Bima, Berita11.com— Otonomi daerah harusnya mampu membuat setiap daerah untuk mandiri. Jauh panggang dari api, harapan tersebut tidak mampu dilaksanakan dengan baik karena berbagai kendala.
Berupaya memperkuat otonomi daerah melalui Pilkada, FOKKA Institute, Agenda dan dan STKIP Taman Siswa Bima menggelar diskusi terbatas di Gedung Beradab kampus induk STKIP Taman Siswa Bima, Minggu (11/08/2024).
Salah satu inisiator kegiatan, Ketua FOKKA Institut, H Arsyad Hasan M.Kom mengajak semua pihak yang terlibat dalam diskusi bersama-sama mencari formulasi otonomi daerah. Formulasi tersebut diupayakan sesuai dengan kondisi daerah.
“Ingin bersama-sama mencari formula otonomi daerah, seperti apa sih yang ada di Bima untuk kita berikan masukan kepada para pemikir di Jakarta sesuai dengan data dan fakta yang dibutuhkan,” katanya saat membuka diskusi.
Menurutnya, formulasi tersebut penting karena akan menjadi bentuk kontribusi konkret dalam menentukan arah dan tujuan pembangunan Indonesia 2045 mendatang. “Ini adalah sarana membangun tradisi berpikir. Berpikir bareng-bareng. Selama ini pola pikir satu arah, hanya menerima. Sekarang kita saling bertukar dan membuka informasi, memperkuat argumen. Salah satu kontribusi kita untuk nanti disosialisaikan ke daerah-daerah lain,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Ketua STKIP Taman Siswa Bima, Dr H Ibnu Khaldun Sudirman M.Si mengaku menerima kehormatan karena kampus setempat menjadi salah satu tempat untuk fokus diskusi group /FGD. “Karena dari diskusi yang dilaksanakan tersebut akan menjadi arah kebijakan,” ujarnya.
Menurutnya, FGD yang digelar merupakan wadah untuk menghimpun informasi untuk mengagregasi kebijakan yang selama ini cukup lama menjadi diskursus. Harus ada evaluasi terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Pilkada harus benar-benar digarap di daerah.
“Kita harusnya sudah tidak tersentralisasi. Tetapi faktanya, 520 kabupaten dan kota menghabiskan uang untuk ke Jakarta dalam dua bulan terakhir. Harusnya bisa merdeka dalam segala ketegangan, ini menjadi PR (pekerjaan rumah) bagi FOKKA, PR bagi Agenda 45 dan PR bagi kita semua yang muda,” tukasnya.
Sementara Direktur Agenda 45, Warsito Ellwein, memulai pancingannya dengan mengatakan pentingkan diskusi serupa untuk terus digelar. Tidak hanya sampai pada tahap diskusi, tetapi perlu ada komitmen dari para pihak di Jakarta sebagai pelaku (tokoh) gerakan masyarakat sipil.
“Kami mempunyai komitmen bahwa masa depan Indonesia tergantung daerah, tidak bisa hanya di urus di pusat. Sekarang (era) teknologi informasi telah membuka peluang bagi kita untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi dari berbagai dunia. Ini adalah peluang bagi kita, kecapatan informasi. Kita bisa berokumuniaksi dengan siapapun dan di manapun, persaingan ini ketat,” beber pria yang sejak tahun 1987 tinggal di Jerman itu.
Menurutnya, untuk membicarakan problem tentang Bima, tidak cukup dengan orang-orang yang ada Bima. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan memperbaiki tata kelola dan meningkatkan kapasitas dengan teknologi.
“Saya lahir dari keluarga miskin dari desa. Namun perubahan dan kemajuan sangat mungkin. Saya belajar dan bekerja lebih giat. Saya menulis banyak buku, bekerja di berbagai kantor di dunia. Bagaimana kita meningkatkan kapasitas kita dengan tekhologi, memanfatakan kesempatan. Kunci utama negara demokrasi, masyarakatnya aktif, negara hanya menyediakan,” ujarnya.
Dia mengajak semua pihak bersama-sama membuat otonomi daerah yang betul-betul membantu mengembangkan masyarakat. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat dari berbagai daerah, agar otonomi daerah benar-benar mewakili daerah, bukan dari pusat.
“Kita harus bergantung pada tangan kita sendiri, menunggu bantuan orang tidak menentukan perubahan kita. Maju di tangan kita sendiri. Idealnya kepala daerah harus bertanya-tanya, saya kurang apa ya? Kenapa masyarakat belum mengerti? Namun yang terjadi sekarang adalah banyak janji-janji gombal, semua demi kepentingan calonnya sendiri. Bukan kepentingan masyarakat,” sentilnya.
Menurut Warsito, saat ini adalah momen bisa menentukan pemimpin yang lebih baik. Menyusun UU Otonomi daerah yang lebih baik. Menyusun rencana pembanguan jangka panjang 2025-2045 serta berkontribusi aktif membangun jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.
Selain Direktur Agenda 45 dan Ketua STKIP Taman Siswa Bima, FGD juga diikuti Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bima, Dr Muhammad Hasyim, Ketua FOKKA Institut H Arsyad Hasan M.Kom, budayawan Bima H Haeruddin ST MT, tokoh masyarakat Sangiang, Ayang Saifullah, Kabag Ekonomi Setda Kabupaten Bima Irfan DJ SH, perwakilan media, Indra Alam, SE alias Sanggili Kae, perwakilan Korps Alumni HMI Bima, Saddam dan Ketua HMI Cabang Bima. [B-19]
Follow informasi Berita11.com di Google News
