ATAP genteng retak itu berderit setiap kali angin kencang bertiup dari arah pegunungan Kawuwu, Kecamatan Langgudu. Di bawahnya, puluhan anak di SDN Inpres Kalemba, Desa Kawuwu, Kabupaten Bima, menunduk di atas meja kayu yang rapuh. Plafon kelas mereka tak lagi utuh, hampir sebagian besar tripleks plafon ruang kelas telah jatuh dan yang tersisa hanyalah kerangka tulang kayu yang rapuh. Sebagian kecil papan tripleks yang tersisa tampak menjuntai, sementara kayu penyangga di atasnya lapuk dimakan usia dan rayap.
Beberapa genteng di atas ruang kelas tampak pecah ditopang kayu yang lapuk, membiarkan sinar matahari menerawang langsung hingga ke dalam ruangan. Dinding kelas berwarna kuning pastel itu tampak memudar, kusam, dan dipenuhi bercak-bercak kelabu akibat kelembapan karena air hujan kerap merembes saat musim hujan. Di beberapa bagian depan dan belakang tempat meja-meja murid berdiri, ubin lantai sudah hilang, menyisakan permukaan tanah berpasir dan berdebu tanpa penutup dan ventilasi jendela kawat tanpa kaca dipasangi foto kusam pahlawan nasional Sultan Hasanuddin serta kotak P3K kecil. Bagi murid-murid di pelosok daerah pegunungan ini, belajar bukan sekadar perjuangan menyerap ilmu, melainkan ujian keberanian bertahan di bawah ancaman infrastruktur yang bisa runtuh kapan saja.
Pemandangan di Desa Kawuwu hanyalah satu dari sekian potret muram pendidikan di Kabupaten Bima. Saat anak-anak di perkotaan menikmati akses digital dan gedung serba ada, murid-murid di kawasan marginal ini harus puas dengan ruang kelas bocor dan fasilitas seadanya. Di sisi lain, para guru—termasuk tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW) yang menjadi tulang punggung proses belajar—harus mengajar dengan kecemasan ganda: keselamatan anak didik mereka di dalam kelas, serta kepastian gaji bulanan yang tak kunjung cair akibat sempitnya ruang fiskal daerah.
Kondisi ini kian kompleks ketika kebijakan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat mulai menghantam APBD Kabupaten Bima. Alokasi anggaran daerah yang makin terbatas terpaksa dibagi ketat, terutama di tengah desakan penyesuaian untuk program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Pemerintah daerah dan DPRD kini terjepit di antara dua pilihan sulit: memperbaiki ribuan ruang kelas yang rusak sedang hingga berat, atau menutupi hak gaji ribuan tenaga PPPK PW yang bergantung pada kas daerah.
Namun, di tengah himpitan ruang fiskal dan keterbatasan fisik, secercah harapan tumbuh dari bawah. Melalui program Sekolah Aman hasil kolaborasi YAPPIKA-ActionAid dan Yayasan YISA Ambalawi—seperti yang diterapkan di SDN Inpres Sai, SDN Sowa, SDN Teh, SDN Inpres Lewintana, SDN Inpres Sangiang Pulau, SDN Inpres Bala, SDN Wora, dan SDN Inpres Ntoke—komunitas lokal membuktikan bahwa inovasi pembelajaran dan ruang belajar yang aman tetap bisa dihadirkan.
Potret Kelam Infrastruktur Sekolah Pelosok dan Realitas DAPODIK
Perjalanan menuju SDN Inpres Kalemba di Desa Kawuwu, Kecamatan Langgudu, menuntut keberanian melintasi jalanan terjal yang membelah bukit di selatan Kabupaten Bima. Namun, keindahan lanskap alam tersebut langsung sirna saat menginjakkan kaki di ruang kelas sekolah. Yang menyambut bukanlah tawa riang siswa di bangunan yang kokoh, melainkan deretan ruang kelas dengan kondisi fisik yang amat memprihatinkan.
