Sumbawa, Berita11.com— Setelah berhasil mewujudkan pembangunan Bendungan Beringin Sila senilai Rp1,72 triliun, Gubernur Nusa Tenggara Barat, H Zulkieflimansyah mewujudkan pembangunan Pelabuhan Teluk Santong di Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa.
Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah mendampingi Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo, menghadiri peletakan batu pertama tanda dimulainya proyek (ground breaking) Pelabuhan Teluk Santong, Rabu (11/1/2023).
Zul berterima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat, pemerintah pusat, pemerintah kabupaten, serta investor yang telah membantu mewujudkan pembangunan Pelabuhan Santong yang nantinya akan berperan signifikan dalam mendistribusikan produk pertanian dan perternakan di Pulau Sumbawa.
Pemerintah Provinsi NTB, isyarat Zul, akan mendukung dan memberikan bantuan terbaik demi kelancaran pembangunan infrastruktur, demi kesejahteraan masyarakat.
“Adanya satu pelabuhan untuk kelancaran aktifitas produk-produk pertanian kita akan membuat kesejahteraan lebih dekat kepada masyarakat. Sekali lagi terima kasih,” katanya.
Zul berharap, Pelabuhan Santong diselesaikan dalam waktu yang tidak terlalu lama, karena pembangunan Pelabuhan Teluk Santong telah direncanakan sejak tahun 2018.
Sementara itu, Kepala Bapanas, Arief Prasetyo menargetkan pembangunan Pelabuhan Teluk Santong selesai dalam waktu 10 bulan. Dia akan mengupayakan berbagai hal demi percepatan pembangunan.
“Kalau bisa dimulai sekarang maka bisa tuntas 10 atau 12 bulan ke depan,” ujarnya.
Seain itu, juga Arif menyebutkan akan memastikan harga jagung yang merupakan komoditi pertanian terbanyak di Pulau Sumbawa tidak turun. “Kapal yang nyandar nanti itu berkapasitas 30 ribu ton,” jelasnya.
Pelaksana pembangunan Pelabuhan Teluk Santong, Yanuar mengatakan, pihaknya siap melakukan investasi di Pulau Sumbawa. “Jika jagung Sumbawa saat ini 1,5 juta ton, dengan adanya Pelabuhan Teluk Santong nantinya bisa 2-3 juta ton,” ujarnya.
Selain Gubernur NTB, ground breaking Pelabuhan Santong juga dihadiri Bupati Sumbawa, Staf Ahli Menteri Perhubungan Republik Indonesia, dan para perjabat lain. [B-19]
