Kota Bima, Berita11.com — Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Bima menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap berbagai persoalan nasional dan daerah melalui kajian bertajuk “Revolusi Indonesia Emas: Menuju Pembebasan Nasional.”
Kajian ersebut menjadi bentuk sikap moral dan intelektual organisasi mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah serta menyuarakan persoalan yang dihadapi masyarakat. Manifestasi HMI MPO Cabang Bima tersebut disampaikan kepada DPRD Kabupaten Bima dan DPRD Kota Bima, Senin (22/6/2026) lalu.
Ketua Umum HMI MPO Cabang Bima, Muzakir, mengatakan bahwa selama 79 tahun HMI hadir sebagai kekuatan moral dan intelektual yang berpihak kepada kepentingan rakyat. Menurutnya, kondisi bangsa saat ini membutuhkan peran aktif mahasiswa untuk tetap kritis terhadap berbagai persoalan yang menyangkut kehidupan masyarakat.
“Di tengah krisis ekonomi, melemahnya daya beli masyarakat, ancaman terhadap demokrasi, serta semakin jauhnya negara dari cita-cita keadilan sosial, mahasiswa tidak boleh memilih diam,” kata Muzakir.
Ia menyebut, masyarakat saat ini masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, kelangkaan LPG 3 Kg, tingginya biaya hidup, hingga persoalan pendidikan. Kondisi tersebut, kata dia, membutuhkan keberpihakan nyata dari seluruh elemen bangsa.
Melalui kajian tersebut, HMI MPO Cabang Bima menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), kesejahteraan guru honorer, kebijakan harga BBM, demokrasi, supremasi sipil, pemberantasan korupsi, hingga persoalan distribusi LPG 3 Kg di Bima.
Minta Evaluasi Program MBG dan KDMP
Dalam kajiannya, HMI MPO Cabang Bima meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Muzakir menilai, setiap program pemerintah yang menggunakan anggaran negara harus memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas. Menurutnya, penggunaan uang rakyat harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.
“Kami mendorong adanya audit independen terhadap program MBG dan KDMP, keterbukaan data penggunaan anggaran, pengawasan masyarakat sipil, serta evaluasi program secara berkala agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain program pemerintah, HMI MPO Cabang Bima juga menyoroti persoalan pendidikan, khususnya kondisi kesejahteraan guru honorer.
Muzakir mengatakan, masih banyak tenaga pendidik yang bekerja dengan tingkat kesejahteraan yang rendah. Menurutnya, negara harus memastikan anggaran pendidikan benar-benar diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memperhatikan nasib tenaga pendidik.
“Pendidikan tidak akan berjalan maksimal jika kesejahteraan guru masih menjadi persoalan. Pemerintah harus meningkatkan kesejahteraan guru honorer dan menyelesaikan status tenaga honorer secara adil,” katanya.
HMI MPO Cabang Bima juga meminta agar anggaran pendidikan lebih diprioritaskan dibandingkan program yang dinilai tidak memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dalam kajian tersebut, HMI MPO Cabang Bima juga menyatakan sikap menolak kebijakan kenaikan harga BBM karena dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat.
Muzakir menjelaskan, kenaikan harga BBM memberikan tekanan terhadap berbagai sektor, terutama pertanian, perikanan, perdagangan, dan transportasi.
“Kebijakan energi harus mempertimbangkan kondisi masyarakat, terutama daerah seperti Bima yang memiliki tantangan biaya distribusi cukup tinggi,” ujarnya.
HMI mendorong pemerintah meninjau kembali kebijakan penyesuaian harga BBM, memperkuat pengawasan distribusi, serta memberikan perhatian terhadap subsidi transportasi bagi daerah dengan biaya distribusi tinggi.
Selain isu ekonomi, HMI MPO Cabang Bima juga menyampaikan sikap terkait persoalan demokrasi dan tata kelola negara.
Muzakir mengatakan, organisasi tersebut menolak revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia apabila berpotensi memperluas kewenangan aparat tanpa pengawasan yang kuat.
Menurutnya, penguatan institusi negara harus tetap berjalan dalam koridor demokrasi dan prinsip checks and balances.
“Kewenangan aparat harus tetap diiringi dengan mekanisme pengawasan yang kuat agar tidak mengancam kebebasan sipil,” jelasnya.
HMI MPO Cabang Bima juga menolak segala bentuk dwi fungsi TNI-Polri. Muzakir menegaskan bahwa supremasi sipil merupakan amanat Reformasi 1998 yang harus tetap dijaga.
“Aparat keamanan harus profesional dan tidak mendominasi ruang sipil. Demokrasi membutuhkan institusi keamanan yang kuat, tetapi tetap berada dalam batas kewenangan sesuai aturan,” katanya.
Desak Pengesahan UU Perampasan Aset
Dalam bidang pemberantasan korupsi, HMI MPO Cabang Bima mendesak pemerintah segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset.
Menurut Muzakir, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku, tetapi juga harus memastikan aset hasil kejahatan dapat dikembalikan kepada negara.
“Korupsi telah merugikan masyarakat luas. Karena itu, pengembalian aset hasil kejahatan harus menjadi bagian penting dalam pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Persoalan LPG 3 Kg menjadi salah satu perhatian utama dalam kajian HMI MPO Cabang Bima. Organisasi tersebut menilai masyarakat masih menghadapi kesulitan memperoleh LPG subsidi akibat persoalan pada rantai distribusi.
Muzakir mengatakan, LPG 3 Kg merupakan subsidi negara yang diperuntukkan bagi masyarakat kecil sehingga distribusinya harus benar-benar tepat sasaran.
“Kami meminta aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan mafia LPG 3 Kg di Bima, termasuk dugaan penimbunan dan permainan harga yang menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan LPG sesuai ketentuan,” tegasnya.
Selain penegakan hukum, HMI MPO Cabang Bima juga meminta pemerintah membuka data distribusi LPG secara transparan dan memastikan subsidi benar-benar diterima masyarakat yang berhak.
Menurut Muzakir, segala bentuk praktik yang menyebabkan kelangkaan LPG subsidi harus ditindak tegas karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Muzakir menegaskan, perjuangan yang disuarakan HMI MPO Cabang Bima bukan hanya berkaitan dengan persoalan LPG, BBM, maupun guru honorer, tetapi menyangkut arah masa depan bangsa.
“Yang kami perjuangkan adalah masa depan Indonesia. Rakyat membutuhkan harga kebutuhan pokok yang terjangkau, akses energi yang mudah, pendidikan berkualitas, guru yang sejahtera, pemerintahan yang bersih, dan demokrasi yang sehat,” ujarnya.
Melalui kajian tersebut, HMI MPO Cabang Bima menyerukan sejumlah sikap, yakni melawan pemborosan anggaran, melawan pelemahan demokrasi, melawan mafia ekonomi, melawan korupsi, menyelamatkan pendidikan, serta menegakkan supremasi sipil.
Muzakir menegaskan, HMI MPO Cabang Bima akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial sebagai organisasi mahasiswa dalam mengawal kebijakan pemerintah dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. [B-22]
Follow informasi Berita11.com di Google News