Di salah satu sudut kelas V, Putri Jantika Neil, seorang siswa berusia sepuluh tahun, duduk termangu bersama kawan-kawannya. Setiap hari, proses belajar-mengajar diwarnai kecemasan dan rasa waswas. Kayu besar penyangga plafon di atas kepala mereka sudah sangat lapuk dan beberapa bagiannya telah patah. Beberapa bilah kayu plafon tampak menjuntai ke bawah, sementara cat dinding mengelupas kusam. Di bagian bawah, keramik lantai telah banyak yang mengelupas dan terangkat. Kerusakan atap bahkan membuat sebagian genteng pecah dan terhempas angin, membiarkan sinar matahari menerawang masuk langsung ke dalam kelas.
“Waktu itu kami lagi asyik belajar, tiba-tiba genteng jatuh tepat di dalam ruang kelas. Untung saat itu tidak sampai kena kepala kami atau guru,” kenang Putri menceritakan pengalaman mengerikan yang pernah dialaminya.
Saat musim hujan tiba, para siswa terpaksa belajar di antara rembesan air hujan yang menetes dari sela-sela atap yang bocor. Situasi makin mencekam ketika angin kencang bertiup dari pegunungan Kawuwu; siswa dan guru harus beradu cepat berlari keluar ruangan untuk menyelamatkan diri. Bahkan pada momen-momen tertentu, ancaman keselamatan itu begitu nyata hingga guru dan siswa sama sekali tidak berani masuk dan belajar di dalam ruangan kelas.
“Jadi tanggung jawab kami bukan saja mengajar, tapi juga memastikan keselamatan siswa. Kepala sekolah sering mengingat kami agar rajin nelihat ke atas atap bangunan,” ungkap Ety Mulyati, guru kelas V SDN Inpres Kalemba Langgudu.
Jeritan Kepala Sekolah dan Stigma Murid Sedikit
Kepala SDN Inpres Kalemba, Usman, tak kalah galau. Setiap hari ia dipenuhi rasa khawatir atas keselamatan jiwa seluruh siswa dan tenaga pendidik. Tanggung jawab moral dan profesi yang dipikulnya terasa kian berat di hadapan para orang tua siswa.
“Setiap hari saya khawatir terhadap kondisi keselamatan siswa dan guru. Kami memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan jiwa mereka, termasuk kepada orang tua siswa. Kami sudah berulang kali mengajukan permohonan perbaikan bangunan ruang kelas kepada pemerintah daerah melalui Dinas Dikbudpora, namun selalu disuruh perbaiki Dapodik. Setelah beberapa kali diperbaiki, tak kunjung diperbaiki,” ungkap Usman dengan nada kecewa.
Usman menangkap adanya kesan mendalam bahwa Dinas Dikbudpora maupun pemangku kepentingan di tingkat kabupaten enggan merespon cepat lantaran SDN Inpres Kalemba dianggap tak memiliki banyak murid—hanya 39 orang total keseluruhan dari Kelas 1 hingga Kelas 6. Padahal menurutnya, pemerintah tidak boleh diskriminatif terhadap hak dan keselamatan siswa maupun guru hanya karena mereka berada di sekolah terpencil.
Atap bangunan dua ruang kelas dan ruangan guru di SDN Inpres Kalemba rusak parah dan nyaris ambruk. Kondisi yang hampir serupa juga pada dua ruangan lainnya yang dibagi untuk ruangan kelas kelas I dan II serta ruangan kelas III dan kelas IV. Kondisi fasilitas toilet siswa dan guru di sekolah ini pun tak jauh berbeda, tak bisa digunakan.
