Bima, Berita11.com— Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan evaluasi terhadap penanganan kantong-kantong kemiskinan di Kabupaten Bima. Evaluasi tersebut berlangsung selama 30 hari kerja, terhitung sejak 9 Oktober hingga 19 November 2026.
Pelaksanaan evaluasi diawali dengan rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Bima di Ruang Rapat Bima Bermartabat, Kantor Bappeda Kabupaten Bima, Selasa (13/10/2026).
Rapat dipimpin Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Hariman, S.E., M.Si., sedangkan tim BPKP NTB diwakili Lalu Fadlurrahman. Pertemuan tersebut juga dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dan instansi terkait, termasuk Inspektorat Daerah, Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Dinas PUPR, serta perangkat daerah lainnya.
Evaluasi yang berpedoman pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2025 tersebut berfokus pada strategi penanganan wilayah kantong kemiskinan melalui peningkatan akses infrastruktur dasar dan pembangunan kewilayahan.
Pengawasan itu bertujuan memastikan wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi memperoleh prioritas penanganan melalui program pemerintah. Selain itu, evaluasi diarahkan untuk memperkuat koordinasi lintas sektor, terutama dalam mengatasi persoalan ketepatan sasaran program dan keterjangkauan wilayah.
Dalam rangka mendalami pelaksanaan program, tim BPKP NTB juga menjadwalkan uji petik lapangan ke sejumlah desa di Kabupaten Bima. Lokasi yang menjadi sasaran peninjauan tersebar di Kecamatan Langgudu, Tambora, Wera, Monta, Lambitu, dan Soromandi.
Melalui evaluasi tersebut, diharapkan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan semakin terarah, terintegrasi, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat di wilayah yang menjadi kantong kemiskinan. [B-22/Advetorial]
Follow informasi Berita11.com di Google News
