesuaian kebijakan dan mengambil keputusan secara tepat. Dalam kondisi fiskal yang terus berubah, pemerintah tidak cukup hanya menjalankan rutinitas birokrasi. Pemerintah harus mampu menciptakan ruang fiskal, menjaga efektivitas belanja dan memastikan bahwa setiap sumber daya yang tersedia digunakan untuk kepentingan pembangunan. Namun demikian, capaian ini tentu tidak boleh berhenti pada keberhasilan meningkatkan pendapatan. Tantangan berikutnya adalah bagaimana tambahan kapasitas fiskal tersebut dikelola secara efektif, efisien, transparan dan berorientasi pada hasil. Masyarakat tentu berharap peningkatan pendapatan daerah dapat dirasakan dalam bentuk pelayanan yang semakin baik, pembangunan yang semakin merata dan kesempatan ekonomi yang semakin terbuka.
Kabupaten Bima memiliki modal pembangunan yang besar. Sektor pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, UMKM, pariwisata dan berbagai potensi ekonomi masyarakat merupakan kekuatan yang apabila dikelola secara konsisten dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, penguatan fiskal harus berjalan beriringan dengan kebijakan yang memperkuat sektor-sektor produktif tersebut.Saya juga melihat bahwa peningkatan pendapatan daerah harus ditempatkan dalam perspektif pembangunan manusia. Infrastruktur memang penting, tetapi kualitas manusia yang mengelola dan memanfaatkan pembangunan jauh lebih menentukan keberlanjutan pembangunan itu sendiri. Investasi pemerintah daerah terhadap pendidikan, kompetensi aparatur, keterampilan masyarakat, kewirausahaan generasi muda dan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi lokal harus terus diperkuat.
Pada titik ini, keberhasilan Pemerintah Kabupaten Bima meningkatkan pendapatan sebesar Rp264,4 miliar patut diberikan apresiasi. Apresiasi tersebut bukan berarti menutup ruang kritik atau evaluasi, melainkan justru menjadi energi positif untuk mendorong pemerintah agar semakin konsisten memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pembangunan.Sebab, pemerintahan yang baik bukan hanya pemerintahan yang mampu memperoleh pendapatan besar, tetapi pemerintahan yang mampu mengubah pendapatan tersebut menjadi manfaat publik. Ukuran akhirnya adalah apakah masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih baik, apakah perekonomian masyarakat semakin bergerak, apakah pembangunan semakin merata, dan apakah kualitas hidup masyarakat semakin meningkat.
Dalam konteks itulah, tambahan pendapatan Rp264,4 miliar dapat kita maknai sebagai ruang baru untuk mempercepat pembangunan Kabupaten Bima. Ruang untuk memperkuat pelayanan publik, memperbaiki infrastruktur, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengembangkan ekonomi lokal, memperluas pemberdayaan masyarakat dan memperkuat fondasi pembangunan daerah. Saya memandang capaian ini sebagai bagian dari proses membangun Kabupaten Bima yang lebih kuat secara fiskal dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kepemimpinan daerah yang mampu menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus memperkuat kapasitas fiskal tentu menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan pembangunan ke depan. Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar APBD yang dimiliki, tetapi oleh seberapa cerdas pemerintah mengelolanya untuk menghasilkan perubahan. Karena itu, kenaikan pendapatan Kabupaten Bima sebesar Rp264,4 miliar layak ditempatkan sebagai sebuah capaian positif sekaligus momentum untuk mempercepat pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat (*)