SDN Inpres Kalemba Kawuwu merupakan salah satu sekolah di desa pinggiran di Kabupaten Bima. Sekolah ini dibangun pada tahun 1998 atas inisiatif guru, kepala desa dibantu NGO Internasional yang bekerja di wilayah Kabupaten Bima saat itu, PLAN Internasional. Tak hanya membangun sekolah, lembaga nonpemerintahan itu membantu modal usaha bagi warga setempat dan menghadirkan saluran air bersih yang dibutuhkan masyarakat Dusun Kalemba Desa Kawuwu Kecamatan Langgudu.
Wali murid dan pemerintah desa pun tak kalah gesit. Melihat kondisi bangunan yang kian membahayakan jiwa, mereka telah berupaya aktif mengadvokasi kepentingan rehabilitasi sejumlah ruang kelas yang rusak di SDN Inpres Kalemba kepada anggota DPRD Kabupaten Bima, khususnya dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kecamatan Langgudu, serta langsung kepada kepala daerah. Namun hingga kini, serangkaian upaya advokasi tersebut belum membuahkan tindak lanjut atau penanganan nyata dari pihak berwenang.
“Sebenarnya kami sudah berupaya beberapakali berdiskusi dan mengusulkan perbaikan kepada anggota DPRD asal Langgudu dan kepada kepala daerah, tapi sampai hari ini belum ada tindaklanjut,” ungkap M Saleh Abdullah, Kepala Desa Kawuwu Langgudu.
72 Persen Ruang Kelas di Bima Rusak
Kondisi SDN Inpres Kalemba bukanlah anomali tunggal. Data resmi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Tahun 2026 yang diakses Juli mengonfirmasi betapa masifnya krisis sarana dan prasarana pendidikan di daerah ini. Dari total 7.204 ruang kelas yang tersebar di 564 satuan pendidikan di Kabupaten Bima, sebanyak 72,29% (5.208 ruang kelas) berada dalam kondisi rusak.
Kondisi Sarpras Satuan Pendidikan Kabupaten Bima (DAPODIK 2026)
Selain 408 ruang kelas yang mengalami rusak berat dan 2.210 rusak sedang, sebanyak 650 unit ruang perpustakaan (70,81%) juga dalam kondisi rusak. Ini menegaskan bahwa sarana pendukung literasi dasar bagi siswa berada dalam kondisi yang sangat mengkhawatirkan.
Birokrasi Terjepit Kebutuhan dan Ketersediaan
Saat dikonfirmasi, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kebudayaan, dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Bima, Faturahman mengakui bahwa peta infrastruktur sekolah rusak di Bima masih menjadi beban berat yang belum terselesaikan.
Ia menegaskan, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen harus tetap dipertahankan dan dimaksimalkan untuk mendukung operasional serta pembiayaan pendidikan.
“Sebab anggaran 20 persen untuk pendidikan ini jangan dipotong. Kalau bisa dimaksimalkan untuk operasional dan pelaksanaan pembiayaan atau pembebasan pembiayaan pendidikan,” kata Fathurahman.
Menurutnya, anggaran bukan satu-satunya faktor yang menentukan kualitas pendidikan. Namun, dukungan pembiayaan tetap diperlukan agar berbagai program peningkatan mutu dapat berjalan secara maksimal. Pada sisi lain jumlah DAU pendidikan yang diterima pemerintah daerah pada tahun 2026 menurun.
“Anggaran bukan satu-satunya, tetapi salah satu untuk meningkatkan mutu. Kalau tanpa itu, sulit kita untuk mencapainya. Sesuatu kualitas yang bagus harus diuji dengan dana,” ujarnya.
Dinas Dikbudpora Kabupaten Bima mengakui ketergantungan daerah pada dana transfer pusat membuat skema perbaikan sekolah sangat rentan bergeser ketika terjadi efisiensi alokasi anggaran di tingkat nasional. Akibatnya, sekolah-sekolah di wilayah terpencil seperti SDN Inpres Kalemba sering kali harus mengantre paling belakang dalam daftar prioritas perbaikan.
