Bima, Berita11.com— Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bima dari Fraksi PDI Perjuangan, Firdaus mendukung program Sekolah Rakyat (SR) diwujudkan hingga di Kabupaten Bima.
Duta Dapil I (Kecamatan Woha, Kecamatan Monta dan Kecamatan Parado) ini mengatakan, pendidikan merupakan hak seluruh lapisan masyarakat tanpa membeda-bedakan golongan, baik dari kelompok masyarakat kaya maupun miskin memiliki hak yang sama. Hal tersebut menjadi dasar pihaknya mendukung program Sekolah Rakyat (SR).
Terlepas dari dukungan tersebut, Firdaus menyampaikan catatan untuk pemerintah daerah dalam melaksanakan program Sekolah Rakyat (SR) yang dicetuskan pemerintah pusat. Mantan Ketua Lembaga Studi untuk Perubahan (LSIP) ini meminta pemerintah daerah memerhatikan manajemen pengelolaan SR.
“Karena sifatnya jangka panjang, pengelolaanya harus transparan, harus benar-benar diperhatikan manajemen pengelolaannya, termasuk rekrutmen SDM-nya, karena itu menentukan kualitas pendidikan itu sendiri, termasuk dalam perekrutan pengajar,” ujar Firdaus menjawab wartawan di Kota Bima, Sabtu (10/5/2025) lalu.
Berkaitan rencana pembangunan SR di wilayah Kabupaten Bima, dirinya sudah pernah berbicara langsung dengan Bupati Bima. “Saya setuju sekali dengan program Sekolah Rakyat. Apalagi saya juga masuklah di pemerhati pendidikan,” ujarnya.
Menurutnya, program dari pemerintah pusat tersebut harus dikawal dengan baik dan didukung, termasuk dalam penyiapan lahan pembangunan SR. “Karena untuk mendapatkan program ini sulit, tidak semua daerah bisa mendapatkanya,” ujarnya.
Kabupaten Bima sendiri sepengetahuannya telah menyiapkan lahan lima hektar di Kecamatan Woha untuk SR. “Tinggal konsistensi kita sebagai pemerintah (legislatif dan eksekutif) melalui kebijakan dalam mendorong kualitas SDM. Ini semua harus kita siapkan,” ujarnya.
Berkaitan masalah efisiensi anggaran, Firdaus berharap tidak sampai berdampak banyak terhadap sector pendidikan. Apalagi sepengetahuannya sector pendidikan juga menjadi atensi dari pemerintah di tingkat pusat, termasuk dari pihak legislatif.
“Masalah efesiensi anggaran tidak boleh berdampak terhadap pendidikan. Karena sektor pendidikan adalah semangat dari pusat juga. Jadi semangat itu bukan hanya dari daerah, tapi pusat,” ujar dia.
Ia mengatakan, pada prinsipnya dirinya sangat mendukung sector pendidikan. “Kalaa bentuk dukungan kami itu ada pada hak budgeting. Jadi keseriusan kami untuk mendorong pendikan akan dilihat sejauh mana legislatif itu membahas anggaran untuk pendidikan,” ujarnya.
Menurutnya, pada tahap awal segala biaya untuk pembangunan SR dan kebutuhan pendukungnya disiapkan pemerintah pusat. Namun demikian, pemerintah daerah harus memikirkan untuk kebutuhan jangka panjang, untuk kebutuhan SR pada masa mendatang. [B-19]
Follow informasi Berita11.com diGoogle News
