Bima, Berita11.com — Pemerintah Kabupaten Bima melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mulai memperkuat evaluasi penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk meningkatkan capaian pelayanan dasar kepada masyarakat.
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penerapan dan Evaluasi SPM Perangkat Daerah Pemangku SPM yang digelar di Ruang Rapat Bima Bermartabat, Kantor Bappeda Kabupaten Bima, Rabu (7/10/2026).
Rakor dipimpin Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Bima, Fatahullah, bersama Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Hariman, serta Plt. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bima, Suryadin. Kegiatan tersebut diikuti pejabat dari 14 perangkat daerah pengampu SPM.
Fatahullah mengatakan penerapan SPM merupakan salah satu tugas utama pemerintah daerah karena berkaitan langsung dengan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat.
“SPM merupakan tugas pokok Pemerintah Daerah. Jika kita ingin posisi dan peringkat daerah menjadi lebih baik, seluruh jajaran harus serius dan berkomitmen penuh dalam mengelola serta mengeksekusi program SPM ini,” tegas Fatahullah.
Berdasarkan capaian tahun anggaran 2025, Indeks SPM Kabupaten Bima berada di posisi keenam di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Untuk meningkatkan capaian tersebut, Fatahullah meminta perangkat daerah pengampu SPM, khususnya sektor pendidikan, kesehatan, serta ketenteraman dan ketertiban umum, meningkatkan kinerja secara lebih intensif dan terukur.
Pemerintah Kabupaten Bima juga akan memperkuat pengawasan melalui evaluasi berkala. Setiap triwulan, capaian SPM masing-masing perangkat daerah akan direviu untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan sekaligus mengidentifikasi kendala yang membutuhkan penanganan.
Langkah tersebut diharapkan membuat pelaksanaan program SPM tidak hanya berorientasi pada pemenuhan indikator administratif, tetapi juga memastikan pelayanan dasar benar-benar dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Bappeda Kabupaten Bima, Hariman, menekankan pentingnya validasi data dalam mengukur target dan capaian SPM.
Menurutnya, perangkat daerah pengampu SPM perlu memastikan data target dan capaian telah tervalidasi serta didukung program dan penganggaran yang efektif dan terukur.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan target indikator utama pembangunan, khususnya dalam bidang pelayanan publik, dapat direalisasikan secara optimal.
Melalui rakor tersebut, Bappeda bersama perangkat daerah pengampu SPM juga memperkuat koordinasi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Bima. [B-22]
Follow informasi Berita11.com di Google News