Oase di Tengah Keterbatasan: Model Sekolah Aman
Di tengah gulita krisis infrastruktur dan himpitan fiskal daerah, secercah harapan berhembus dari pesisir Soromandi hingga Wera. Ketika alokasi APBD belum mampu menjangkau setiap ruang kelas yang rusak, kolaborasi non-pemerintah hadir menjadi penopang. Melalui program Sekolah Aman yang digagas oleh YAPPIKA-ActionAid bersama Yayasan YISA Ambalawi, sejumlah sekolah di Kabupaten Bima membuktikan bahwa keterbatasan anggaran bukanlah penghalang mutlak untuk menghadirkan pendidikan yang aman dan berkualitas.
Sebagai salah satu sekolah dampingan di Kecamatan Soromandi, SDN Inpres Sai menjadi potret transformasi bagaimana manajemen risiko bencana dan keselamatan sekolah mulai diarusutamakan. Program Sekolah Aman tidak sekadar memperbaiki pemahaman fisik bangunan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif antara guru, murid, dan orang tua.
SDN Inpres Sangiang Pulau: Melampaui Dinding Kelas Lewat “Sekolah Pantai”
Di Kecamatan Wera, SDN Inpres Sangiang Pulau menawarkan model pembelajaran yang mendobrak kebiasaan. Di sekolah ini, keterbatasan sarana-prasarana justru memicu lahirnya inovasi berbasis kearifan lokal. Komunitas Sekolah memanfaatkan potensi alam sekitar dengan menginisiasi program Sekolah Pantai.
Ketika dinding kelas terasa menyekap dan fasilitas perpustakaan tak memadai, pasir pantai dan deburan ombak disulap menjadi media belajar terbuka. Anak-anak diajak menghitung boat untuk mengasah numerasi, serta membaca buku cerita untuk mendongkrak minat baca dan kemampuan literasi mereka.
“Setelah hadirnya Sekolah Aman ini, bisa memberikan kami motivasi. Ada ilmu-ilmu yang dipelajari dan diterapkan dari pelatihan tersebut. Anak-anak juga mulai beda dari sebelumnya. Dulu daya baca mereka kurang, sekarang sudah mulai meningkat,” ungkap Ketua Komunitas Sekolah SDN Inpres Sangiang Pulau, Bambang.
Bantuan bahan bacaan buku bercerita dari YAPPIKA ActionAid secara langsung mendorong minat baca dan kemampuan literasi siswa yang terkadang jenuh dengan buku paket di ruang kelas.
Model inovasi ini terbukti efektif menaikkan capaian literasi dan numerasi murid, sekaligus menjadi bukti bahwa peran aktif masyarakat mampu menutup celah keterbatasan fasilitas yang disediakan pemerintah.
Tantangan di SDN Inpres Sangiang Pulau tidak hanya dari sektor pendidikan, tetapi juga kendala fasilitas dasar. Masalah krisis air bersih masih menjadi persoalan krusial yang dialami warga sekolah dan lingkungan sekitar.
Sumber air sumur di wilayah tersebut terasa payau dan agak asin sehingga tidak layak dikonsumsi. Untuk kebutuhan minum, pihak sekolah dan warga terpaksa membeli air galon isi ulang seharga Rp5.000 per galon yang didatangkan dari desa lain. Situasi makin sulit ketika musim kemarau tiba, di mana debit air sumur menyusut drastis hingga kerap tidak keluar sama sekali.
SDN Inpres Ntoke: Penguatan Komunitas dan Partisipasi Warga
Tak jauh dari Sangiang Pulau, SDN Inpres Ntoke mengukuhkan pentingnya partisipasi publik dalam menjaga keberlangsungan pendidikan. Dampingan YAPPIKA-ActionAid dan YISA Ambalawi di sekolah ini berfokus pada penguatan kapasitas Komunitas Sekolah dan komite sekolah untuk berani menyuarakan hak-hak dasar pendidikan mereka. Warga desa dan orang tua murid tidak lagi menempatkan diri sebagai penonton pasif, melainkan menjadi mitra aktif sekolah dalam memantau kondisi bangunan hingga mengawal transparansi tata kelola sekolah.
