Jakarta, Berita11.com— Direktur Eksekutif The Reform Initiatives, Hadi Prayitno, menyoroti arah politik anggaran pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui analisis terhadap APBN 2025–2026.
Ia menilai kebijakan fiskal pemerintah saat ini menunjukkan kecenderungan sentralisasi anggaran yang berpotensi memengaruhi ruang fiskal pemerintah daerah dan kualitas layanan publik.
Dalam kajian bertajuk “Politik Anggaran Rezim Prabowo-Gibran: Sentralisasi dan Risiko Keadilan Fiskal”, Hadi menjelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan hanya instrumen keuangan negara, tetapi juga menjadi cermin politik kekuasaan, penentuan prioritas pembangunan, serta distribusi sumber daya kepada masyarakat.
Menurut Hadi, pembahasan APBN 2025–2026 tidak cukup hanya melihat besaran angka pendapatan dan belanja negara, tetapi harus dilihat dari aspek keadilan fiskal, kualitas layanan dasar, tata kelola anggaran, serta hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.
“APBN bukan sekadar angka pendapatan dan belanja, tetapi mencerminkan politik kekuasaan, prioritas pembangunan, dan distribusi sumber daya,” ujar Hadi dalam paparannya saat workshop dan diskusi bersama YAPPIKA ActionAid dan jaringan advokasi di Jakarta, Rabu (17/6/2026).
Ia menyebut pemerintahan Prabowo-Gibran membawa sejumlah agenda besar, seperti ketahanan pangan, energi, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, perlindungan sosial, serta penguatan sumber daya manusia. Namun, menurutnya, pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah apakah APBN tersebut benar-benar memperkuat keadilan fiskal atau justru memperbesar sentralisasi anggaran.
Dalam analisisnya, Hadi memaparkan APBN 2025 sebagai anggaran transisi menuju agenda pemerintahan baru. Pada tahun tersebut, pendapatan negara tercatat sebesar Rp3.005,1 triliun dengan belanja negara Rp3.621,3 triliun dan defisit sebesar Rp616,2 triliun atau sekitar 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Komposisi belanja negara menunjukkan dominasi belanja pemerintah pusat dibandingkan transfer ke daerah. Belanja pemerintah pusat mencapai sekitar 74,6 persen, sementara transfer ke daerah berada pada kisaran 25,4 persen.
Salah satu program yang mulai menjadi simbol prioritas fiskal baru adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan alokasi sekitar Rp71 triliun.
Menurut Hadi, perubahan orientasi anggaran tersebut perlu dikaji secara mendalam agar program prioritas pemerintah tetap berjalan tanpa mengurangi kemampuan negara dalam memperkuat layanan dasar masyarakat.
Memasuki APBN 2026, Hadi melihat arah kebijakan fiskal pemerintah semakin menunjukkan pola konsolidasi dan sentralisasi.
Dalam paparannya, ia menyebut APBN 2026 memiliki total pendapatan negara sekitar Rp3.153,6 triliun, belanja negara Rp3.842,7 triliun, serta defisit sekitar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen terhadap PDB.
Belanja pemerintah pusat mencapai Rp3.149,7 triliun, sementara transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp693 triliun.
Hadi menilai peningkatan porsi belanja pemerintah pusat menjadi salah satu indikator menguatnya sentralisasi fiskal. Menurutnya, kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena daerah merupakan ujung tombak dalam penyediaan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur dasar.
“Sentralisasi fiskal menjadi gejala paling menonjol dalam APBN 2026,” katanya.
Transfer ke Daerah Mengalami Pemangkasan
Salah satu sorotan utama Hadi adalah perubahan besaran Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Desa antara APBN 2025 dan 2026. TKD mengalami penurunan dari sekitar Rp919,9 triliun pada 2025 menjadi Rp693 triliun pada 2026.
Selain itu, beberapa komponen transfer juga mengalami penurunan, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Desa, serta Dana Insentif Fiskal.
