Bima, Berita11.com— Pintu gerbang SMPN 3 Wera di Desa Ranggasolo, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima, yang sebelumnya digembok sejumlah orang yang mengklaim sebagai ahli waris tanah, akhirnya dibuka pada Selasa (10/11/2026) sore.
Sebelumnya, penggembokan gerbang sekolah tersebut mengganggu aktivitas belajar mengajar. Bahkan, lebih dari 200 siswa terpaksa mengikuti pembelajaran di luar lingkungan sekolah karena tidak dapat mengakses fasilitas pendidikan tersebut.
Persoalan itu dipicu sengketa lahan seluas 80 are yang menjadi lokasi SMPN 3 Wera. Sengketa antara pihak yang mengklaim sebagai ahli waris dengan pihak terkait telah berlangsung cukup lama dan hingga kini belum menemukan penyelesaian.
Kepala SMPN 3 Wera, Muhrim, mengatakan penggembokan pintu gerbang sekolah bukan kali pertama terjadi. Pihak sekolah berharap persoalan sengketa lahan tersebut segera diselesaikan agar kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal.
Setelah aktivitas pendidikan terganggu akibat penggembokan tersebut, akses masuk sekolah akhirnya dibuka melalui keterlibatan aparat TNI-Polri bersama warga setempat.
Pembukaan gerbang dilakukan sekitar pukul 17.20 Wita, dipimpin Pasi Intel Kodim 1608/Bima, Kapten Inf. Bambang Herwanto. Kegiatan tersebut melibatkan personel Unit Intel Kodim 1608/Bima, Koramil 1608-08/Wera, anggota Polsek Wera, serta warga Desa Ranggasolo.
Sebelum pembukaan dilakukan, aparat bersama warga terlebih dahulu berkoordinasi di lokasi sekolah. Proses pembukaan penyegelan dimulai sekitar pukul 17.30 Wita dan selesai pada pukul 17.40 Wita.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Plt. Korwil Dikpora Kecamatan Wera, Usman M. Tayep, M.Pd., Kepala SMPN 3 Wera, Muhrim, S.Pd., Sekretaris Desa Ranggasolo, Nuralyah, S.Pd., serta sejumlah personel TNI-Polri dan warga. Jumlah peserta yang hadir diperkirakan sekitar 20 orang.
Pembukaan penyegelan dilakukan atas perintah Komandan Kodim 1608/Bima dengan pertimbangan bahwa penggembokan pintu gerbang berpotensi menghambat aktivitas sekolah dan proses belajar mengajar.
Langkah tersebut juga dimaksudkan untuk menjaga dan mengamankan fasilitas pendidikan sebagai fasilitas umum agar dapat kembali digunakan sesuai fungsinya. [B-19]
Follow informasi Berita11.com di Google News