“Tata kelola khususnya transparansi penggunaan anggaran oleh SDN Inpres Ntoke sudah baik. Komite dan perwakilan orang tua dan guru dilibatkan dalam proses penyusunan RKAS. Dalam rapat komite dan wali murid dapat mengakses informasi, “ujar Ketua Komite SDN Inpres Ntoke, Ansar Mutajab.
Menurut Ansar, kehadiran Program Sekolah Aman di sekolah setempat memberi banyak perubahan, termasuk dengan adanya Komunitas Sekolah.
Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengabdian (Bappeda Litbang) Kabupaten Bima, Imam Ridwansyah mengakui pentingnya kontribusi sektor non-pemerintah dalam mengeskalasi capaian indikator pendidikan daerah. Menurutnya, kolaborasi seperti yang ditunjukkan oleh YAPPIKA-ActionAid dan YISA Ambalawi memberikan benchmark penting bagi daerah.
Tantangan selanjutnya bagaimana mengintegrasikan praktik baik Sekolah Aman serta inovasi literasi-numerasi berbasis komunitas dalam dokumen perencanaan dan alokasi anggaran daerah secara berkelanjutan.
“Kami mendorong agar anggaran dan program intervensi tidak hanya tertuju pada fisik bangunan sekolah, tetapi juga seimbang dengan peningkatan kompetensi guru. Bagaimanapun, kualitas literasi dan numerasi peserta didik sangat bergantung pada kualitas para pengajarnya di kelas,” kata Imam.
Imam juga mengingatkan pentingnya penataan data pendataan anak sekolah yang terintegrasi untuk menangani berbagai persoalan dasar, seperti anak putus sekolah hingga mobilitas siswa antarwilayah.
“Harapan kita, akses pendidikan ini bisa terjangkau secara merata hingga ke wilayah pinggiran Kabupaten Bima,” tambahnya.
Nasib Guru PPPK, dan Jeritan Daerah
Di balik ancaman ambruknya atap-atap sekolah, ada krisis lain yang tak kalah meremukkan: ketidakpastian nasib para pendidik. Ribuan guru non-ASN, khususnya yang terhimpun sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu (PPPK PW), kini berada dalam posisi paling rentan. Salah satu yang merasakan dampak itu Nuning Nuryani, guru PPPK Paruh Waktu di SDN Inpres Sangiang yang juga menjadi salah satu lokomotif Komunitas Sekolah.
Ia berharap pemerintah segera membayar gaji ribuan tenaga PPPK PW, termasuk dirinya yang sampai saat ini belum pernah menerima gaji sejak memperoleh SK pengangkatan.
Bagi para tenaga PPPK Paruh Waktu di Kabupaten Bima, menjalankan tugas mengajar kini dibayangi kecemasan finansial yang mendalam. Hingga hari ini, banyak dari mereka yang belum juga menerima hak gaji bulanan akibat terbatasnya kapasitas fiskal daerah. Ketua Aliansi PPPK Paruh Waktu Kabupaten Bima, Sutomo menuturkan bahwa efisiensi anggaran daerah secara langsung menghantam dapur ribuan guru.
Guru PPPK PW mengajar anak-anak yang sama, berdiri di depan kelas yang sama, dan menanggung risiko bangunan yang sama. Namun ketika berbicara soal hak dasar, mereka menjadi kelompok pertama yang paling terdampak ketika anggaran daerah dipangkas.
Aliansi guru mendesak pemerintah pusat agar tidak mengorbankan alokasi anggaran pendidikan daerah demi program-program prioritas baru seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Untuk pemanfaatan anggaran pendidikan untuk MBG, saya belum melihat aturannya. Karena MBG ini kan program yang langsung ditangani secara teknis oleh BGN (Badan Gizi Nasional), bukan Kementerian Pendidikan,” sorot Sutomo.