Menurut Hadi, pemangkasan transfer ke daerah dapat mempersempit kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program pembangunan.
“Ketika ruang fiskal daerah menyempit, kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga kualitas layanan publik juga ikut tertekan,” kata mantan Deputy Secretary General. Seknas FITRA ini.
Hadi juga menyoroti dampak pemangkasan TKD terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan analisis perbandingan APBD 2025 dan 2026, ia menyebut adanya penurunan pada beberapa komponen belanja daerah, termasuk belanja modal yang mengalami penurunan cukup besar.
Menurutnya, penurunan belanja modal berisiko berdampak terhadap pembangunan infrastruktur publik, termasuk fasilitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya.
Ia menilai, daerah akan menghadapi tantangan lebih besar karena sebagian besar pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat berada pada level pemerintah daerah.
Dalam sektor pendidikan, Hadi menyoroti bahwa peningkatan anggaran pendidikan nasional tidak otomatis menjamin peningkatan kualitas layanan pendidikan di daerah. Anggaran pendidikan yang diklaim dalam APBN 2026 mencapai sekitar Rp769,1 triliun, meningkat dibandingkan APBN 2025 sebesar Rp724,3 triliun.
Namun, menurut Hadi, persoalan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan besarnya anggaran, melainkan bagaimana anggaran tersebut dapat diterjemahkan menjadi layanan nyata bagi masyarakat.
Ia mengingatkan masih terdapat persoalan seperti rehabilitasi sekolah, kesejahteraan guru, akses pendidikan bagi anak miskin, sanitasi sekolah, serta pemerataan kualitas pendidikan.
“Kenaikan anggaran nasional tidak otomatis memperkuat layanan pendidikan di daerah. Pendidikan dan kesehatan tetap sangat bergantung pada kapasitas fiskal daerah,” kata dia.
Selain persoalan hubungan fiskal pusat dan daerah, Hadi juga membahas fenomena yang disebut sebagai “ilusi fiskal”, yakni kondisi ketika biaya jangka panjang sebuah kebijakan tidak terlihat secara langsung oleh masyarakat.
Menurutnya, sejumlah program besar yang memiliki manfaat cepat dan mudah dirasakan publik perlu tetap dikawal dengan tata kelola yang ketat.
Program seperti Makan Bergizi Gratis dan berbagai program strategis pemerintah dinilai membutuhkan evaluasi manfaat yang objektif, transparansi biaya, serta pengawasan publik.
Hadi mengingatkan bahwa program besar dengan anggaran besar memiliki risiko apabila tidak disertai mekanisme pengendalian yang kuat.
“Program besar memerlukan tata kelola yang ketat, evaluasi manfaat yang objektif, dan transparansi biaya yang jelas kepada publik,” ujarnya.
Untuk memperkuat keadilan fiskal, Hadi mendorong sejumlah agenda reformasi kebijakan anggaran, mulai dari transparansi APBN dan APBD, peningkatan partisipasi publik, penguatan pengawasan DPR dan DPRD, hingga audit berbasis kinerja.
Menurutnya, anggaran negara harus kembali pada amanat konstitusi, yakni dikelola secara terbuka, bertanggung jawab, dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Ia juga menekankan pentingnya hubungan fiskal pusat dan daerah yang lebih adil agar daerah memiliki kemampuan cukup dalam memberikan pelayanan publik.
Selain itu, Hadi mendorong masyarakat sipil, akademisi, media, dan kelompok warga untuk terlibat dalam pengawasan kebijakan fiskal.
Hadi menegaskan bahwa keberhasilan APBN tidak hanya dapat diukur dari stabilitas angka makroekonomi, tetapi juga dari sejauh mana masyarakat merasakan manfaat kebijakan anggaran.
Menurutnya, APBN harus menjadi instrumen negara untuk memperluas kesempatan, memperkuat layanan dasar, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“APBN harus kembali pada amanat konstitusi: terbuka, bertanggung jawab, dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” katanya. [B-19]
Follow informasi Berita11.com di Google News
