Mataram, Berita11.com— Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Mataram mengecam keras dugaan upaya intervensi oleh PT Air Minum Giri Menang (PT AMGM) terhadap sejumlah perusahaan media dan jurnalis di Nusa Tenggara Barat (NTB).
Tekanan tersebut menyasar liputan sidang kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) mantan Bupati Lombok Barat, H. Lalu Ahmad Zaini, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mataram.
Berdasarkan laporan yang dihimpun AJI Mataram, pada Rabu–Kamis, 11–12 November 2026, pihak PT AMGM diduga menghubungi sejumlah pimpinan redaksi media di Kota Mataram serta menemui langsung jurnalis yang bertugas meliput persidangan di PN Tipikor Mataram.
Salah satu perusahaan daerah tersebut meminta agar pemberitaan mengenai persidangan diperhalus, disertai ancaman pemutusan kerja sama (advetorial) pemberitaan atau iklan apabila permintaan tersebut tidak dipenuhi.
Tidak berhenti di situ, pihak PT AMGM juga diduga mendesak redaksi media untuk menarik atau menghapus (takedown) artikel berita yang telah terbit, termasuk menghapus rekaman video jalannya persidangan yang sudah dipublikasikan di kanal media sosial. Sedikitnya ada ada 3 media yang didesak oleh oknum dari PT AMGM.
Ketua AJI Mataram, Wahyu Widiantoro, menegaskan bahwa tindakan intervensi semacam ini merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap kemerdekaan pers dan bertentangan dengan hukum positif di Indonesia.
“Tindakan menekan media agar menurunkan, mengubah, atau memperhalus berita merupakan bentuk penyensoran yang dilarang tegas oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 4 ayat (2) menyatakan secara jelas bahwa terhadap pers nasional tidak boleh dilakukan penyensoran, pembredelan, atau pelarangan penyiaran,” ujar Wahyu di Mataram, Jumat (13/11/2026).
Merujuk pada Pasal 1 angka 5 UU Pers, penyensoran mencakup penghapusan sebagian atau seluruh materi informasi yang akan diterbitkan atau disiarkan, maupun tindakan teguran atau peringatan yang bersifat mengancam dari pihak mana pun.
“Liputan yang disajikan jurnalis merupakan pemberitaan atas fakta-fakta yang terungkap di ruang sidang terbuka. Karya jurnalistik tersebut disusun berdasarkan Kode Etik Jurnalistik. Meminta berita dihapus sama saja dengan menghalangi hak publik untuk memperoleh informasi yang transparan atas kasus dugaan korupsi,” tegas Wahyu.
Ancaman Swasensor dan Independensi Redaksi
AJI Mataram menilai praktik tekanan dengan menggunakan instrumen kerja sama iklan sangat berbahaya karena berpotensi memicu swasensor (self-censorship) di lingkungan redaksi. Ketakutan kehilangan pendapatan bisnis kerap membuat media atau jurnalis membatasi diri, menghindari isu sensitif, hingga mengaburkan substansi berita demi menjaga relasi dengan pengiklan.
“Ruang aman bagi jurnalis semakin menyempit. Ketika sensor dan swasensor dianggap lumrah, masyarakatlah yang paling dirugikan karena kehilangan akses terhadap informasi yang akurat dan kritis. Kerja sama komersial dan pengejaran keuntungan bisnis tidak boleh meniadakan hak publik atas informasi,” kata Wahyu.
Selain melanggar UU Pers, tindakan menghalang-halangi kerja jurnalistik juga berpotensi berhadapan dengan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) UU Pers, yang mengancam setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan kemerdekaan pers.
Atas peristiwa tersebut, AJI Mataram menyatakan sikap dan mendesak:
PT Air Minum Giri Menang (PT AMGM) serta seluruh instansi pemerintah, BUMN/BUMD, maupun lembaga bisnis untuk segera menghentikan segala bentuk tekanan, ancaman pemutusan kerja sama, dan intervensi terhadap ruang redaksi media.
Seluruh pemangku kepentingan memahami bahwa pers independen adalah pilar keempat demokrasi yang bekerja untuk kepentingan publik, bukan mitra iklan yang substansi pemberitaannya dapat diatur sesuai kepentingan bisnis.
Semua pihak menghormati mekanisme penyelesaian sengketa pers sebagaimana diatur dalam UU Pers Nomor 40 Tahun 1999—seperti hak jawab dan hak koreksi—bukan melalui pemaksaan penghapusan (takedown) karya jurnalistik.
Perusahaan media di NTB untuk menegakkan firewall (pemisahan tegas) antara kepentingan bisnis/iklan dan independensi redaksi, serta membangun sistem perlindungan bagi jurnalis agar praktik swasensor tidak menjadi budaya di ruang redaksi.
“Silakan beriklan dan menjalin kerja sama bisnis dengan perusahaan media secara profesional, tetapi jangan pernah menjadikannya sebagai alat untuk menyensor kebenaran. Informasi publik bukan komoditas yang bisa ditawar,” pungkas Wahyu. [B-19]
Follow informasi Berita11.com di Google News