Beban TKD 2026 dan Anjloknya Kucuran Pusat
Realitas fiskal Kabupaten Bima tecermin dari data Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan per 31 Agustus 2026. Total pagu Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Kabupaten Bima tercatat sebesar Rp3,51 triliun dengan realisasi 71,43% (Rp2,51 triliun). Namun, penelusuran pada pos-pos spesifik pendidikan menunjukkan serapan dan ketersediaan anggaran yang sangat riskan.
Postur Anggaran Pendidikan Kab. Bima pada TKDD 2026 (Per 31 Agustus 2026)
Rendahnya realisasi DAU Pendidikan (35,00%) dan DAK Fisik (25,00%) per Agustus 2026 menjadi bukti tersendatnya kucuran dana perbaikan infrastruktur. Bahkan jika menilik tren historis alokasi anggaran infrastruktur Dikbudpora Kabupaten Bima 2021–2026, terjadi kemerosotan drastis pada tahun 2026:
Tren Anggaran Infrastruktur Pendidikan Kabupaten Bima (2021–2026)
Setelah sempat menyentuh angka Rp119,78 miliar pada tahun 2025, alokasi anggaran infrastruktur pada 2026 terjungkal 95% menjadi hanya Rp5,96 miliar akibat hilangnya kucuran DAK Fisik dari pusat (Rp0). Pemerintah Kabupaten Bima pun masih menunggu kuncuran anggaran revitalisasi untuk tahun 2026.
Bupati Harapkan Normalisasi Anggaran ke Daerah
Bupati Bima, Adi Mahyudi mengungkapkan secara terbuka kondisi sulit yang dihadapi pemerintah daerah. Ketergantungan APBD yang tinggi terhadap dana transfer pusat membuat daerah tidak memiliki ruang gerak memadai ketika TKD dipangkas atau dialihkan.
Ketika TKD dipangkas atau mengalami rasionalisasi untuk program nasional seperti MBG, ruang gerak APBD langsung terkunci—baik untuk mengintervensi perbaikan sekolah rusak maupun untuk membiayai gaji PPPK Paruh Waktu.
Di tengah keterbatasan tersebut, Bupati Bima berharap pemerintah pusat segera mengevaluasi dan menormalisasi alokasi anggaran transfer ke daerah. Karena nominal pemotongan cukup besar. Rata-rata daerah di NTB dipangkas anggaranya hingga Rp300 miliar lebih.
“Harapan besar kami kepada pemerintah pusat adalah normalisasi kembali anggaran transfer ke daerah,” harap Bupati Bima, Adi Mahyudi.
Kebijakan pemerintah pusat memangkas TKD termasuk untuk sektor pendidikan untuk kebutuhan program populis menyulitkan pemerintah daerah yang menghadapi kepentingan pelayanan publik secara langsung.
“Kalau bicara mempersulit sih, sangat sih kalau bicara itu ya. Karena memang kami ini kan terjadi efisiensi seperti yang disampaikan ini ya. Kalau tidak ada itu mungkin bisa aman-aman sajalah perjalanan, dari untuk mengaji tenaga honorer, tenaga PPPK Paruh Waktu ini. Iya, seperti itu. Ya, kendalanya kan anggaran kita enggak ada,” ungkap Bupati Bima.
Sorotan Akademisi dan Pengawasan DPRD
Kompleksitas krisis pendidikan di Kabupaten Bima memicu gelombang kritik dari akademisi, organisasi profesi guru, dan lembaga legislatif daerah.
Ketua STKIP Taman Siswa Bima, Ibnu Khaldun menilai bahwa masalah sekolah rusak dan gaji guru yang tertunda adalah muara dari disorientasi tata kelola anggaran.
