Dompu, Berita11.com – Gerakan Lentera Perubahan Nusa Tenggara Barat (GLP-NTB) melaporkan dugaan pembongkaran sejumlah fasilitas bangunan SDN 11 Pajo, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu, kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.
Pihak sekolah tersebut membongkar bangunan sekolah yang masih dalam kondisi baik dan telah direnovasi belum lama ini, lantara diduga demi mendapatkan kucuran anggaran dari program revitalisasi sekolah.
Laporan pengaduan itu disampaikan pada Senin (9/11/2026) dan diterima pihak Kejati NTB dengan nomor surat 018/A/GLP/XI/2026.
Koordinator GLP-NTB, Putra, mengatakan pengaduan tersebut bertujuan meminta aparat penegak hukum menelusuri dasar perencanaan dan pelaksanaan pembongkaran sejumlah fasilitas sekolah yang sebelumnya telah mendapatkan alokasi anggaran renovasi.
Menurutnya, SDN 11 Pajo sebelumnya telah memperoleh anggaran renovasi melalui APBD Perubahan (APBD-P) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp186 juta. Selain itu, terdapat pengadaan mebel berupa meja dan kursi dengan anggaran Rp146 juta.
Namun, belum genap satu tahun setelah pekerjaan tersebut, sejumlah fasilitas bangunan sekolah diduga kembali mengalami pembongkaran atau perusakan saat pelaksanaan. program revitalisasi sekolah Tahun Anggaran 2026 dengan pagu anggaran sebesar Rp1.977.295.566.
Kondisi tersebut, kata Putra, perlu ditelusuri untuk memastikan apakah pembongkaran telah didasarkan pada kajian teknis, perencanaan yang matang, serta kebutuhan riil pembangunan sekolah.
“Ada dugaan niat jahat (mens rea) menjadi dasar perusakan tersebut sehingga hal ini berpotensi merugikan keuangan negara,” ujar Putra saat dikonfirmasi, Senin (9/11/2026).
Ia menilai, apabila pembongkaran dilakukan tanpa dasar teknis dan perencanaan yang dapat dipertanggungjawabkan, tindakan tersebut berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran negara.
Karena itu, GLP-NTB meminta Kejati NTB menelaah dan memeriksa pihak-pihak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan. Penelusuran di antaranya mencakup riwayat renovasi SDN 11 Pajo pada 2025, dokumen perencanaan revitalisasi 2026, serta kesesuaian antara kondisi fisik bangunan dan pekerjaan yang dibiayai melalui program revitalisasi.
GLP-NTB juga meminta aparat penegak hukum mendalami kemungkinan terjadinya tumpang tindih pekerjaan, pemborosan anggaran, maupun penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan program pembangunan sektor pendidikan tersebut.
Menurut GLP-NTB, penggunaan anggaran pendidikan yang bersumber dari keuangan negara harus mengacu pada kebutuhan prioritas dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
Dinas Dikpora Sebut Ruangan yang Dibongkar di luar Dapodik
Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Dompu, Nurdin Mansyur, menjelaskan bahwa dalam data pokok pendidikan (Dapodik) item Sarpras pada aplikasi Revit, SDN 11 Pajo hanya tercatat memiliki tiga ruang kelas yang menjadi sasaran rehabilitasi.
Namun, berdasarkan pertimbangan teknis tersendiri, pihak sekolah bersama perencana mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui fasilitator agar rehabilitasi juga mencakup ruang kelas yang tidak tercatat dalam item Sarpras Dapodik . Usulan tersebut, menurut Nurdin, mendapat persetujuan dari pemerintah pusat sehingga sekolah membongkar ruang kelas tersebut.
Nurdin mengaku pihak Dinas Dikpora Kabupaten Dompu tidak pernah menerima laporan mengenai usulan maupun rencana pembongkaran ruang kelas di luar Dapodik Sarpras tersebut.
