Bima, Berita11.com – Aliansi Kemarahan Rakyat Bima yang terdiri dari HMI MPO Cabang Bima, GMNI Kabupaten Bima, GMNI Kota Bima, dan SMI Cabang Bima menggelar aksi demonstrasi di Kantor DPRD Kota Bima dan DPRD Kabupaten Bima, Kamis (25/6/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak kepada rakyat. Massa membawa 14 tuntutan yang mencakup isu nasional hingga persoalan daerah, mulai dari ekonomi, demokrasi, pemberantasan korupsi, lingkungan, hingga pelayanan publik.
Ketua DPC GMNI Kabupaten Bima, Rifki Pratama menyampaikan bahwa kondisi masyarakat saat ini menghadapi tekanan akibat meningkatnya biaya hidup, sementara berbagai persoalan struktural seperti ketimpangan ekonomi, korupsi, dan lemahnya pelayanan publik masih belum terselesaikan.
Dalam isu nasional, Aliansi Kemarahan Rakyat Bima mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut massa, program tersebut harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar tidak menjadi proyek yang hanya mengedepankan citra politik.
Massa juga meminta pemerintah segera menurunkan harga kebutuhan pokok, BBM, dan tarif listrik yang dinilai semakin membebani masyarakat.
Di bidang demokrasi, massa menolak revisi Undang-Undang Polri yang dianggap berpotensi memperluas kewenangan aparat negara secara berlebihan. Mereka juga menolak segala bentuk konsep Dwi Fungsi TNI-Polri karena dinilai bertentangan dengan semangat reformasi.
Selain itu, massa mendesak pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor.
“Pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menghukum pelaku, tetapi juga harus memastikan aset hasil kejahatan dikembalikan untuk kepentingan negara dan masyarakat,” tandas Rifki.
Pada sektor pendidikan, Aliansi meminta pemerintah membuka ruang partisipasi publik dalam proses revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Mereka menilai kebijakan pendidikan harus dirumuskan secara terbuka karena menyangkut hak dasar masyarakat.
Massa juga mengecam tindakan represif terhadap gerakan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil. Mereka menilai praktik intimidasi, kriminalisasi, dan pembungkaman terhadap suara kritis menjadi ancaman bagi demokrasi.
Sementara di tingkat daerah, Aliansi Kemarahan Rakyat Bima menyoroti pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kota Bima dan Kabupaten Bima. Mereka meminta agar program tersebut diawasi secara ketat agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat desa.
Massa juga mendesak Pemerintah Kota Bima mengoptimalkan keberadaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta meminta Pemerintah Kabupaten Bima melakukan evaluasi terhadap kinerja BUMD yang dinilai belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pendapatan daerah.
Selain itu, pemerintah daerah didorong segera menerbitkan aturan pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2024 agar regulasi tersebut tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi dapat diterapkan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Persoalan lingkungan juga menjadi sorotan dalam aksi tersebut. Aliansi mendesak aparat penegak hukum menindak aktivitas Galian C yang dinilai tidak memenuhi ketentuan serta menyebabkan kerusakan lingkungan di wilayah Kota dan Kabupaten Bima.
Massa turut menuntut pemerintah membongkar praktik mafia distribusi Gas LPG 3 kilogram yang dinilai menyebabkan kelangkaan dan tingginya harga gas bersubsidi di masyarakat.
Di sektor ketenagakerjaan, Aliansi meminta Pemerintah Kabupaten Bima memberikan kepastian pembayaran gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu yang hingga kini masih menjadi persoalan.
Sementara pada sektor kesehatan, massa mendesak evaluasi total pelayanan kesehatan di Kota dan Kabupaten Bima. Mereka menyoroti persoalan kualitas layanan, ketersediaan tenaga medis, fasilitas kesehatan, serta akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
Saat aksi berlangsung di DPRD Kota Bima, massa diterima oleh perwakilan Komisi III DPRD Kota Bima. Perwakilan legislatif tersebut menyatakan akan menerima dan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan.
Namun, aksi di DPRD Kabupaten Bima berakhir dengan kekecewaan massa karena tidak ada anggota DPRD Kabupaten Bima yang hadir menemui peserta aksi.
“Kami datang membawa persoalan rakyat, tetapi tidak satu pun wakil rakyat hadir menemui kami. Ini menunjukkan ketidakseriusan DPRD Kabupaten Bima dalam menjalankan fungsi representasi,” ujar salah satu juru bicara aksi.
Aliansi kemudian mendorong DPRD Kota Bima dan DPRD Kabupaten Bima menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas seluruh tuntutan yang telah disampaikan.
Mereka menegaskan aksi tersebut bukan menjadi akhir dari gerakan, melainkan bagian dari upaya mengawal kebijakan pemerintah agar lebih berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Jalanan adalah ruang demokrasi ketika ruang kekuasaan mulai menutup telinga terhadap suara rakyat. Kami akan terus bergerak sampai tuntutan rakyat diwujudkan,” tegas massa dalam pernyataan sikapnya. [B-19]
Follow informasi Berita11.com di Google News