Persoalan pendidikan di Bima berlapis: bangunan sekolah rusak parah, sementara ruang fiskal daerah makin terhimpit akibat pengalihan prioritas anggaran ke program lain seperti MBG. Ketika anggaran spesifik seperti DAU Pendidikan dan DAK Fisik jumlahnya sangat terbatas dan penyerapannya tersendat, yang dikorbankan secara langsung adalah hak anak-anak atas sekolah aman serta kepastian hak gaji pendidik.
“Akan sangat signifikan anggaran MBG itu (jika) tidak diambil dari anggaran pendidikan. Termasuk anggaran pendidikan itu yang digunakan oleh banyak kementerian untuk sekolah-sekolah kedinasan. Nah, itu kan sekolah kedinasan kecil tapi anggarannya besar. Nah, sehingga dari mengumpulkan semua anggaran-anggaran itu, sehingga tahun ini ada peningkatan untuk KIP Kuliah mahasiswa, ada untuk anggaran penelitian dosen, untuk bantuan revitalisasi,” sorot Ibnu Khaldun.
FSGI: Pemerintah Pusat Mengabaikan Sektor Pendidikan
Ketua Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Eka Ilham, melayangkan kritik pedas terhadap ketimpangan prioritas kebijakan nasional. Ia menilai pemerintah pusat mengabaikan amanat prioritas sektor pendidikan demi memuluskan agenda politik baru.
Terdapat sikap timpang dari pemerintah pusat. Sektor pendidikan—mulai dari ruang kelas yang ambruk di pelosok Kabupaten Bima hingga kesejahteraan guru non-ASN—seolah diabaikan.
“Anggaran daerah yang seharusnya fokus membenahi infrastruktur dan membiayai guru justru dipangkas atau digeser demi program lain seperti Makan Bergizi Gratis. Ini adalah bentuk ketidakadilan kebijakan yang nyata bagi daerah-daerah marginal,” tegas Eka Ilham.
Menyusul otak-atik anggaran pendidikan FSGI terus bergerak mengadvokasi kebijakan anggaran untuk pendidikan, termasuk mendorong elemen pendidikan yang telah menempuh proses litigasi di Mahkamah Konstitusi dan melalui jalur Komisi X DPR RI.
Sikap DPRD Kabupaten Bima
Dari sudut pandang legislatif, Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Bima, Ardiwin menegaskan bahwa DPRD terus menekan Pemkab Bima untuk melakukan evaluasi formulasi anggaran. Namun, ia menyadari bahwa kunci utama penyelesaian masalah ini berada di tingkat pusat.
Ia menegaskan, pendidikan tidak boleh dijadikan variabel pelengkap dalam efisiensi anggaran. Jika ruang kelas dibiarkan rusak dan gaji gurunya ditahan, maka yang sedang dikorbankan adalah masa depan satu generasi di Kabupaten Bima.
Menurutnya, sekolah di wilayah terpencil dan dalam kondisi lebih rusak seperti SDN Inpres Kalemba Kawuwu Langgudu, SDN Inpres Ntoke Kecamatan Wera, SDN Kaworo Desa Hidirasa Kecamatan Lambu dan SDN Woro Parado Wane harus diprioritaskan dalam usulan penanganan melalui anggaran revitalisasi maupun sumber lain.
Krisis infrastruktur pendidikan dan kesejahteraan guru di Kabupaten Bima adalah alarm keras bagi arah kebijakan fiskal nasional. Ketika program-program prioritas baru digulirkan dari pusat, daerah berkapasitas fiskal rendah dengan kantong kemiskinan tinggi seperti Kabupaten Bima justru menanggung dampak paling parah dari efisiensi dan pemangkasan dana transfer.
Tanpa adanya penormalan kebijakan anggaran dan keberanian politik untuk memprioritaskan kembali sektor pendidikan, anak-anak di pelosok Bima akan terus belajar di bawah ketakutan akan atap yang roboh—sementara para gurunya terus mengajar dalam bayang-bayang ketidakpastian hidup. (US)
Follow informasi Berita11.com di Google News