Dinas, kata dia, baru mengetahui adanya pembongkaran setelah memperoleh informasi dari sejumlah wartawan.
Sebagai tindak lanjut, pihaknya telah melayangkan surat kepada pihak terkait untuk menyusun pertimbangan atau justifikasi teknis atas pembongkaran ruang kelas yang tidak tercantum sebagai sasaran rehabilitasi dalam data Dapodik Sarpras.
Sementara itu, Kepala SDN 11 Pajo, Arifin, membantah bahwa Dapodik Sarpras hanya mencatat tiga ruang kelas sebagai sasaran rehabilitasi. Menurutnya, berdasarkan Dapodik Sarpras Kabupaten Dompu, usulan rehabilitasi mencakup sembilan ruangan dengan tingkat kerusakan sedang.
“Bahwa berdasarkan Dapodik Sarpras Kabupaten Dompu mengusulkan bukan tiga ruang kelas yang direhabilitasi, tetapi sembilan ruangan dengan tingkat kerusakan sedang,” jelas Arifin dalam keterangannya.
Terkait pelaksanaan pembongkaran tanpa pemberitahuan kepada dinas, Arifin menjelaskan bahwa pihak sekolah telah melaksanakan Mutual Check Awal (MC-0) pada 1 September 2026 bersama pengawas dan Tim P2SP. Pelaksanaan tersebut, menurutnya, telah dituangkan dalam berita acara.
Arifin juga menjelaskan bahwa lingkup pekerjaan program revitalisasi sekolah Tahun Anggaran 2026 mengacu pada petunjuk teknis rehabilitasi sedang dan berat. Pekerjaan tersebut meliputi penggantian rangka atap kayu menjadi baja ringan, penutup atap, lisplang, dan plafon.
Menurutnya, pekerjaan atap merupakan satu kesatuan dalam paket rehabilitasi sembilan ruangan dan pembangunan baru sesuai dengan surat keputusan penerima bantuan atau perjanjian kerja sama (PKS).
Mengenai dugaan tumpang tindih dengan pekerjaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2025, Arifin menyatakan bahwa pekerjaan sebelumnya hanya berupa penggantian penutup atap atau seng, bukan penggantian rangka atap.
Sementara itu, program revitalisasi 2026 mencakup penggantian rangka atap kayu menjadi baja ringan. Karena pekerjaan tersebut merupakan satu kesatuan, pembongkaran penutup atap yang sebelumnya terpasang, menurutnya perlu dilakukan untuk memasang konstruksi rangka baja ringan.
Arifin menegaskan, pembongkaran seng merupakan bagian dari kebutuhan teknis pekerjaan, terutama untuk memastikan keselamatan struktur bangunan. Menurutnya, penggantian konstruksi kuda-kuda kayu menjadi baja ringan tidak dapat dilakukan tanpa membuka bagian atap secara keseluruhan.
Ia juga menyebutkan bahwa seng hasil pembongkaran tidak dibuang, melainkan dikumpulkan untuk selanjutnya dilaporkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai bagian dari pertanggungjawaban pengembalian aset milik negara.
Selain itu, Arifin mengklaim struktur kayu rangka atap sebelumnya mengalami kerusakan parah sehingga dinilai tidak layak dan berpotensi membahayakan keselamatan siswa. Karena itu, pembongkaran konstruksi lama dianggap diperlukan sebelum pemasangan rangka baja ringan.
Adapun terkait nilai alokasi angggaran dari DAU tahun 2025 untuk rehabilitasi ruang kelas di sekolah setempat, Arifin mengaku tidak mengetahui jumlahnya. Pihaknya saat itu hanya diminta untuk mengosongkan ruangan tanpa mengetahui nilai pekerjaan.
“Anggaran DAU kurang tahu, kabarnya 185 (juta rupiah) karena memang kita tidak dikasi tahu. Kita hanya diminta kisongkan ruangan saja,” tandasnya. [B-19/B-22]
Follow informasi Berita11.com di Google News
