Dompu, Berita11.com – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Dompu bersama Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Dompu membahas dampak Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Indonesia.
Diskusi yang dikemas dalam kegiatan Konsolidasi Demokrasi tersebut merupakan ruang dialog untuk mengkaji perubahan sistem penyelenggaraan Pemilu, kesiapan regulasi, hingga tantangan pengawasan praktik politik uang. Kegiatan digelar di Aula Bawaslu Kabupaten Dompu, Senin (9/11/2026).
Ketua Bawaslu Kabupaten Dompu, Drs. Irwan, S.H., mengatakan, perubahan sistem dan tata cara penyelenggaraan Pemilu bukan merupakan hal baru dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Perubahan tersebut telah terjadi sejak era Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi.
Menurutnya, Bawaslu tetap memiliki tugas dan tanggung jawab kelembagaan meskipun berada di luar tahapan penyelenggaraan Pemilu. Karena itu, berbagai kegiatan penguatan demokrasi dan persiapan menghadapi tahapan Pemilu berikutnya tetap dilaksanakan.
Irwan juga menyoroti praktik politik uang yang masih menjadi persoalan klasik dalam setiap penyelenggaraan Pemilu maupun Pemilihan.
Bawaslu Kabupaten Dompu, kata dia, telah melakukan berbagai upaya pencegahan melalui sosialisasi kepada masyarakat, termasuk edukasi mengenai bahaya politik uang, netralitas aparatur sipil negara (ASN), dan berbagai bentuk pelanggaran Pemilu lainnya.
Namun, salah satu kendala yang dihadapi adalah minimnya laporan atau pengaduan masyarakat terkait dugaan politik uang. Kondisi tersebut menyulitkan Bawaslu dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang membutuhkan informasi dan bukti awal.
Sementara itu, Anggota Bawaslu Kabupaten Dompu, Wahyudin, S.Pd., S.H., menjelaskan bahwa Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 bersifat final dan mengikat sehingga wajib dilaksanakan oleh seluruh pihak terkait.
Meski demikian, implementasi putusan tersebut membutuhkan penyesuaian regulasi melalui perubahan atau pembentukan undang-undang sebagai dasar hukum pelaksanaannya.
Ia menjelaskan, putusan tersebut mengatur pemisahan penyelenggaraan Pemilu nasional dan Pemilu lokal sehingga keduanya tidak lagi dilaksanakan dalam waktu yang berdekatan seperti pola sebelumnya.
Menurutnya, apabila revisi undang-undang tidak dapat diselesaikan sesuai kebutuhan waktu, pemerintah dapat mempertimbangkan langkah hukum melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), sepanjang memenuhi persyaratan konstitusional.
Wahyudin juga menyoroti keterbatasan jumlah anggota dan personel pengawas Pemilu yang dapat memengaruhi optimalisasi pelaksanaan tugas Bawaslu.
Pada kesempatan yang sama, anggota Bawaslu Kabupaten Dompu, Syafruddin, S.H., menyampaikan bahwa berdasarkan proyeksi jadwal pascaputusan MK, Pemilu nasional diperkirakan berlangsung pada 2029, sedangkan Pemilu lokal pada 2031. Namun, kepastian jadwal tersebut tetap bergantung pada pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.
Dalam diskusi tersebut, anggota HMI Cabang Dompu turut mempertanyakan kesiapan pemerintah dan penyelenggara Pemilu apabila revisi undang-undang belum rampung menjelang tahapan Pemilu 2027.
Selain itu, peserta juga menyoroti efektivitas pengawasan Bawaslu terhadap praktik politik uang, pelaksanaan tugas pengawasan pada masa non-tahapan, serta kemungkinan pemisahan Pemilu nasional dan lokal menjadi solusi untuk menekan praktik politik uang.
Ketua HMI Cabang Dompu, Muhammad Muhamin menilai Putusan MK tersebut merupakan isu penting yang perlu dikaji bersama, terutama terkait konsekuensinya terhadap regulasi, kelembagaan penyelenggara Pemilu, dan kualitas demokrasi ke depan. [B-22]
Follow informasi Berita11.com di Google News
